Respons Instruksi Jokowi, Tim Khusus Percepatan Investasi Sulut Dibentuk
A
A
A
MANADO - Guna mempercepat investasi di Sulawesi Utara (Sulut), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) membentuk tim khusus agar mempermudah para investor yang akan mengurus izin usaha. Hal ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam merespon perhatian khusus Presiden RI Joko Widodo dalam pengembangan sektor investasi bidang pariwisata dan ekonomi Sulut.
Pelaksana Tugas (Plt) DPM-PTSP Pemprov Sulut Frangky Manumpil menjelaskan, DPM-PTSP membentuk tim khusus ini guna merespons cepat petunjuk Presiden Jokowi kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk percepatan pembangunan investasi. Tim khusus percepatan investasi bergerak dalam perencanaan, pengembangan promosi dan pengendalian.
“Ini juga tindak lanjut dari kunjungan Presiden Jokowi belum lama ini di Sulawesi Utara, untuk memfasilitasi proyek strategis nasional yang akan masuk ke sini. Salah satunya tentang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang,” terang Manumpil, Jumat (12/7).
DPM-PTSP bekerjasama dengan perangkat daerah yang berkaitan dengan perizinan membentuk tim teknis di DPM-PTSP Sulut. Tim tersebut akan mempermudah investor yang ingin mengurus izin. “Ketika pertimbangan teknis dari instansi terkait yang sudah di pool di DPM-PTSP disetujui langsung keluar izinnya. Supaya investor tidak harus bolak balik ke instansi teknis,” jelasnya.
Ia menuturkan yang dilakukan itu merupakan komitmen pemerintahan OD-SK agar efisiensi waktu dan lebih efektif dalam hal pengurusan izin usaha. “Tidak ada yang diperhambat atau sengaja ditahan-tahan. Kalau persyaratan administrasi dan teknis sudah lengkap kami langsung proses dan teken izin,” ungkap Manumpil.
DPM-PTSP Sulut juga bekerjasama dengan pihak Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut. Dari pertemuan itu, disepakati akan dibuatkan info memo yang berisikan deskripsi tentang proyek-proyek yang masuk di wilayah Sulut. “Berapa nilai investasinya, luasnya apa-apa yang akan dibangun di situ. Pemerintah akan fasilitasi itu,” tukasnya.
Selain KEK Pariwisata Likupang, proyek lainnya yang siap dibangun di Sulut diantaranya pembangunan jembatan yang menghubungkan Kota Bitung dengan Pulau Lembeh. “Jembatan itu nantinya akan menjadi ikon khusus. Jadi, memang perlu diperhatikan,” tutup Manumpil.
Pelaksana Tugas (Plt) DPM-PTSP Pemprov Sulut Frangky Manumpil menjelaskan, DPM-PTSP membentuk tim khusus ini guna merespons cepat petunjuk Presiden Jokowi kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk percepatan pembangunan investasi. Tim khusus percepatan investasi bergerak dalam perencanaan, pengembangan promosi dan pengendalian.
“Ini juga tindak lanjut dari kunjungan Presiden Jokowi belum lama ini di Sulawesi Utara, untuk memfasilitasi proyek strategis nasional yang akan masuk ke sini. Salah satunya tentang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang,” terang Manumpil, Jumat (12/7).
DPM-PTSP bekerjasama dengan perangkat daerah yang berkaitan dengan perizinan membentuk tim teknis di DPM-PTSP Sulut. Tim tersebut akan mempermudah investor yang ingin mengurus izin. “Ketika pertimbangan teknis dari instansi terkait yang sudah di pool di DPM-PTSP disetujui langsung keluar izinnya. Supaya investor tidak harus bolak balik ke instansi teknis,” jelasnya.
Ia menuturkan yang dilakukan itu merupakan komitmen pemerintahan OD-SK agar efisiensi waktu dan lebih efektif dalam hal pengurusan izin usaha. “Tidak ada yang diperhambat atau sengaja ditahan-tahan. Kalau persyaratan administrasi dan teknis sudah lengkap kami langsung proses dan teken izin,” ungkap Manumpil.
DPM-PTSP Sulut juga bekerjasama dengan pihak Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut. Dari pertemuan itu, disepakati akan dibuatkan info memo yang berisikan deskripsi tentang proyek-proyek yang masuk di wilayah Sulut. “Berapa nilai investasinya, luasnya apa-apa yang akan dibangun di situ. Pemerintah akan fasilitasi itu,” tukasnya.
Selain KEK Pariwisata Likupang, proyek lainnya yang siap dibangun di Sulut diantaranya pembangunan jembatan yang menghubungkan Kota Bitung dengan Pulau Lembeh. “Jembatan itu nantinya akan menjadi ikon khusus. Jadi, memang perlu diperhatikan,” tutup Manumpil.
(akr)