BTN Kembangkan KPR Komunitas di 15 Daerah
Senin, 26 Agustus 2019 - 10:35 WIB
BTN Kembangkan KPR Komunitas di 15 Daerah
A
A
A
PALEMBANG - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) siap mengembangkan KPR berbasis komunitas di 15 daerah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pencapaian program sejuta rumah.
Direktur BTN Mahelan Prabantarikso mengatakan, secara nasional untuk mengem bangkan KPR berbasis komunitas, perseroan memiliki program di 15 kabupaten antara lain Kendal, Kudus, Cilacap, Gorontalo, dan daerah lainnya.
“Mayoritas masih di Pulau Jawa. Faktanya, lahan masih tersedia, nah kami bekerja sama dengan pemerintah daerah di mana akan di lakukan bertahap,” ujar Mahelan seusai mendampingi Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada peletakan batu pertama pembangunan perumahan berbasis komunitas sebagai rangkaian peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2019 di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (24/8).
Menurut Mahelan, kebutuhan rumah saat ini masih besar, banyak komunitas yang tidak bankable namun feasible minta bantuan dibiayai pembangunan rumahnya. Untuk itu, perseroan bersama Kementerian PUPR bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan lahannya.
Untuk mempercepat pencapaian target program sejuta rumah, kata dia, BTN tidak hanya mengandalkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, tapi juga program lain di antaranya BP2B atau Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Program tersebut merupakan bantuan pemerintah di berikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan Rumah Swadaya melalui kredit/pembiayaan Bank Pelaksana.
Program lainnya adalah mengoptimalkan KPR BTN Mikro dengan Skema Akademisi-Bisnis-Community dan Government atau Pemerintah (ABCG) maupun skema tidak melibatkan akademisi. Skema ABCG memfokuskan pada pembiayaan KPR dengan debitur berbasis komunitas yang didukung pemerintah daerah setempat dan instansi pendidikan serta dibantu proses pembiayaan oleh bank dalam hal ini BTN.
“Kami melibatkan banyak pihak untuk bisa memberikan pelayanan KPR terbaik bagi masyarakat dan mendukung pemerintah dalam program sejuta rumah,” kata Mahelan. Mahelan mengungkapkan, dalam proyek perumahan di Palembang, BTN akan memberikan KPR bagi para aparatur sipil negara (ASN) dan anggota Polri serta TNI untuk memiliki tempat tinggal. Adapun pembangunan perumahan itu dilakukan oleh pengembang Bhayangkara Praja Sriwijaya Land (BPS Land).
“Mempermudah akses KPR bagi ASN, Polri, dan TNI dapat mempercepat pencapaian target program sejuta rumah yang dirancang pemerintah dan men dukung amanat Presiden untuk mempercepat penyediaan rumah bagi mereka,” kata Mahelan.
Dia menjelaskan, BTN memberikan sejumlah penawaran khusus bagi calon nasabah yang berminat memiliki hunian di BPS Land yang berlokasi di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. BPS Land adalah proyek perumahan yang dibangun PT Cipta Arsigriya di atas lahan seluas 50 hektare dengan target pembangunan rumah sebanyak 3.000 unit.
Penawaran BTN untuk proyek tersebut diantaranya uang muka atau down payment (DP) yang terjangkau mulai dari 1%. Selain itu, KPR juga bisa diberikan kepada ASN, TNI, atau Polri yang usianya masih di bawah 21 tahun atau minimal 18 tahun pada saat perjanjian akad kredit dan belum. “Pada tahap awal, kami berharap dengan penawaran menarik ini sekitar 500 orang dari ASN, TNI, maupun Polri berminat mengajukan KPR di BTN,” kata Mahelan.
Menurut Mahelan, jumlah kebutuhan rumah untuk aparatur sipil negara atau disebut juga PNS (pegawai negeri sipil) beserta anggota TNI-Polri total diperkirakan 1.580.000 unit. Jumlah itu terdiri dari 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 anggota Polri yang belum memiliki rumah layak.
“Dengan melihat kebutuhan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri yang besar tersebut, BTN akan mengupayakan program pembiayaan rumah terjangkau dan akses KPR yang mudah agar seluruh masyarakat bisa mewujudkan rumah impiannya,” ujarnya.
Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, dalam mendorong penyediaan perumahan bagi ASN, prajurit TNI, dan Polri, pemerintah telah menggulirkan beberapa program bantuan perumahan, seperti rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah khusus, terutama bagi aparatur negara yang bekerja di kawasan terluar, terpencil, dan perbatasan.
“Masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp4 juta sudah bisa diberikan subsidi rumah tapak. Saya kira ini akan menarik perhatian mas yarakat karena uang mukanya juga kecil dan ada subsidi bunga,” ungkapnya.
Direktur Utama PT Cipta Arsigriya Chandra Huisanto menuturkan, selaku pengembang BPS Land, pihaknya akan membangun rumah subsidi dari Kementerian PUPR dengan skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang disalurkan melalui bank pe laksana salah satunya BTN. Perumahan ini berbasis komunitas ASN, TNI, dan Polri yang bertugas di Sumsel.
