Transformasi Ekonomi, Pemerintah Siapkan Lima Pilar Andalan

JAKARTA - Pemerintah melakukan kebijakan transformasi ekonomi guna menyelesaikan berbagai tantangan bangsa di bidang perekonomian. Hal ini untuk menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkualitas.

Adapun sejumlah tantangan dalam negeri mendesak untuk diatasi, antara lain peringkat infrastruktur masih berada pada level menengah, biaya logistik masih kurang kompetitif, ketimpangan dalam hal penguasaan lahan dan tanah, serta tantangan dalam pasar tenaga kerja serta kesempatan berusaha.

Selain itu, Indonesia masih dihadapkan pada saving-investment gap, produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan, serta Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sesungguhnya masih berada pada tren positif bila dibandingkan negara besar lainnya.

Pada kuartal II/2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,05% (year on year/yoy), inflasi pun terjaga dalam rentang target. Sejumlah indikator sosial membaik, tingkat kemiskinan yang tetap pada level satu digit, rasio gini dan tingkat pengangguran juga semakin menurun.

"Artinya, ekonomi kita sehat dan berkualitas. Pencapaian ini patut dipandang secara positif di tengah ekonomi dunia yang sedang bergejolak," ujarnya pada acara Seminar Nasional Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju di Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Darmin melanjutkan, transformasi ekonomi diharapkan dapat menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi.

Transformasi ekonomi yang digagas oleh pemerintah saat ini berfokus pada pemanfaatan potensi desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah, yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Jadi, tidak perlu misalnya petani di desa pindah ke kota menjadi buruh, namun dengan transformasi ekonomi mereka tetap bertani dengan lebih efisien memanfaatkan infrastruktur yang memadai dan teknologi pertanian yang maju, serta kepastian adanya offtaker yang akan membeli produk pertaniannya dengan harga yang baik," jelasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan, Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi, yang mana tujuan ke depannya adalah meningkatkan kemakmuran warga negara.

"Untuk mentransformasikan ekonomi kita menjadi lebih maju, diperlukan penguasaan teknologi, modal dan skill, dan juga bahwa inti dari transformasi yaitu untuk melahirkan lebih banyak lagi entrepreneur," tuturnya.

Wapres JK menambahkan, dalam setiap proses transformasi ekonomi pasti memiliki risiko. Namun, resiko ini bisa diselesaikan melalui efisiensi dan pemanfaatan teknologi guna mencapai skala ekonomi ideal bagi masing-masing sektor usaha.

"Diperlukan juga kebijakan yang keras, pemimpin yang kuat untuk mengubah ekonomi. Birokrasi kita juga harus cepat, dan ekspor pun harus ditingkatkan, serta APBN harus efisien," imbuhnya.

Sementara itu, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, pemerintah menyiapkan lima kebijakan transformasi ekonomi.

Pertama, optimalisasi pembangunan infrastruktur yang berfokus pada upaya mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur pemerintahan saat ini. Pemerintah akan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur fisik, non fisik dan digital yang saling terintegrasi.

Kebijakan kedua adalah penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi untuk mengatasi faktor-faktor ketimpangan melalui pilar kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Kebijakan pemerataan ekonomi salah satunya dilakukan melalui Reforma Agraria yang terdiri dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Perhutanan Sosial, dan moratorium serta peremajaan perkebunan kelapa sawit.

Ketiga, meminimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek diarahkan untuk mengatasi saving-investment gap yang kerap terjadi di Indonesia. Caranya dengan meningkatkan inklusi keuangan melalui utilisasi aset, agar akses masyarakat terhadap sistem perbankan menjadi meningkat.

Selanjutnya yang keempat yaitu efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM. Hal tersebut dilakukan dengan cara merevitalisasi kurikulum agar sesuai kebutuhan industri dan menambah instruktur, membakukan standar kompetensi, membangun platform Job Matching antar lembaga vokasi dan industri, pembangunan informasi pasar kerja yang efektif dan berkelanjutan, serta membentuk komite vokasi baik di pusat dan daerah.

Kelima, konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan. Saat ini memang ICOR Indonesia tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara seperti Vietnam dan India. Hal ini menandakan bahwa investasi di Indonesia secara makro kurang efisien.

"Kelima pilar transformasi ekonomi tersebut perlu dijalankan dengan memperhatikan sinergi dan dukungan dari seluruh sektor maupun stakeholder di bidang ekonomi agar kemudian dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat," jelas Darmin.