Digitalisasi SPBU Tidak Efektif, Penyelewengan Solar Tetap Marak
Kamis, 22 Agustus 2019 - 14:47 WIB
Digitalisasi SPBU Tidak Efektif, Penyelewengan Solar Tetap Marak
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak (BPH Migas) mensinyalir lambatnya digitalisasi nozzle di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memicu terjadinya penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar di sejumlah daerah.
Alhasil, banyak pengusaha SPBU sengaja menjual BBM bersubsidi terutama jenis solar kepada industri tambang dan perkebunan sehingga terjadi over kuota.
Berdasarkan hasil verifikasi BPH Migas, realisasi volume BBM bersubsidi jenis solar sepanjang tahun ini berpotensi melebihi kuota sebesar 1,4 juta kiloliter (kl) atau 9,6% dari kuota yang telah ditetapkan APBN 2019 sebesar 14,5 juta kl. Adapun jumlah kuota tersebut lebih kecil dibandingkan jumlah kuota BBM bersubsidi tahun lalu sebesar 15,62 juta kl.
"Selain lambat, digitalisasi nozzle SPBU juga tidak efektif karena tidak dilengkapi dengan identifikasi konsumen khususnya nomor kendaraan dan volume pembelian. Untuk itu, kami meminta kepada Menteri BUMN Rini Soemarno agar Pertamina dapat mengimplementasikan sistem identifikasi konsumen dan volume pembelian agar pengawasan dapat berjalan secara efektif," ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, di Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Menurutnya, digitalisasi SPBU tanpa identifikasi nomor kendaraan dan volume pembelian tetap akan memicu spekulan BBM bersubsidi. Sebab itu, digitalisasi nozzle SPBU perlu dilengkapi dengan instrumen tersebut.
Berdasarkan laporan BPH Migas, progres digitalisasi nozzle SPBU Pertamina baru terealisasi sebanyak 1.327 SPBU dari target yang telah ditetapkan hingga Juni 2019 sebanyak 5.518 SPBU.
"Progresnya memang terlambat, karena sampai dengan Juni 2019 tidak sesuai target. Sisanya akan diselesaikan sampai Desember 2019," kata dia.
Meski begitu, pihaknya memaklumi sulitnya Pertamina melaksanakan program digitalisasi nozzle SPBU. Selain umur SPBU terbilang sudah beusia tua juga daerah yang sulit dijangkau.
"Kendalanya memang sangat beragam, selain umur SPBU sudah tua, tangki timbun dan nozzle juga banyak yang sudah kuno," ungkapnya.
Alhasil, banyak pengusaha SPBU sengaja menjual BBM bersubsidi terutama jenis solar kepada industri tambang dan perkebunan sehingga terjadi over kuota.
Berdasarkan hasil verifikasi BPH Migas, realisasi volume BBM bersubsidi jenis solar sepanjang tahun ini berpotensi melebihi kuota sebesar 1,4 juta kiloliter (kl) atau 9,6% dari kuota yang telah ditetapkan APBN 2019 sebesar 14,5 juta kl. Adapun jumlah kuota tersebut lebih kecil dibandingkan jumlah kuota BBM bersubsidi tahun lalu sebesar 15,62 juta kl.
"Selain lambat, digitalisasi nozzle SPBU juga tidak efektif karena tidak dilengkapi dengan identifikasi konsumen khususnya nomor kendaraan dan volume pembelian. Untuk itu, kami meminta kepada Menteri BUMN Rini Soemarno agar Pertamina dapat mengimplementasikan sistem identifikasi konsumen dan volume pembelian agar pengawasan dapat berjalan secara efektif," ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, di Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Menurutnya, digitalisasi SPBU tanpa identifikasi nomor kendaraan dan volume pembelian tetap akan memicu spekulan BBM bersubsidi. Sebab itu, digitalisasi nozzle SPBU perlu dilengkapi dengan instrumen tersebut.
Berdasarkan laporan BPH Migas, progres digitalisasi nozzle SPBU Pertamina baru terealisasi sebanyak 1.327 SPBU dari target yang telah ditetapkan hingga Juni 2019 sebanyak 5.518 SPBU.
"Progresnya memang terlambat, karena sampai dengan Juni 2019 tidak sesuai target. Sisanya akan diselesaikan sampai Desember 2019," kata dia.
Meski begitu, pihaknya memaklumi sulitnya Pertamina melaksanakan program digitalisasi nozzle SPBU. Selain umur SPBU terbilang sudah beusia tua juga daerah yang sulit dijangkau.
"Kendalanya memang sangat beragam, selain umur SPBU sudah tua, tangki timbun dan nozzle juga banyak yang sudah kuno," ungkapnya.
(ven)
Lihat Juga :
