Pembangunan IKN Banyak Libatkan Swasta, Pengamat: Bukan Nusantara, tapi Nusasewa
Jum'at, 28 Januari 2022 - 21:45 WIB
loading...
Pelibatan swasta dalam pembangunan IKN baru dinilai akan menimbulkan masalah. Foto/Instagram
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Lokataru Iwan Nurdin mengatakan, selain penganggaran, masalah lain datang mengenai kepemilikan lahan yang nantinya menjadi tempat dibangunnya infrastruktur pendukung pemerintahan di Nusantara, ibu kota negara ( IKN ) baru.
Baca juga: Garap Mega Proyek Infrastruktur Ibu Kota Baru, Menteri Basuki Minta Bantuan Para Insinyur
Menurutnya, dilahan 73.584 hektare yang nantinya akan dibangun infrastruktur ataupun pusat administrasi pemerintahan, masih banyak yang dimiliki oleh para pengusaha dan pejabat publik saat ini. Jika lahan itu nantinya akan diberikan kepada negara untuk dilakukan pembangunan, maka kemungkinan akan ditukar dengan kontrak proyek-proyek kepada pemilik lahan tersebut.
"Anggaran itu akan melibatkan swasta, tentu akan membawa persoalan sendiri. Ibu kota negara tetapi prosesnya banyak melibatkan modal-modal dari swasta, saya secara sinis mengatakan, itu bukan Nusantara nanti, tapi Nusasewa" ujarnya kepada MNC Portal, Jumat (28/1/2022).
Oleh sebab itu menurutnya tidak ada urgensi memindahkan ibu kota untuk saat ini. Di samping itu tidak ada juga hal yang sifatnya mendesak untuk memindahkan ibu kota.
"Jadi urgensinya, kemudian proses penganggaran, kemudian hal-hal yang sifatnya kemendesakan lain, kenapa IKN harus pindah sekarang, atau tahun depan hanya pindah semua, itu hanya pertimbangan dari politik mercusuar pemerintah saja," sambungya.
Baca juga: Garap Mega Proyek Infrastruktur Ibu Kota Baru, Menteri Basuki Minta Bantuan Para Insinyur
Menurutnya, dilahan 73.584 hektare yang nantinya akan dibangun infrastruktur ataupun pusat administrasi pemerintahan, masih banyak yang dimiliki oleh para pengusaha dan pejabat publik saat ini. Jika lahan itu nantinya akan diberikan kepada negara untuk dilakukan pembangunan, maka kemungkinan akan ditukar dengan kontrak proyek-proyek kepada pemilik lahan tersebut.
"Anggaran itu akan melibatkan swasta, tentu akan membawa persoalan sendiri. Ibu kota negara tetapi prosesnya banyak melibatkan modal-modal dari swasta, saya secara sinis mengatakan, itu bukan Nusantara nanti, tapi Nusasewa" ujarnya kepada MNC Portal, Jumat (28/1/2022).
Oleh sebab itu menurutnya tidak ada urgensi memindahkan ibu kota untuk saat ini. Di samping itu tidak ada juga hal yang sifatnya mendesak untuk memindahkan ibu kota.
"Jadi urgensinya, kemudian proses penganggaran, kemudian hal-hal yang sifatnya kemendesakan lain, kenapa IKN harus pindah sekarang, atau tahun depan hanya pindah semua, itu hanya pertimbangan dari politik mercusuar pemerintah saja," sambungya.
Lihat Juga :
