Jokowi Larang Perombakan Jabatan Strategis di Kementerian dan BUMN Sampai Oktober
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang perombakan jabatan strategis baik di kementerian ataupun BUMN hingga Oktober nanti. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"Iya memang. Sampai Oktober. Memang ada arahan seperti itu waktu sidang kabinet," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Dia mengatakan, para menteri juga diimbau untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis. Termasuk di dalamnya adalah penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu.
"Ya ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban kedepannya. Itu saja sebenarnya," ungkapnya.
Moeldoko memastikan bahwa larangan ini berlaku untuk Kementerian dan BUMN dan seluruh jajaran Kabinet Kerja. Jabatan-jabatan strategis itu diantaranya direksi BUMN dan dirjen di kementerian.
"Perintah besarnya begitu. Dan bukan hanya kepada Bu Rini tapi kepada semuanya. Semua menteri tidak boleh lagi mengganti pada level tertentu," pungkasnya.
"Iya memang. Sampai Oktober. Memang ada arahan seperti itu waktu sidang kabinet," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Dia mengatakan, para menteri juga diimbau untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis. Termasuk di dalamnya adalah penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu.
"Ya ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban kedepannya. Itu saja sebenarnya," ungkapnya.
Moeldoko memastikan bahwa larangan ini berlaku untuk Kementerian dan BUMN dan seluruh jajaran Kabinet Kerja. Jabatan-jabatan strategis itu diantaranya direksi BUMN dan dirjen di kementerian.
"Perintah besarnya begitu. Dan bukan hanya kepada Bu Rini tapi kepada semuanya. Semua menteri tidak boleh lagi mengganti pada level tertentu," pungkasnya.
(fjo)