Cara PBNU Bantu Pemerintah Wujudkan Swasembada Pangan
A
A
A
TANGERANG SELATAN - Upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan di tanah air memang sudah terlihat sejak beberapa tahun belakangan ini. Terutama untuk komuditas jagung, padi dan kedelai. Keberhasilan mewujudkan swasembada pangan ini tentunya tak terlepas dari campur tangan para stakeholder Kementerian Pertanian (Kementan), salah satunya yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Kontribusi PBNU dalam membantu pemerintah menacapai swasembada pangan ini bisa dilihat dari program pertanian yang ditawarkan kepada para petani, terutama petani jagung di beberapa daerah.
"Alhamdulillah di tahun lalu itu, produksi jagung di enam provinsi mencapai 968.000 ton," kata Ketua Koordinator Nasional Program Pertanian PBNU, Witjaksono di kediamannya di Jl. Gg, Serpong, Tangerang Selatan, Senin (24/6/2019)
Witjaksono mejelaskan, program pembinaan yang dilakukan itu mulai dari pengaturan lahan, penyediaan bibit, dan pupuk berkualitas hingga membantu peralatan yang menjadi kebutuhannya. Hasilnya, lahan jagung yang digarap para petani binaan PBNU itu terus meluas. Kini total lahan jagung yang berhasil dibuka mencapai 121.000 hektar yang tersebar di enam provinsi.
Adapun keenam provinsi tersebut adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 36.047 hektar, Lampung 60.468 hektar, Kalimantan Timur (Kaltim) 5.419 hektar, Jawa Timur 1.466 hektar, Bengkulu 18.000 hektar, Banten 3 hektar.
"Jadi bila 968.000 ton tadi di kalikan dengan harga jagung yang rata-rata Rp3.200, itu mencapai Rp3 triliun," tutur Witjaksono.
Pengusaha muda PBNU ini menambahkan, selain memberikan pembinaan, pihaknya juga membentuk koperasi-koperasi untuk menjamin kesejahteraan para petani. Menurutnya, saat ini telah terbentuk puluhan koperasi di enam provinsi tersebut. Pihaknya juga akan mengembangkan ratusan koperasi dengan anggota petani Indonesia untuk dibina.
"Nah, koperasi itulah yang kami monitoring terus yang ada di pusatnya PBNU. Ini sudah terbentuk di daerah-daerah. Kalau dulu koperasi hanya simpan pinjam, sekarang jadi koperasi produksi. Nah, paradigmanya mesti di atur, diubah," paparnya.
Pembinaan serupa juga dilakukan kepada para petani padi dan kedelai. Pasalnya, komoditas bahan pokok menjadi sangat penting karena merupakan sumber penghidupan masyarakat. Ia pun berharap, kedepannya pihak-pihak terkait dapat lebih optimistis dalam melakukan pemberdayaan petani semakin masif.
"Karena Pak Jokowi kembali akan memimpin negeri ini, maka kebijakan yang ada akan dilanjutkan," pungkasnya.
Kontribusi PBNU dalam membantu pemerintah menacapai swasembada pangan ini bisa dilihat dari program pertanian yang ditawarkan kepada para petani, terutama petani jagung di beberapa daerah.
"Alhamdulillah di tahun lalu itu, produksi jagung di enam provinsi mencapai 968.000 ton," kata Ketua Koordinator Nasional Program Pertanian PBNU, Witjaksono di kediamannya di Jl. Gg, Serpong, Tangerang Selatan, Senin (24/6/2019)
Witjaksono mejelaskan, program pembinaan yang dilakukan itu mulai dari pengaturan lahan, penyediaan bibit, dan pupuk berkualitas hingga membantu peralatan yang menjadi kebutuhannya. Hasilnya, lahan jagung yang digarap para petani binaan PBNU itu terus meluas. Kini total lahan jagung yang berhasil dibuka mencapai 121.000 hektar yang tersebar di enam provinsi.
Adapun keenam provinsi tersebut adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 36.047 hektar, Lampung 60.468 hektar, Kalimantan Timur (Kaltim) 5.419 hektar, Jawa Timur 1.466 hektar, Bengkulu 18.000 hektar, Banten 3 hektar.
"Jadi bila 968.000 ton tadi di kalikan dengan harga jagung yang rata-rata Rp3.200, itu mencapai Rp3 triliun," tutur Witjaksono.
Pengusaha muda PBNU ini menambahkan, selain memberikan pembinaan, pihaknya juga membentuk koperasi-koperasi untuk menjamin kesejahteraan para petani. Menurutnya, saat ini telah terbentuk puluhan koperasi di enam provinsi tersebut. Pihaknya juga akan mengembangkan ratusan koperasi dengan anggota petani Indonesia untuk dibina.
"Nah, koperasi itulah yang kami monitoring terus yang ada di pusatnya PBNU. Ini sudah terbentuk di daerah-daerah. Kalau dulu koperasi hanya simpan pinjam, sekarang jadi koperasi produksi. Nah, paradigmanya mesti di atur, diubah," paparnya.
Pembinaan serupa juga dilakukan kepada para petani padi dan kedelai. Pasalnya, komoditas bahan pokok menjadi sangat penting karena merupakan sumber penghidupan masyarakat. Ia pun berharap, kedepannya pihak-pihak terkait dapat lebih optimistis dalam melakukan pemberdayaan petani semakin masif.
"Karena Pak Jokowi kembali akan memimpin negeri ini, maka kebijakan yang ada akan dilanjutkan," pungkasnya.
(ven)