Tak Cukup Minta Maaf, Manajemen PLN Perlu Dievaluasi
Senin, 05 Agustus 2019 - 12:33 WIB
Tak Cukup Minta Maaf, Manajemen PLN Perlu Dievaluasi
A
A
A
JAKARTA - PT PLN (persero) diminta untuk melakukan evaluasi terkait pemadaman listrik massal yang terjadi di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Bali. Seperti diketahui pemadaman tersebut sebagai imbas dari terputusnya jaringan transmisi SUTT Ungaran-Pemalang 500 kilovolt (kV) serta Gas Turbin 1 sampai dengan 6 Suralaya mengalami trip ditambah Pembangkit Listrik Tenaga Gas Turbin Cilegon juga mengalami gangguan.
Anggota Badan Komunikasi (Bakom) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, insiden pemadaman listrik massal tidak bisa diselesaikan dengan hanya permohonan maaf saja. Lantaran hal itu, Ia meminta agar manajemen PLN yang merupakan perusahaan listrik negara satu-satunya untuk dievaluasi.
“Listrik sudah terlalu lama mati dan begitu luas jangkauan matinya. Ada yang salah dengan sistem PLN. Tidak cukup hanya minta permintaan maaf bagi manajemen PLN,” kata Andre lewat keterangan resmi yang diterima SINDOnews di Jakarta, Senin (5/8/2019).
(Baca Juga: PLN Memohon Maaf Atas Pemadaman Listrik di Jabodetabek dan Sebagian Jabar )
Sambung dia meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk memberikan sanksi terhadap manajemen PLN agar lebih baik dalam memberikan pelayanan ke depannya. “Pak Jokowi dan Menteri BUMN tolong beri sanksi manajemen PLN agar ada pembelajaran untuk pelayanan yang lebih baik,” pintanya.
Anggota DPR periode 2019-2024 itu juga menpertanyakan diamnya para pejabat pemerintah terhadap insiden ini. Di banyak negara, presiden meminta maaf jika tidak becus memberikan pelayanan publik, dan menterinya mengundurkan diri. Ada juga yang memberikan kompensasi kepada masyarakat.
“Di Taiwan Presidennya minta maaf dan Menterinya mundur. Di Korsel Menterinya mundur. Di Australia malah di kompensasi listrik gratis. Di Indonesia? Apa cukup minta maaf?,” tukasnya.
Karena itu, Andre meminta adanya langkah konkret dari pemerintah terkait insiden ini. “Saya minta langkah konkret dari Pemerintah untuk evaluasi manajemen PLN,” tegas Andre.
Anggota Badan Komunikasi (Bakom) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, insiden pemadaman listrik massal tidak bisa diselesaikan dengan hanya permohonan maaf saja. Lantaran hal itu, Ia meminta agar manajemen PLN yang merupakan perusahaan listrik negara satu-satunya untuk dievaluasi.
“Listrik sudah terlalu lama mati dan begitu luas jangkauan matinya. Ada yang salah dengan sistem PLN. Tidak cukup hanya minta permintaan maaf bagi manajemen PLN,” kata Andre lewat keterangan resmi yang diterima SINDOnews di Jakarta, Senin (5/8/2019).
(Baca Juga: PLN Memohon Maaf Atas Pemadaman Listrik di Jabodetabek dan Sebagian Jabar )
Sambung dia meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk memberikan sanksi terhadap manajemen PLN agar lebih baik dalam memberikan pelayanan ke depannya. “Pak Jokowi dan Menteri BUMN tolong beri sanksi manajemen PLN agar ada pembelajaran untuk pelayanan yang lebih baik,” pintanya.
Anggota DPR periode 2019-2024 itu juga menpertanyakan diamnya para pejabat pemerintah terhadap insiden ini. Di banyak negara, presiden meminta maaf jika tidak becus memberikan pelayanan publik, dan menterinya mengundurkan diri. Ada juga yang memberikan kompensasi kepada masyarakat.
“Di Taiwan Presidennya minta maaf dan Menterinya mundur. Di Korsel Menterinya mundur. Di Australia malah di kompensasi listrik gratis. Di Indonesia? Apa cukup minta maaf?,” tukasnya.
Karena itu, Andre meminta adanya langkah konkret dari pemerintah terkait insiden ini. “Saya minta langkah konkret dari Pemerintah untuk evaluasi manajemen PLN,” tegas Andre.
(akr)
Lihat Juga :
