Infrastruktur untuk Ekonomi Lebih Baik

SEKTOR infrastruktur punya peran besar menumbuhkan daerah-daerah ekonomi baru di Indonesia.

Infrastruktur tersebut meliputi infrastruktur jalan tol, bandara, serta pelabuhan. Dalam lima tahun terakhir pemerintah fokus di sektor ini dengan menyisihkan ratarata Rp300 triliun per tahun dari APBN sejak 2015.

Dengan pembangunan infrastruktur, diharapkan tercipta kawasan ekonomi baru yang direspons oleh pemerintah daerah, pelaku usaha setempat, serta masyarakat melalui usaha kecil, mikro, menengah (UMKM).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 pemerintah mengalokasikan dana Rp415 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Jumlah tersebut meningkat Rp4,6 triliun (1,1%) dari tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir anggaran infrastruktur terus naik.

Anggaran infrastruktur yang melalui belanja pusat mencapai Rp173,8 triliun, adapun yang melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp108,2 triliun dan Kementerian Perhubungan Rp38,1 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeldjono mengatakan, pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan dengan memberikan prioritas pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), mengundang investasi seluas-luasnya reformasi birokrasi, dan menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

“Infrastruktur PUPR menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur juga akan diikuti dengan mempercepat pembangunan SDM sehingga diharapkan ekonomi suatu daerah yang infrastrukturnya dibangun bisa bertumbuh,” ucapnya.

Salah satu pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan adalah pembangunan jalan Tol Trans Jawa dan Tol Sumatera. Untuk Trans Jawa, dari total panjang jalan tol yang direncanakan 1.000,7 km, dengan ruas yang sudah operasional sudah mencapai sepanjang 996 km.

Semen tara sisanya fungsional sepanjang 4,7 km. Jalan tol Trans Jawa membentang dari Pelabuhan Merak hingga Pasuruan- Probolinggo. Total terdapat sebanyak 78 unit tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area.

Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol memang tidak bisa langsung memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi suatu daerah.

Karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah terkait. “Pada akhirnya jalan tol ini bukan hanya konektivitas belaka. Lebih dari itu, infrastruktur ini harus dilihat sebagai potensi ekonomi yang besar. Begitu banyak daerah yang dilalui lewat realisasi pembangunan tol Trans Jawa ini yang bisa melahirkan industri baru,” ucapnya.

Lahirnya industri baru tersebut disokong dengan akses logistik yang menyentuh semua sendi ekonomi masyarakat. “UMKM melalui industri kecil melalui usaha makanan ini adalah salah satu yang paling cepat respons.

Tinggal bagaimana pemerintah daerah setempat memperkaya dan memanfaatkan kesempatan melalui berkah infrastruktur jalan tol ini. Bisa dengan dukungan pembiayaan UMKM setepat, atau memoles pariwisata memanfaatkan APBD,” pungkasnya.

Harus Tepat Sasaran
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah hendaknya tepat sasaran dan prioritas menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, apa yang dilakukan pemerintah dalam lima tahun ke belakang yang fokus di sektor infrastruktur sudah tepat. Namun begitu, masih banyak prioritas pekerjaan rumah yang harus bisa diselesaikan. Salah satunya adalah memberikan prioritas kepada pengusaha lokal maupun nasional untuk berinvestasi di sektor infrastruktur.

“Bisa melalui jalan tol, bandara maupun pelabuhan. Tinggal bagaimana pemerintah memberikan skema menarik dan memungkinkan pengusaha nasional dan lokal bisa bergabung,” ujarnya. Dia mengakui, pengusaha nasional maupun lokal masih terkendala permodalan pada proyek-proyek mega infrastruktur.

Tapi banyak juga proyek yang tidak besar hendaknya diserahkan kepada investor lokal. “Cukup proyek besar atau megaproyek saja yang melibatkan asing,” ujarnya. Selain itu, dia menekan pentingnya peran dan potensi pengusaha nasional dalam penanaman investasi oleh asing.

Dalam perjanjian investasi di megaproject oleh pemodal asing, menurut dia, agar mensubkan pengerjaannya kepada pengusaha dan sumber daya manusia (SDM) nasional. “Jadi, pengusaha nasional tetap berperan dan tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” katanya.

Seperti diketahui, untuk proyek-proyek besar seperti jalan tol didominasi pembangunannya oleh BUMN. Selain itu, masih ada megaproyek bandara maupun pelabuhan yang diharapkan tidak didominasi asing dan BUMN.

“Setidaknya ada pemberdayaan pengusaha nasional dan lokal melalui subkontraktor. Sebab, pada akhirnya pengusaha lokal dan nasional ini bisa menjadi penggerak ekonomi,” sebutnya.Pengamat ekonomi dari Center Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, pembangunan infrastruktur harus dilihat potensinya ketika proses berjalannya pembangunan maupun proses ketika pembangunan infrastruktur tersebut selesai.

“Ketika proses pembangunannya dimulai, ya harus direspons dengan melibatkan banyak pihak karena banyak kontraktor yang dilibatkan sehingga diharapkan tidak didominasi oleh sejumlah BUMN saja, namun juga kontraktor swasta lainnya.

Sedangkan ketika pembangunannya selesai, yang harus dilihat adalah untuk siapa pembangunan infrastruktur ini dibangun,” ujarnya. Dengan kata lain, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah menggeliatkan ekonomi di sektor ini dengan satu tujuan meningkatkan perekonomian nasional.

“Jadi, ada pra dan pascapembangunan infrastruktur yang harus diperhatikan pemerintah. Prapembangunan melibatkan siapa dan pascapembangunannya akan direspons apa oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta pengusaha itu sendiri, dan itu keduanya demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (Ichsan Amin)