Indef: Pemindahan Ibukota Tidak Akan Mendorong Perbaikan Ekonomi Nasional
Indef: Pemindahan Ibukota Tidak Akan Mendorong Perbaikan Ekonomi Nasional
A
A
A
JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan, keputusan pemindahan ibukota perlu mempertimbangkan pandangan dari para pemangku kepentingan (stakeholders).
Pasalnya, terdapat dimensi ekonomi, sosial, dan pemerintahan yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sebuah keputusan yang krusial.
"Rencana pemindahan hingga saat ini masih belum bertepi, sehingga kami mencoba mengkaji urgensi dan dampak pemindahan ibu kota terhadap perekonomian Indonesia di segi sektoral (berbasis industri), regional, maupun nasional," ujar peneliti Indef Rizal Taufikurahman di Jakarta, Jumat (23/8/2019).
Sebelumnya, Bappenas menyatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia berada di Jawa, angka urbanisasi tinggi, terutama konsentrasi penduduk paling tinggi di DKI Jakarta.
Lokasi strategis ibu kota baru harus berada di tengah wilayah Indonesia, tersedianya lahan luas yang bebas bencana, ketercukupan sumber daya, terjaminnya keamanan, dan minimnya konflik.
"Kami coba simulasikan pemindahan ke Kalimantan Tengah (Kalteng) maupun Kalimantan Timur (Kaltim). Dari hasil analisis model Computable General Equillibrium (CGE), didapatkan bahwa dampak pemindahan ke Kalteng terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) riil nasional sangat kecil, yakni 0,0001%," ungkapnya.
Dilihat dari neraca pembayaran, Indef menilai bahwa pemindahan ibu kota ini tidak mendorong PDB dan gross national expenditure (GNE) riil secara nasional.
"Meskipun berdampak positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalteng, tetapi dampaknya terhadap provinsi lainnya malah sebaliknya, bernilai negatif dengan besaran bervariasi dan sangat kecil," ungkap Rizal.
Simulasi yang dilakukan terhadap Kaltim juga menunjukkan hasil yang hampir sama. Indef menilai dampak pemindahan ibu kota ke Kaltim sangat kecil dan tidak memberikan dampak apapun terhadap PDB, yakni sebesar 0,00%. Sementara itu, dampak terhadap GNE regional Kaltim hanya sebesar 0,73%.
"Pemindahan ini hanya menguntungkan provinsi tujuan dan belum tentu mengurangi ketimpangan di wilayah tersebut. Selain itu, di segi sektoral, pemindahan ini justru menstimulus penurunan produktivitas dari sektor atau industri baik di level regional maupun nasional," lanjutnya.
Indef menyarankan sebaiknya pemindahan ibu kota dilakukan dengan kondisi perekonomian negara dalam steady state, dimana produktivitas industri berbasis sumber daya sedang tumbuh baik dan secara signifikan mendorong nilai tambah serta multiplier effect yang positif di level regional maupun nasional.
"Masih ada banyak masalah perekonomian yang seharusnya jadi perhatian pemerintah, seperti deindustrialisasi dini dimana industri sedang terpuruk, butuhnya perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan infrastruktur, dan kinerja neraca perdagangan yang gap-nya makin besar. Termasuk iklim investasi yang sangat butuh perhatian melalui kebijakan efektif," tutup Rizal.
Pasalnya, terdapat dimensi ekonomi, sosial, dan pemerintahan yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sebuah keputusan yang krusial.
"Rencana pemindahan hingga saat ini masih belum bertepi, sehingga kami mencoba mengkaji urgensi dan dampak pemindahan ibu kota terhadap perekonomian Indonesia di segi sektoral (berbasis industri), regional, maupun nasional," ujar peneliti Indef Rizal Taufikurahman di Jakarta, Jumat (23/8/2019).
Sebelumnya, Bappenas menyatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia berada di Jawa, angka urbanisasi tinggi, terutama konsentrasi penduduk paling tinggi di DKI Jakarta.
Lokasi strategis ibu kota baru harus berada di tengah wilayah Indonesia, tersedianya lahan luas yang bebas bencana, ketercukupan sumber daya, terjaminnya keamanan, dan minimnya konflik.
"Kami coba simulasikan pemindahan ke Kalimantan Tengah (Kalteng) maupun Kalimantan Timur (Kaltim). Dari hasil analisis model Computable General Equillibrium (CGE), didapatkan bahwa dampak pemindahan ke Kalteng terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) riil nasional sangat kecil, yakni 0,0001%," ungkapnya.
Dilihat dari neraca pembayaran, Indef menilai bahwa pemindahan ibu kota ini tidak mendorong PDB dan gross national expenditure (GNE) riil secara nasional.
"Meskipun berdampak positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalteng, tetapi dampaknya terhadap provinsi lainnya malah sebaliknya, bernilai negatif dengan besaran bervariasi dan sangat kecil," ungkap Rizal.
Simulasi yang dilakukan terhadap Kaltim juga menunjukkan hasil yang hampir sama. Indef menilai dampak pemindahan ibu kota ke Kaltim sangat kecil dan tidak memberikan dampak apapun terhadap PDB, yakni sebesar 0,00%. Sementara itu, dampak terhadap GNE regional Kaltim hanya sebesar 0,73%.
"Pemindahan ini hanya menguntungkan provinsi tujuan dan belum tentu mengurangi ketimpangan di wilayah tersebut. Selain itu, di segi sektoral, pemindahan ini justru menstimulus penurunan produktivitas dari sektor atau industri baik di level regional maupun nasional," lanjutnya.
Indef menyarankan sebaiknya pemindahan ibu kota dilakukan dengan kondisi perekonomian negara dalam steady state, dimana produktivitas industri berbasis sumber daya sedang tumbuh baik dan secara signifikan mendorong nilai tambah serta multiplier effect yang positif di level regional maupun nasional.
"Masih ada banyak masalah perekonomian yang seharusnya jadi perhatian pemerintah, seperti deindustrialisasi dini dimana industri sedang terpuruk, butuhnya perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan infrastruktur, dan kinerja neraca perdagangan yang gap-nya makin besar. Termasuk iklim investasi yang sangat butuh perhatian melalui kebijakan efektif," tutup Rizal.
(ind)
Explore More