Banyak Politikus Lamar Jadi Calon Anggota BPK, Ini Syarat dari Sri Mulyani
Rabu, 03 Juli 2019 - 21:31 WIB
Banyak Politikus Lamar Jadi Calon Anggota BPK, Ini Syarat dari Sri Mulyani
A
A
A
JAKARTA - Pemilihan calon anggota Badan Pemerika Keuangan (BPK) menarik perhatian. Tidak sedikit para politikus yang melamar sebagai anggota BPK. Terkait ini, Menteri Keuangan Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemilihan calon anggota BPK harus berdasarkan undang-undang.
Menurut Menkeu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pihak yang akan menseleksi calon anggota BPK harus mengetahui pentingnya tanggung jawab institusi tersebut. BPK adalah institusi yang disebutkan secara khusus dalam UUD 1945 untuk menjaga tata kelola dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara di seluruh Indonesia.
"Pemilihan anggota BPK harus lihat UU, DPR dan BPK sama-sama menyadari bahwa itu institusi yang penting. BPK adalah insttitusi yang disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Dasar kita untuk bisa menjaga seluruh tata kelola keuangan negara," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Karena itu, Sri Mulyani mensyaratkan calon anggota BPK harus memiliki kredibilitas dan kemampuan dalam mengola keuangan negara agar seimbang.
"Dari sisi check and balances serta kredibilitas pengelolaan keuangan negara di seluruh Indonesia. Karena memiliki peran begitu penting, kita berharap DPR sebagai wakil rakyat juga mendengarkan suara rakyat, memahami pentingnya memilih orang-orang yang memang bisa menjalankan tugas konstitusi yang sangat penting itu," jelasnya.
Menurut Menkeu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pihak yang akan menseleksi calon anggota BPK harus mengetahui pentingnya tanggung jawab institusi tersebut. BPK adalah institusi yang disebutkan secara khusus dalam UUD 1945 untuk menjaga tata kelola dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara di seluruh Indonesia.
"Pemilihan anggota BPK harus lihat UU, DPR dan BPK sama-sama menyadari bahwa itu institusi yang penting. BPK adalah insttitusi yang disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Dasar kita untuk bisa menjaga seluruh tata kelola keuangan negara," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Karena itu, Sri Mulyani mensyaratkan calon anggota BPK harus memiliki kredibilitas dan kemampuan dalam mengola keuangan negara agar seimbang.
"Dari sisi check and balances serta kredibilitas pengelolaan keuangan negara di seluruh Indonesia. Karena memiliki peran begitu penting, kita berharap DPR sebagai wakil rakyat juga mendengarkan suara rakyat, memahami pentingnya memilih orang-orang yang memang bisa menjalankan tugas konstitusi yang sangat penting itu," jelasnya.
(ven)
Lihat Juga :
