Usaha Galangan Minta Bunga Bank untuk Pembiayaan Kapal Single Digit
Usaha Galangan Minta Bunga Bank untuk Pembiayaan Kapal Single Digit
A
A
A
JAKARTA - Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Lepas Pantai (IPERINDO) berharap pemerintah bisa menurunkan bunga bank untuk pembiayaan kapal di kisaran 6-7% dengan masa tenor 15 tahun. Ketua Umum IPERINDO Eddy Kurniawan Logam mengatakan, sebagai negara maritim, usaha galangan seharusnya dapat dukungan penuh.
Dia beralasan usaha galangan bisa memberikan iklim yang positif terhadap perekonomian nasional. Industri ini, jelas dia, memiliki kontribusi besar karena memanfaatkan sumber daya manusia yang banyak (padat karya) serta pendanaan yang besar (padat modal).
Galangan kapal mampu membuat satu kapal besar di kisaran tonase tertentu (tergantung pesanan) memanfaatkan komponen lokal dan impor 40% (lokal) dan 60% (impor).
"Kalau ini berjalan lancar, bukan tidak mungkin industri-industri rumahan bawahannya bisa berkembang sehingga memberikan gairah terhadap lahirnya usaha-usaha baru di sektor pembangunan kapal," ucapnya di Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Selama ini, usaha galangan kapal banyak mengandalkan pembuatan kapal-kapal yang dipesan pemerintah memanfaatkan APBN. Namun sejak dua tahun silam, pesanan kapal dari pemerintah tidak lagi berjalan. Untuk menghidupkan usaha galangan, pengusaha sektor ini banyak memanfaatkan doking (reparasi) kapal. Namun belum tegasnya regulasi yang mengatur aturan soal doking juga menjadi permasalahan.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah dalam rangka menggairahkan pemesanan kapal-kapal di dalam negeri, IPERINDO telah berkoordinasi dengan Asosiasi Pemilik Kapal atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) untuk menurunkan bunga bank pada pembuatan kapal-kapal di dalam negeri. Selain bunga bank, IPERINDO juga meminta bea masuk impor untuk suku cadang pembuatan kapal di nol persen.
"Kapal-kapal itu harus dilihat sebagai infrastruktur atau jembatan, sebab ada tol laut yang mendistribusikan logistiknya. Kalau kapal sudah dilihat sebagai infrastruktur berarti anggaran untuk pembuatannya juga harus tersedia dan sebisa mungkin dialokasikan," tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo mengatakan, pemerintah belum memperhatikan usaha galangan sebagai usaha nasional yang penting keberadaannya. Sedangkan program-program pemerintah banyak berkaitan dengan kemaritiman.
"Itulah salahnya, programnya banyak, misalnya tol laut, kapal perintis dan sebagainya tapi perhatiannya kurang. Ini harus terus didorong supaya usaha galangan diperhatikan," pungkasnya.
Dia beralasan usaha galangan bisa memberikan iklim yang positif terhadap perekonomian nasional. Industri ini, jelas dia, memiliki kontribusi besar karena memanfaatkan sumber daya manusia yang banyak (padat karya) serta pendanaan yang besar (padat modal).
Galangan kapal mampu membuat satu kapal besar di kisaran tonase tertentu (tergantung pesanan) memanfaatkan komponen lokal dan impor 40% (lokal) dan 60% (impor).
"Kalau ini berjalan lancar, bukan tidak mungkin industri-industri rumahan bawahannya bisa berkembang sehingga memberikan gairah terhadap lahirnya usaha-usaha baru di sektor pembangunan kapal," ucapnya di Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Selama ini, usaha galangan kapal banyak mengandalkan pembuatan kapal-kapal yang dipesan pemerintah memanfaatkan APBN. Namun sejak dua tahun silam, pesanan kapal dari pemerintah tidak lagi berjalan. Untuk menghidupkan usaha galangan, pengusaha sektor ini banyak memanfaatkan doking (reparasi) kapal. Namun belum tegasnya regulasi yang mengatur aturan soal doking juga menjadi permasalahan.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah dalam rangka menggairahkan pemesanan kapal-kapal di dalam negeri, IPERINDO telah berkoordinasi dengan Asosiasi Pemilik Kapal atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) untuk menurunkan bunga bank pada pembuatan kapal-kapal di dalam negeri. Selain bunga bank, IPERINDO juga meminta bea masuk impor untuk suku cadang pembuatan kapal di nol persen.
"Kapal-kapal itu harus dilihat sebagai infrastruktur atau jembatan, sebab ada tol laut yang mendistribusikan logistiknya. Kalau kapal sudah dilihat sebagai infrastruktur berarti anggaran untuk pembuatannya juga harus tersedia dan sebisa mungkin dialokasikan," tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo mengatakan, pemerintah belum memperhatikan usaha galangan sebagai usaha nasional yang penting keberadaannya. Sedangkan program-program pemerintah banyak berkaitan dengan kemaritiman.
"Itulah salahnya, programnya banyak, misalnya tol laut, kapal perintis dan sebagainya tapi perhatiannya kurang. Ini harus terus didorong supaya usaha galangan diperhatikan," pungkasnya.
(fjo)
Explore More