Kementan Gandeng Kemenperin, BPPT, KADIN dan GAPMMI, Kembangkan Industri Pangan Lokal
Kamis, 25 Juli 2019 - 13:42 WIB
Kementan Gandeng Kemenperin, BPPT, KADIN dan GAPMMI, Kembangkan Industri Pangan Lokal
A
A
A
JAKARTA - Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman sumberdaya pangannya, namun belum semua dikembangkan secara optimal, misalnya pangan lokal seperti sagu, singkong, jagung menjadi tepung atau produk intermediate lain.
Untuk mengembangkan industri pangan berbasis tepung lokal, Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian Pengembangan Teknologi (BPPT), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi).
"Penandatanganan kerja sama dengan pihak-pihak terkait merupakan langkah maju dan sebagai awal untuk mengembangkan industri pangan berbasis
tepung lokal," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi, seusai penandatanganan yang dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) di kantor Menara Kadin Kuningan Jakarta, Rabu (24/7/2019).
Dikatakan Agung, kebutuhan gandum mencapai sekitar 10 juta ton dan 8 juta ton diantaranya untuk industri makanan.
"Kebutuhan ini sangat besar dan harus di kendalikan. Untuk itu, kita kembangkan pangan lokal seperti sagu, singkong dan jagung untuk diolah menjadi tepung kering, yang selanjutnya dapat menyuplai kebutuhan bahan baku untuk industri, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi impor," kata Agung.
"Kalau saja tepung sagu bisa mensubstitusi gandum 10-20 persen saja, ini tentu dampaknya luar biasa, tidak saja bagi pengembangan tepung sagu di tanah air, namun juga akan mensejahterakan petani" jelas Agung.
Ditambahkannya, untuk merealisasikan program tersebut dibutuhkan waktu, karena itu mulai 2019 BKP melakukan kegiatan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) di 10 provinsi.
"Melalui program ini, diharapkan selain terjalin kemitraan antara petani penghasil bahan baku dan pengusaha juga diharapkan mampu menumbuhkan unit Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bisa memproduksi tepung kering," jelas Agung.
Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Franky Welirang menghargai apa yang dilakukan Kementan.
Menurut Franky, dalam membangun ketahanan pangan, selain meningkatkan produksi, juga harus diprioritaskan untuk menghasilkan produk intermedite, karena bisa diolah menjadi aneka bahan pangan dan sangat mendukung usaha kuliner yang saat ini berkembang pesat.
Dalam FGD ini selain tampil sejumlah pembicara, juga dipaparkan bagaimana _lesson learned_ dari pemerintah kabupaten Meranti, Provinsi Riau yang punya komitmen tinggi dan secara serius mengembangkan sagu, sehingga mampu mengekspor tepung sagu ke Jepang, Korea dan Malaysia.
FGD ini dihadiri Kementan, Kemenperin, BPPT, IPB, UNEJ, Asosiasi terkait seperti : Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan Minuman Indonesia, Persatuan Ahli Teknologi Pangan Indonesia, Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia, Masyarakat Singkong Indonesia, Masyarakat Sagu Indonesia, dan Para pakar pangan lokal yang ahli di bidangnya.
Untuk mengembangkan industri pangan berbasis tepung lokal, Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian Pengembangan Teknologi (BPPT), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi).
"Penandatanganan kerja sama dengan pihak-pihak terkait merupakan langkah maju dan sebagai awal untuk mengembangkan industri pangan berbasis
tepung lokal," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi, seusai penandatanganan yang dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) di kantor Menara Kadin Kuningan Jakarta, Rabu (24/7/2019).
Dikatakan Agung, kebutuhan gandum mencapai sekitar 10 juta ton dan 8 juta ton diantaranya untuk industri makanan.
"Kebutuhan ini sangat besar dan harus di kendalikan. Untuk itu, kita kembangkan pangan lokal seperti sagu, singkong dan jagung untuk diolah menjadi tepung kering, yang selanjutnya dapat menyuplai kebutuhan bahan baku untuk industri, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi impor," kata Agung.
"Kalau saja tepung sagu bisa mensubstitusi gandum 10-20 persen saja, ini tentu dampaknya luar biasa, tidak saja bagi pengembangan tepung sagu di tanah air, namun juga akan mensejahterakan petani" jelas Agung.
Ditambahkannya, untuk merealisasikan program tersebut dibutuhkan waktu, karena itu mulai 2019 BKP melakukan kegiatan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) di 10 provinsi.
"Melalui program ini, diharapkan selain terjalin kemitraan antara petani penghasil bahan baku dan pengusaha juga diharapkan mampu menumbuhkan unit Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bisa memproduksi tepung kering," jelas Agung.
Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Franky Welirang menghargai apa yang dilakukan Kementan.
Menurut Franky, dalam membangun ketahanan pangan, selain meningkatkan produksi, juga harus diprioritaskan untuk menghasilkan produk intermedite, karena bisa diolah menjadi aneka bahan pangan dan sangat mendukung usaha kuliner yang saat ini berkembang pesat.
Dalam FGD ini selain tampil sejumlah pembicara, juga dipaparkan bagaimana _lesson learned_ dari pemerintah kabupaten Meranti, Provinsi Riau yang punya komitmen tinggi dan secara serius mengembangkan sagu, sehingga mampu mengekspor tepung sagu ke Jepang, Korea dan Malaysia.
FGD ini dihadiri Kementan, Kemenperin, BPPT, IPB, UNEJ, Asosiasi terkait seperti : Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan Minuman Indonesia, Persatuan Ahli Teknologi Pangan Indonesia, Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia, Masyarakat Singkong Indonesia, Masyarakat Sagu Indonesia, dan Para pakar pangan lokal yang ahli di bidangnya.
(atk)
Lihat Juga :
