Sri Mulyani: Reputasi Pemerintah Kunci Aliran Investasi Tetap Deras
Rabu, 07 Agustus 2019 - 10:09 WIB
Sri Mulyani: Reputasi Pemerintah Kunci Aliran Investasi Tetap Deras
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, reputasi pemerintah menjadi kunci untuk membuat aliran modal asing yang masuk ke Tanah Air tetap deras. Lebih lanjut Ia menegaskan, bakal terus menarik investasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Namun modal kondisi ekonomi tidak akan banyak berguna bila Pemerintah gagal memberikan kerangka kebijakan dan menyediakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi para investor. Reputasi Pemerintah menjadi kunci kepercayaan untuk menarik aliran modal ke Indonesia sehingga dapat mengurangi defisit transaksi berjalan," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Sambung dia menambahkan, dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, potensi keterlibatan swasta atau yang dikenal dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) masih sangat besar.
"Oleh karena itu dengan kondisi ekonomi yang kondusif saat ini, Indonesia harus mampu mengoptimalkan untuk menarik pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri dalam membiayai pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Diterangkan olehnya ndonesia sebagai middle income country dengan pertumbuhan di atas 5%, ekonominya stabil, dan kebutuhan infrastruktur besar dapat menjadi daya tarik yang luar biasa bagi seluruh dunia.
"Mereka ingin masuk ke Indonesia. Para ASN Kementerian PUPR diharapkan mampu berpikir inovatif, kreatif dan out of the box dalam melakukan terobosan-terobosan sehingga mampu menarik para investor swasta. Namun hal tersebut harus tetap dalam koridor good governance dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai terjadi tindakan fraud yang dapat mencederai reputasi Indonesia dan berakibat pada terhambatnya pembangunan di Indonesia," tandasnya
"Namun modal kondisi ekonomi tidak akan banyak berguna bila Pemerintah gagal memberikan kerangka kebijakan dan menyediakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi para investor. Reputasi Pemerintah menjadi kunci kepercayaan untuk menarik aliran modal ke Indonesia sehingga dapat mengurangi defisit transaksi berjalan," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Sambung dia menambahkan, dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, potensi keterlibatan swasta atau yang dikenal dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) masih sangat besar.
"Oleh karena itu dengan kondisi ekonomi yang kondusif saat ini, Indonesia harus mampu mengoptimalkan untuk menarik pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri dalam membiayai pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Diterangkan olehnya ndonesia sebagai middle income country dengan pertumbuhan di atas 5%, ekonominya stabil, dan kebutuhan infrastruktur besar dapat menjadi daya tarik yang luar biasa bagi seluruh dunia.
"Mereka ingin masuk ke Indonesia. Para ASN Kementerian PUPR diharapkan mampu berpikir inovatif, kreatif dan out of the box dalam melakukan terobosan-terobosan sehingga mampu menarik para investor swasta. Namun hal tersebut harus tetap dalam koridor good governance dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai terjadi tindakan fraud yang dapat mencederai reputasi Indonesia dan berakibat pada terhambatnya pembangunan di Indonesia," tandasnya
(akr)
Lihat Juga :
