Lantik Pejabat Eselon 1 dan 2, Mentan Ingatkan Jangan Ada Lagi KKN
Senin, 29 Juli 2019 - 20:07 WIB
Lantik Pejabat Eselon 1 dan 2, Mentan Ingatkan Jangan Ada Lagi KKN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengingatkan kepada pejabat eselon 1 dan 2 yang dilantik mengenai masalah yang krusial yakni KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Apalagi persoalan tersebut sejak awal menjadi arahan dari Presiden RI, Joko Widodo.
“Sejak awal pemerintahan, Presiden mengarahkan ASN wajib bebas dari KKN. Karena itu kami harus memulai hal itu dari Kementerian Pertanian,” kata Amran saat pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (29/7/2019).
Amran menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan bermain-main dan tegas dalam pemberantasan korupsi. Di Kementerian Pertanian setidaknya sekitar 1.500 pegawai yang telah diberikan demosi dan mutasi selama 5 tahun terakhir.
Dalam upaya memberi contoh untuk bersih dari KKN, Amran mengatakan, dirinya menutup perusahaan racun tikus miliknya untuk terhindar dari praktek KKN, setelah mendapatkan amanah menjadi Menteri Pertanian, padahal potensi omset perusahaannya dari kegiatan usaha pertanian di seluruh Indonesia mencapai 250 miliar per tahun. "Itu untuk menghindari conflict of interest", tegas Amran. "Kita berusaha mengindari fitnah, berbuat baik saja dicari-cari kesalahannya", ujarnya.
Contoh lainnya ungkap Amran, dirinya tidak pernah menerima titipan untuk menjadikan seseorang menjadi pejabat di Kementan, bahkan tak segan langsung mencoretnya bila dijumpai menjadi pejabat titipan.
Mentan mengatakan dirinya akan menjaga integritas sebagai pejabat negara, dan meminta seluruh pejabat Kementan agar juga mengikuti jejaknya. Terbukti selama 2 tahun berturut-turut KPK mengakui Kementan mampu menjadi lembaga anti gratifikasi terbaik pada tahun 2017 dan 2018.
“Kami ingin menjadi teladan bagi bawahan. Jadi saat ini kami minta jangan ada lagi titipan. Karena titipan itu bisa menghinakan pada yang menitip dan dititip,” tegasnya.
Amran beralasan, jika ada pejabat titipan, maka loyalitas orang tersebut hanya fokus pada pejabat yang mendapat titipan, sehingga pekerjaan menjadi tidak fokus. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Amran kembali memberikan contoh, Presiden Joko Widodo sewaktu menjadi Walikota Solo juga mengingatkan kepada anaknya untuk tidak memanfaatkan posisinya sebagai walikota untuk usaha anaknya, dan jangan minta proyek di lingkungan Pemkot Solo. “Ini menjadi teladan kami untuk bersikap yang sama,” ujarnya.
Sebagai catatan, pada hari ini Menteri Pertanian melantik beberapa pejabat eselon 1 dan 2, yaitu:
Pejabat eselon 1 (pejabat Madya)1. Momon Rusmon (Sekjen Kementerian Pertanian)
2. Prihasto Setyanto (Dirjen Hortikultura).
3. Suwandi (Dirjen Tanaman Pangan)
4. Prof (R)Dedi Nursyamsi (Kepala BPPSDMP)
5. Sumardjo Gatot Irianto (Staf Ahli Menteri bidang Investasi Pertanian)
Pejabat eselon 2 (pejabat Pratama)1. Indah Megahwati (Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen PSP)
2. Leli Nuryati (Kapus Penyuluhan BPPSDMP)
3. Siti Munifah (Sekretaris BPPSDMP)
4. Retno Sri Hartati M (Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Setjen Kementerian Pertanian).
5. Ardi Praptono (Direktur Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan).
6. Kresno Suharto (Kepala BB Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Surabaya, Ditjen Perkebunan).
7. Sumardi Noor(Kepala BB Pelatihan Pertanian, Ketindan, BPPSDMP).
“Sejak awal pemerintahan, Presiden mengarahkan ASN wajib bebas dari KKN. Karena itu kami harus memulai hal itu dari Kementerian Pertanian,” kata Amran saat pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (29/7/2019).
Amran menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan bermain-main dan tegas dalam pemberantasan korupsi. Di Kementerian Pertanian setidaknya sekitar 1.500 pegawai yang telah diberikan demosi dan mutasi selama 5 tahun terakhir.
Dalam upaya memberi contoh untuk bersih dari KKN, Amran mengatakan, dirinya menutup perusahaan racun tikus miliknya untuk terhindar dari praktek KKN, setelah mendapatkan amanah menjadi Menteri Pertanian, padahal potensi omset perusahaannya dari kegiatan usaha pertanian di seluruh Indonesia mencapai 250 miliar per tahun. "Itu untuk menghindari conflict of interest", tegas Amran. "Kita berusaha mengindari fitnah, berbuat baik saja dicari-cari kesalahannya", ujarnya.
Contoh lainnya ungkap Amran, dirinya tidak pernah menerima titipan untuk menjadikan seseorang menjadi pejabat di Kementan, bahkan tak segan langsung mencoretnya bila dijumpai menjadi pejabat titipan.
Mentan mengatakan dirinya akan menjaga integritas sebagai pejabat negara, dan meminta seluruh pejabat Kementan agar juga mengikuti jejaknya. Terbukti selama 2 tahun berturut-turut KPK mengakui Kementan mampu menjadi lembaga anti gratifikasi terbaik pada tahun 2017 dan 2018.
“Kami ingin menjadi teladan bagi bawahan. Jadi saat ini kami minta jangan ada lagi titipan. Karena titipan itu bisa menghinakan pada yang menitip dan dititip,” tegasnya.
Amran beralasan, jika ada pejabat titipan, maka loyalitas orang tersebut hanya fokus pada pejabat yang mendapat titipan, sehingga pekerjaan menjadi tidak fokus. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Amran kembali memberikan contoh, Presiden Joko Widodo sewaktu menjadi Walikota Solo juga mengingatkan kepada anaknya untuk tidak memanfaatkan posisinya sebagai walikota untuk usaha anaknya, dan jangan minta proyek di lingkungan Pemkot Solo. “Ini menjadi teladan kami untuk bersikap yang sama,” ujarnya.
Sebagai catatan, pada hari ini Menteri Pertanian melantik beberapa pejabat eselon 1 dan 2, yaitu:
Pejabat eselon 1 (pejabat Madya)1. Momon Rusmon (Sekjen Kementerian Pertanian)
2. Prihasto Setyanto (Dirjen Hortikultura).
3. Suwandi (Dirjen Tanaman Pangan)
4. Prof (R)Dedi Nursyamsi (Kepala BPPSDMP)
5. Sumardjo Gatot Irianto (Staf Ahli Menteri bidang Investasi Pertanian)
Pejabat eselon 2 (pejabat Pratama)1. Indah Megahwati (Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen PSP)
2. Leli Nuryati (Kapus Penyuluhan BPPSDMP)
3. Siti Munifah (Sekretaris BPPSDMP)
4. Retno Sri Hartati M (Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Setjen Kementerian Pertanian).
5. Ardi Praptono (Direktur Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan).
6. Kresno Suharto (Kepala BB Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Surabaya, Ditjen Perkebunan).
7. Sumardi Noor(Kepala BB Pelatihan Pertanian, Ketindan, BPPSDMP).
(atk)