“BPS Land direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 60 hektare sebanyak 3.000 unit. Untuk tahap pertama kami membangun 2.000 unit. Misi utama kami mendukung pemerintah mewujudkan program sejuta rumah bagi masyarakat Indonesia,” katanya. (Rakhmat Baihaqi)
Direktur BTN Mahelan Prabantarikso mengatakan, secara nasional untuk mengem bangkan KPR berbasis komunitas, perseroan memiliki program di 15 kabupaten antara lain Kendal, Kudus, Cilacap, Gorontalo, dan daerah lainnya.
“Mayoritas masih di Pulau Jawa. Faktanya, lahan masih tersedia, nah kami bekerja sama dengan pemerintah daerah di mana akan di lakukan bertahap,” ujar Mahelan seusai mendampingi Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada peletakan batu pertama pembangunan perumahan berbasis komunitas sebagai rangkaian peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2019 di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (24/8).
Menurut Mahelan, kebutuhan rumah saat ini masih besar, banyak komunitas yang tidak bankable namun feasible minta bantuan dibiayai pembangunan rumahnya. Untuk itu, perseroan bersama Kementerian PUPR bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan lahannya.
Untuk mempercepat pencapaian target program sejuta rumah, kata dia, BTN tidak hanya mengandalkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, tapi juga program lain di antaranya BP2B atau Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Program tersebut merupakan bantuan pemerintah di berikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan Rumah Swadaya melalui kredit/pembiayaan Bank Pelaksana.
Program lainnya adalah mengoptimalkan KPR BTN Mikro dengan Skema Akademisi-Bisnis-Community dan Government atau Pemerintah (ABCG) maupun skema tidak melibatkan akademisi. Skema ABCG memfokuskan pada pembiayaan KPR dengan debitur berbasis komunitas yang didukung pemerintah daerah setempat dan instansi pendidikan serta dibantu proses pembiayaan oleh bank dalam hal ini BTN.
“Kami melibatkan banyak pihak untuk bisa memberikan pelayanan KPR terbaik bagi masyarakat dan mendukung pemerintah dalam program sejuta rumah,” kata Mahelan. Mahelan mengungkapkan, dalam proyek perumahan di Palembang, BTN akan memberikan KPR bagi para aparatur sipil negara (ASN) dan anggota Polri serta TNI untuk memiliki tempat tinggal. Adapun pembangunan perumahan itu dilakukan oleh pengembang Bhayangkara Praja Sriwijaya Land (BPS Land).
“Mempermudah akses KPR bagi ASN, Polri, dan TNI dapat mempercepat pencapaian target program sejuta rumah yang dirancang pemerintah dan men dukung amanat Presiden untuk mempercepat penyediaan rumah bagi mereka,” kata Mahelan.
Dia menjelaskan, BTN memberikan sejumlah penawaran khusus bagi calon nasabah yang berminat memiliki hunian di BPS Land yang berlokasi di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. BPS Land adalah proyek perumahan yang dibangun PT Cipta Arsigriya di atas lahan seluas 50 hektare dengan target pembangunan rumah sebanyak 3.000 unit.
Penawaran BTN untuk proyek tersebut diantaranya uang muka atau down payment (DP) yang terjangkau mulai dari 1%. Selain itu, KPR juga bisa diberikan kepada ASN, TNI, atau Polri yang usianya masih di bawah 21 tahun atau minimal 18 tahun pada saat perjanjian akad kredit dan belum. “Pada tahap awal, kami berharap dengan penawaran menarik ini sekitar 500 orang dari ASN, TNI, maupun Polri berminat mengajukan KPR di BTN,” kata Mahelan.
Menurut Mahelan, jumlah kebutuhan rumah untuk aparatur sipil negara atau disebut juga PNS (pegawai negeri sipil) beserta anggota TNI-Polri total diperkirakan 1.580.000 unit. Jumlah itu terdiri dari 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 anggota Polri yang belum memiliki rumah layak.
“Dengan melihat kebutuhan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri yang besar tersebut, BTN akan mengupayakan program pembiayaan rumah terjangkau dan akses KPR yang mudah agar seluruh masyarakat bisa mewujudkan rumah impiannya,” ujarnya.
Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, dalam mendorong penyediaan perumahan bagi ASN, prajurit TNI, dan Polri, pemerintah telah menggulirkan beberapa program bantuan perumahan, seperti rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah khusus, terutama bagi aparatur negara yang bekerja di kawasan terluar, terpencil, dan perbatasan.
“Masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp4 juta sudah bisa diberikan subsidi rumah tapak. Saya kira ini akan menarik perhatian mas yarakat karena uang mukanya juga kecil dan ada subsidi bunga,” ungkapnya.
Direktur Utama PT Cipta Arsigriya Chandra Huisanto menuturkan, selaku pengembang BPS Land, pihaknya akan membangun rumah subsidi dari Kementerian PUPR dengan skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang disalurkan melalui bank pe laksana salah satunya BTN. Perumahan ini berbasis komunitas ASN, TNI, dan Polri yang bertugas di Sumsel.
“BPS Land direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 60 hektare sebanyak 3.000 unit. Untuk tahap pertama kami membangun 2.000 unit. Misi utama kami mendukung pemerintah mewujudkan program sejuta rumah bagi masyarakat Indonesia,” katanya. (Rakhmat Baihaqi)
(nfl)
Lihat Juga :
