Infrastruktur Transportasi di Ibu Kota Baru Sudah Memadai
Infrastruktur Transportasi di Ibu Kota Baru Sudah Memadai
A
A
A
JAKARTA - Pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai sudah memadai dari sisi ketersediaan infrastruktur transportasi. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, infrastruktur transportasi di Kaltim sudah tersedia lengkap meski masih harus ditingkatkan.
"Misalnya di Kalimantan Timur itu sudah ada dua bandara yang bagus, begitu juga dengan pelabuhan. Belum lagi Tol Samarinda-Balikpapan yang telah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," ujarnya di Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Saat ini, kata Menhub Budi Karya yang harus ditingkatkan adalah panjang landasan bandara minimal 3.000 meter sehingga pesawat-pesawat besar bisa masuk. Selain itu, di dalam rencana induk Kementerian Perhubungan, sudah ada rencana pembangunan jalan kereta api.
"Rencana awal hanya pembangunan kereta logistik untuk mengangkut batubara. Tetapi dengan menjadi ibukota, maka akan dipikirkan juga soal kereta penumpang," ujar Menhub. Dia menambahkan, pembangunan kereta perkotaan sudah harus direncanakan untuk mengantisipasi pertumbuhan di ibu kota baru.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah menjadi keputusan pemerintah. Karena itu, pemindahan tersebut menurutnya patut didukung semua pemangku kepentingan swasta.
"Saya kira kita pengusaha pasti akan mendukung. Sebab yang pindah itu hanya pusat pemerintahan. Pusat bisnis tetap tersebar, terutama di Jakarta. Mungkin pengusaha membuka kantor-kantor penghubung saja untuk memudahkan urusan yang berkaitan dengan perizinan atau terkait dengan regulator," ujarnya kepada SINDO.
Dia menambahkan, bagi kalangan usaha tidak ada yang berubah. Sebab, tidak mungkin juga seluruh pusat bisnis kemudian pindah ke Kalimantan Timur dalam sekejap. "Ya kita melihatlah nanti jadinya seperti apa, kalau pegawai negara saya kira bagus pindah karena disediakan kompleks tersendiri," tandasnya.
Pengelola bandara-bandara di Kalimantan, khususnya PT Angkasa Pura II (Persero), juga menyatakan kesiapan mendukung operasional dan pengembangan ibu kota baru, serta memperkuat konektivitas udara di pulau tersebut.
President Director PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, mengatakan perseroan telah memiliki rencana pengembangan kedua bandara itu agar dapat optimal mendukung ibu kota yang baru di Kaltim.
"Bandara Tjilik Riwut dan Supadio siap mendukung ibu kota Indonesia yang baru di Kaltim. Selain membangun infrastruktur untuk mendukung operasional bandara, AP II juga mengembangkan bandara dengan konsep multi airport system," pungkas Awaluddin.
"Misalnya di Kalimantan Timur itu sudah ada dua bandara yang bagus, begitu juga dengan pelabuhan. Belum lagi Tol Samarinda-Balikpapan yang telah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," ujarnya di Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Saat ini, kata Menhub Budi Karya yang harus ditingkatkan adalah panjang landasan bandara minimal 3.000 meter sehingga pesawat-pesawat besar bisa masuk. Selain itu, di dalam rencana induk Kementerian Perhubungan, sudah ada rencana pembangunan jalan kereta api.
"Rencana awal hanya pembangunan kereta logistik untuk mengangkut batubara. Tetapi dengan menjadi ibukota, maka akan dipikirkan juga soal kereta penumpang," ujar Menhub. Dia menambahkan, pembangunan kereta perkotaan sudah harus direncanakan untuk mengantisipasi pertumbuhan di ibu kota baru.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah menjadi keputusan pemerintah. Karena itu, pemindahan tersebut menurutnya patut didukung semua pemangku kepentingan swasta.
"Saya kira kita pengusaha pasti akan mendukung. Sebab yang pindah itu hanya pusat pemerintahan. Pusat bisnis tetap tersebar, terutama di Jakarta. Mungkin pengusaha membuka kantor-kantor penghubung saja untuk memudahkan urusan yang berkaitan dengan perizinan atau terkait dengan regulator," ujarnya kepada SINDO.
Dia menambahkan, bagi kalangan usaha tidak ada yang berubah. Sebab, tidak mungkin juga seluruh pusat bisnis kemudian pindah ke Kalimantan Timur dalam sekejap. "Ya kita melihatlah nanti jadinya seperti apa, kalau pegawai negara saya kira bagus pindah karena disediakan kompleks tersendiri," tandasnya.
Pengelola bandara-bandara di Kalimantan, khususnya PT Angkasa Pura II (Persero), juga menyatakan kesiapan mendukung operasional dan pengembangan ibu kota baru, serta memperkuat konektivitas udara di pulau tersebut.
President Director PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, mengatakan perseroan telah memiliki rencana pengembangan kedua bandara itu agar dapat optimal mendukung ibu kota yang baru di Kaltim.
"Bandara Tjilik Riwut dan Supadio siap mendukung ibu kota Indonesia yang baru di Kaltim. Selain membangun infrastruktur untuk mendukung operasional bandara, AP II juga mengembangkan bandara dengan konsep multi airport system," pungkas Awaluddin.
(fjo)
Explore More