Tumbuh 10%, Utang Luar Negeri RI Capai Rp5.602 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal II/2019 tercatat sebesar USD391,8 miliar atau sekitar Rp5.602 triliun (asumsi kurs Rp14.300 per dolar AS).
ULN tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD195,5 miliar, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar USD196,3 miliar.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko mengatakan, ULN Indonesia tersebut tumbuh 10,1% secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 8,1% (yoy).
Hal ini terutama dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.
"Peningkatan pertumbuhan ULN terutama didorong oleh ULN pemerintah, di tengah perlambatan ULN swasta," ujarnya di Jakarta, Kamis (15/8/2019).
Posisi ULN pemerintah pada akhir kuartal II/2019 tercatat sebesar USD192,5 miliar atau tumbuh 9,1% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 3,6% (yoy).
Pertumbuhan ULN pemerintah yang meningkat sejalan dengan persepsi positif investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia.
Kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia yang semakin meningkat, seiring dengan kenaikan peringkat utang Indonesia oleh Standard & Poor’s pada akhir Mei 2019, mendorong pembelian neto Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan global oleh nonresiden pada kuartal II/2019.
Onny mengungkapkan, pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sektor dimaksud antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,9% dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,4%), sektor jasa pendidikan (15,9%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (14,0%).
Adapun, ULN swasta tumbuh melambat. Posisi ULN swasta pada akhir kuartal II/2019 tumbuh 11,4% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 13,3% (yoy).
"Perlambatan ULN swasta terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran pinjaman oleh korporasi," tukasnya.
Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,9%.
Onny menegaskan struktur ULN Indonesia tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir kuartal II/2019 sebesar 36,8%, membaik dibandingkan dengan rasio pada kuartal sebelumnya.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 87,0% dari total ULN.
Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkas dia.
ULN tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD195,5 miliar, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar USD196,3 miliar.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko mengatakan, ULN Indonesia tersebut tumbuh 10,1% secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 8,1% (yoy).
Hal ini terutama dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.
"Peningkatan pertumbuhan ULN terutama didorong oleh ULN pemerintah, di tengah perlambatan ULN swasta," ujarnya di Jakarta, Kamis (15/8/2019).
Posisi ULN pemerintah pada akhir kuartal II/2019 tercatat sebesar USD192,5 miliar atau tumbuh 9,1% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 3,6% (yoy).
Pertumbuhan ULN pemerintah yang meningkat sejalan dengan persepsi positif investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia.
Kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia yang semakin meningkat, seiring dengan kenaikan peringkat utang Indonesia oleh Standard & Poor’s pada akhir Mei 2019, mendorong pembelian neto Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan global oleh nonresiden pada kuartal II/2019.
Onny mengungkapkan, pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sektor dimaksud antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,9% dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,4%), sektor jasa pendidikan (15,9%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (14,0%).
Adapun, ULN swasta tumbuh melambat. Posisi ULN swasta pada akhir kuartal II/2019 tumbuh 11,4% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 13,3% (yoy).
"Perlambatan ULN swasta terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran pinjaman oleh korporasi," tukasnya.
Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,9%.
Onny menegaskan struktur ULN Indonesia tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir kuartal II/2019 sebesar 36,8%, membaik dibandingkan dengan rasio pada kuartal sebelumnya.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 87,0% dari total ULN.
Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkas dia.
(ind)