Menkeu: Hutan Indonesia Semakin Diminati Wisatawan Kelas Atas
Kamis, 01 Agustus 2019 - 21:19 WIB
Menkeu: Hutan Indonesia Semakin Diminati Wisatawan Kelas Atas
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan adanya peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan obyek wisata ekologi hutan. Apalagi keberadaan ekologi, terutama hutan semakin banyak diminati oleh wisatawan kelas atas.
Menkeu mengungkapkan, Indonesia memiliki wilayah hutan terluas ketiga di dunia. Menjaga hutan dan sumber daya hutan memberikan banyak manfaat, misalnya berupa jasa ekosistem seperti penyerapan karbon dan pengaturan iklim. Namun, daerah-daerah yang memiliki hutan luas di dalam negeri menghadapi dilema.
"Beban biaya untuk menjaga hutan ditanggung sepenuhnya oleh daerah pemilik hutan tanpa kompensasi maupun insentif, sementara manfaat dari hutan yang terjaga dinikmati secara luas, melampaui daerah penghasil," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Untuk itu, Menkeu merencanakan sejumlah transfer fiskal untuk menjaga ekologi hutan Indonesia. Salah satunya beberapa instrumen Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dapat digunakan untuk pendanaan ekologi.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga hutan terus lestari, dan ini harus dilakukan secara holistik termasuk di lingkungan tempat tinggal.
“Bagaimana kita memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat yang banyak sekali bergantung pada hutan. Dengan kita tetap melihat itu maka kita bisa melihat keseimbangan yang harmonis antara kepentingan menjaga kelestarian sumber daya alam terutama hutan dengan tetap mengikhtiarkan perbaikan kesejahteraan masyarakatnya,” jelasnya.
Menkeu mengungkapkan, Indonesia memiliki wilayah hutan terluas ketiga di dunia. Menjaga hutan dan sumber daya hutan memberikan banyak manfaat, misalnya berupa jasa ekosistem seperti penyerapan karbon dan pengaturan iklim. Namun, daerah-daerah yang memiliki hutan luas di dalam negeri menghadapi dilema.
"Beban biaya untuk menjaga hutan ditanggung sepenuhnya oleh daerah pemilik hutan tanpa kompensasi maupun insentif, sementara manfaat dari hutan yang terjaga dinikmati secara luas, melampaui daerah penghasil," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Untuk itu, Menkeu merencanakan sejumlah transfer fiskal untuk menjaga ekologi hutan Indonesia. Salah satunya beberapa instrumen Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dapat digunakan untuk pendanaan ekologi.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga hutan terus lestari, dan ini harus dilakukan secara holistik termasuk di lingkungan tempat tinggal.
“Bagaimana kita memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat yang banyak sekali bergantung pada hutan. Dengan kita tetap melihat itu maka kita bisa melihat keseimbangan yang harmonis antara kepentingan menjaga kelestarian sumber daya alam terutama hutan dengan tetap mengikhtiarkan perbaikan kesejahteraan masyarakatnya,” jelasnya.
(ind)
Lihat Juga :
