45.000 Kontraktor Disebut Tak Kebagian Proyek Infrastruktur
Selasa, 09 Juli 2019 - 15:39 WIB
45.000 Kontraktor Disebut Tak Kebagian Proyek Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan proyek infrastruktur secara masif dalam empat tahun terakhir menurut Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo dinilai justru tidak berdampak terhadap perusahaan dalam negeri. Padahal terang dia, seharusnya proyek-proyek infrastruktur yang lagi marak digarap menjadi peluang bagi kontraktor dalam negeri.
Lebih lanjut Bambang menerangkan, pembangunan infrastruktur malah membuat puluhan ribu perusahaan tidak mendapatkan proyek. “Kontraktor kita mati 45.000 perusahaan,” ujar Anggota Komisi V Bambang Haryo memberikan masukan dalam rapat paripurna RAPBN 2020 di Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Tambah dia mengungkapkan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah yang mana menelan dana lebih dari Rp400 triliun dirasa tidak maksimal. “Kami lihat infrastruktur sudah dibangun dengan anggaran sekitar Rp400 triliun lebih, angka ini lebih tinggi dari kabinet sebelumnya sekitar Rp120 triliun lebih. Tapi kami lihat hampir tidak maksimal,” paparnya.
Dia juga membeberkan banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang justru mati, meskipun pembangunan infrastrurktur dibangun begitu masif. “UKM yang berkolaborasi jadi koperasi mati 40 ribu lebih dalam tempo 3-4 tahun terakhir. Data semua ada di media dan lain-lain,” ucapnya.
Tak hanya itu, masyarakat umum ujar Bambang juga tidak merasakan dampak pembangunan infrastruktur. Misalnya swasembada pangan yang justru tidak tercapai karena irigasi kurang baik lantaran kurangnya pasokan air.
Selain itu, akses air bersih juga dinilai masih kurang dan belum berdampak. Banyak daerah yang justru tidak mendapatkan akses air minum. “Kami lihat kalau infrastruktur tidak beri perubahan ke masyarakat, DPR ingin agar bisa diperhatikan lebih lagi,” tandasnya.
Lebih lanjut Bambang menerangkan, pembangunan infrastruktur malah membuat puluhan ribu perusahaan tidak mendapatkan proyek. “Kontraktor kita mati 45.000 perusahaan,” ujar Anggota Komisi V Bambang Haryo memberikan masukan dalam rapat paripurna RAPBN 2020 di Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Tambah dia mengungkapkan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah yang mana menelan dana lebih dari Rp400 triliun dirasa tidak maksimal. “Kami lihat infrastruktur sudah dibangun dengan anggaran sekitar Rp400 triliun lebih, angka ini lebih tinggi dari kabinet sebelumnya sekitar Rp120 triliun lebih. Tapi kami lihat hampir tidak maksimal,” paparnya.
Dia juga membeberkan banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang justru mati, meskipun pembangunan infrastrurktur dibangun begitu masif. “UKM yang berkolaborasi jadi koperasi mati 40 ribu lebih dalam tempo 3-4 tahun terakhir. Data semua ada di media dan lain-lain,” ucapnya.
Tak hanya itu, masyarakat umum ujar Bambang juga tidak merasakan dampak pembangunan infrastruktur. Misalnya swasembada pangan yang justru tidak tercapai karena irigasi kurang baik lantaran kurangnya pasokan air.
Selain itu, akses air bersih juga dinilai masih kurang dan belum berdampak. Banyak daerah yang justru tidak mendapatkan akses air minum. “Kami lihat kalau infrastruktur tidak beri perubahan ke masyarakat, DPR ingin agar bisa diperhatikan lebih lagi,” tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
