Perbaiki Rasio ICOR, Pemerintah Akan Fokus pada Pendidikan
Perbaiki Rasio ICOR, Pemerintah Akan Fokus pada Pendidikan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah fokus memperbaiki efisiensi pembentukan output investasi yang diukur melalui Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Dimana saat ini ICOR Indonesia tercatat berada di level 6,3%.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, tingginya rasio ICOR disebabkan output yang dihasilkan investasi jauh lebih rendah dibandingkan inputnya. Hal ini ia sebut diakibatkan kondisi fundamental perekonomian yang masih mengalami tantangan.
"Untuk Indonesia berbagai faktor fundamental yang mempengaruhi ICOR adalah sumber daya manusia (SDM). Jumlah labour force besar karena demografi masih muda tapi terkendala masalah pendidikan relatif rendah dan skill terbatas," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (9/8/2019).
Oleh karenanya, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah dipastikan akan memfokuskan pembiayaan pendidikan melalui APBN. Fokus ini terefleksikan dengan dianggarkannya 20% porsi APBN untuk pendidikan, atau setara dengan Rp495 triliun.
Meskipun demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengakui pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut. Salah satunya ialah sistem pendidikan yang masih terdesentralisasi antardaerah.
"Bagaimana menyinkronkan kewenangan daerah dengan kualitas yang harus relatif seragam. Kualitas pengelolaan sekolah, biaya operasi sekolah, dan lainnya," tuturnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, , pemerintah dinilai perlu segera menyelesaikan permasalahan mengenai sistem pendidikan ini. Sebab, menurutnya meski anggaran pendidikan selalu difokuskan dalam APBN, namun hasilnya belum terlalu terlihat. "Sekarang hampir 10 tahun adopsi 20% anggaran pendidikan APBN. Tapi hasilnya tidak besar," tandasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, tingginya rasio ICOR disebabkan output yang dihasilkan investasi jauh lebih rendah dibandingkan inputnya. Hal ini ia sebut diakibatkan kondisi fundamental perekonomian yang masih mengalami tantangan.
"Untuk Indonesia berbagai faktor fundamental yang mempengaruhi ICOR adalah sumber daya manusia (SDM). Jumlah labour force besar karena demografi masih muda tapi terkendala masalah pendidikan relatif rendah dan skill terbatas," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (9/8/2019).
Oleh karenanya, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah dipastikan akan memfokuskan pembiayaan pendidikan melalui APBN. Fokus ini terefleksikan dengan dianggarkannya 20% porsi APBN untuk pendidikan, atau setara dengan Rp495 triliun.
Meskipun demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengakui pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut. Salah satunya ialah sistem pendidikan yang masih terdesentralisasi antardaerah.
"Bagaimana menyinkronkan kewenangan daerah dengan kualitas yang harus relatif seragam. Kualitas pengelolaan sekolah, biaya operasi sekolah, dan lainnya," tuturnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, , pemerintah dinilai perlu segera menyelesaikan permasalahan mengenai sistem pendidikan ini. Sebab, menurutnya meski anggaran pendidikan selalu difokuskan dalam APBN, namun hasilnya belum terlalu terlihat. "Sekarang hampir 10 tahun adopsi 20% anggaran pendidikan APBN. Tapi hasilnya tidak besar," tandasnya.
(fjo)
Explore More