Awas! Selewengkan BBM, SPBU Nakal Bisa Ketahuan Lho..!
loading...
Ilustrasi SPBU. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Migas bersama PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom Indonesia Tbk resmi soft launching platform digitalisasi SPBU. Melalui platform digitalisasi nozzle, penjualan BBM di SPBU akan termonitor dan diawasi ketat.
Komite Pengawas BPH Migas, Lobo Balia program digitalisasi dengan mudah dan akurat mengumpulkan data informasi penyaluran BBM khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT). BPH Migas juga bisa secara langsung merekam data informasi distribusi BBM. "Jadi program ini dapat membantu dengan melaksanakan otomatisasi pencatatan dan pelaporan dengan teknologi informasi," kata Lobo dalam konferensi pers soft launching dasboard monitoring JBT pada digitalisasi SPBU, Senin (7/12/2020).
Pengawasan ini menjadi penting bagi BPH migas, untuk mengetahui kuota JBT yang disalurkan. Dari data yang terverifikasi nantinya akan digunakan BPH Migas sebagi dasar dalam perhitungan pembayaran subsidi oleh Kementerian Keuangan. Saat ini jumlah biaya subsidi JBT sebesar Rp 16 triliun untuk kuota Jenis BBM Tertentu 2020. Setiap bulannya BPH Migas harus memverifikasi dan menyetujui volume penyaluran JBT yang mencapai Rp 1,3 triliun per bulan.
"Jadi monitoring realisasi JBT dan ketahanannya kita bisa tahu. Monitoring penyaluran JBT sesuai SK BPH di mana kita tahu SPBU menyalurkan JBT lebih dari takaran, itu sudah bisa ditambahkan semuanya. Saya kira tepuk tangan Pertamina yang dibantu Telkom hardware dan softwarenya," terangnya.
Sementara itu, Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Edi Witjara berharap adanya sistem ini dapat memberikan manfaat besar bagi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap JBT. "Tentunya setelah kita launching ini harus kita operasikan dan manfaatnya dinikmati banyak pihak, dari negara memiliki ruang untuk kontrol monitoring melalui BPH Migas, bagi Pertamina. Tentunya tidak kalah pentingnya pemilik termasuk penggunanya," ungkapnya
Komite Pengawas BPH Migas, Lobo Balia program digitalisasi dengan mudah dan akurat mengumpulkan data informasi penyaluran BBM khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT). BPH Migas juga bisa secara langsung merekam data informasi distribusi BBM. "Jadi program ini dapat membantu dengan melaksanakan otomatisasi pencatatan dan pelaporan dengan teknologi informasi," kata Lobo dalam konferensi pers soft launching dasboard monitoring JBT pada digitalisasi SPBU, Senin (7/12/2020).
Pengawasan ini menjadi penting bagi BPH migas, untuk mengetahui kuota JBT yang disalurkan. Dari data yang terverifikasi nantinya akan digunakan BPH Migas sebagi dasar dalam perhitungan pembayaran subsidi oleh Kementerian Keuangan. Saat ini jumlah biaya subsidi JBT sebesar Rp 16 triliun untuk kuota Jenis BBM Tertentu 2020. Setiap bulannya BPH Migas harus memverifikasi dan menyetujui volume penyaluran JBT yang mencapai Rp 1,3 triliun per bulan.
"Jadi monitoring realisasi JBT dan ketahanannya kita bisa tahu. Monitoring penyaluran JBT sesuai SK BPH di mana kita tahu SPBU menyalurkan JBT lebih dari takaran, itu sudah bisa ditambahkan semuanya. Saya kira tepuk tangan Pertamina yang dibantu Telkom hardware dan softwarenya," terangnya.
Sementara itu, Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Edi Witjara berharap adanya sistem ini dapat memberikan manfaat besar bagi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap JBT. "Tentunya setelah kita launching ini harus kita operasikan dan manfaatnya dinikmati banyak pihak, dari negara memiliki ruang untuk kontrol monitoring melalui BPH Migas, bagi Pertamina. Tentunya tidak kalah pentingnya pemilik termasuk penggunanya," ungkapnya
(nng)
Explore More