Gojek Dijegal Masuk Malaysia, Pemerintah Diminta Lakukan Lobi
Kamis, 29 Agustus 2019 - 06:17 WIB
Gojek Dijegal Masuk Malaysia, Pemerintah Diminta Lakukan Lobi
A
A
A
JAKARTA - Sejak viralnya komentar pedas pemilik Big Blue Taxi Service Malaysia terkait rencana ekspansi Gojek ke negara itu, Twitter diramaikan oleh netizen yang memasang tagar UninstallGrab.Selain tagar UninstallGrab, tagar lain yang juga meramaikan Twitter dalam 24 jam terakhir, antara lain #boikotgrab dan #usirgrabdariindonesia.
Salah satu akun yang memasang #UninstallGrab adalah @aaCahrum. Seraya menunjukkan kekecewaannya, akun ini menuliskan komentar "Wahai Grab, dari tanahmu berasal, mereka merasa menjadi ras melayu paling superior diantara yang lainnya. Kami terima-terima saja Grab ekspansi ke Indonesia, kenapa pula Gojek gak boleh? Standar ganda sekali. Sorry, ini kelewat ngeselin! #UninstallGrab".
Sementara akun @DahliaPesona menuliskan komentar "Aksi ojol kepung Kedubes Malaysia murni dari pengemudi. Secara pribadi, aku mendukung aksi demonstrasi yang melibatkan para pengemudi Gojek. Jelas pernyataan bos taksi Malaysia sangat merendahkan Indonesia #usirgrabdariindonesia".
Komentar ini dire-tweet oleh banyak netizen, salah satunya oleh akun @jembersolo yang menuliskan “Betul itu suatu pelecehan dan penghinaan terhadap bangsa dan negara ini!! Harus ditindak keras bila perlu pemerintah melalui menlu harus bertindak tegas".
Sementara, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, Evita Nursanty, menyatakan dukungannya bahwa perlu diciptakan iklim bisnis yang adil yang memungkinkan Gojek untuk bisa berkompetisi secara fair di Malaysia.
"Kita bisa terima Grab, kenapa mereka tidak bisa terima Gojek? Pemerintah Malaysia harus bijaksana dan adil, karena ini ‘kan murni soal bisnis. Di Indonesia sendiri, kemajuan teknologi ride hailing ini sebuah keniscayaan tapi yang harus dilakukan adalah menyesesuaikan diri dengan perubahan. Janganlah sampai menghina, apalagi menghina Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut Evita mengatakan, pihaknya akan mengusulkan sesi rapat bersama antara Kemenlu, Kemenkominfo, Kemenperin dan Kemendag untuk membahas diplomasi ekonomi dalam rangka mendukung terbentuknya ekosistem guna mendorong pertumbuhan startup karya anak bangsa.
Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, yang dihubungi terpisah mengatakan, jika diperlukan lobi antara pemerintah (G to G) untuk membantu memuluskan ekspansi Gojek di ASEAN apalagi Gojek jelas merupakan perusahaan asli karya anak bangsa.
"Selama ini negosiasi pemerintah kita lemah, padahal ini tugas Kemendag, Kemenkominfo, dan Kemenlu. Mereka harus berani bernegosiasi untuk capai MoU di level ASEAN untuk membentuk standar tertentu, terutama terkait penataan bisnis berbasis digital," ujarnya.
Sikap Lunak Pemerintah pada Grab
Bhima juga menyoroti sikap pemerintah Indonesia yang menerima dengan tangan terbuka kehadiran Bos Softbank Masayoshi Son awal bulan Agustus ini. Bukan rahasia umum, Softbank merupakan salah satu investor yang memuluskan sepak terjang Grab, perusahaan transportasi daring (online) asal Malaysia, di Tanah Air.
"Negosiasi Softbank itu Business to Government, itu bisa difasilitasi. Padahal uangnya akan dibawa lari ke negara asalnya," tukasnya.
Sementara itu, mengomentari sikap lunak yang ditunjukkan pemerintah Indonesia terhadap investor Grab tersebut, Evita menyerukan agar Kemenkominfo membuat aturan tegas melalui program kerja mereka untuk membangun 1.000-5.000 startup yang tentunya harus menyasar pada pertumbuhan startup nasional.
Salah satu akun yang memasang #UninstallGrab adalah @aaCahrum. Seraya menunjukkan kekecewaannya, akun ini menuliskan komentar "Wahai Grab, dari tanahmu berasal, mereka merasa menjadi ras melayu paling superior diantara yang lainnya. Kami terima-terima saja Grab ekspansi ke Indonesia, kenapa pula Gojek gak boleh? Standar ganda sekali. Sorry, ini kelewat ngeselin! #UninstallGrab".
Sementara akun @DahliaPesona menuliskan komentar "Aksi ojol kepung Kedubes Malaysia murni dari pengemudi. Secara pribadi, aku mendukung aksi demonstrasi yang melibatkan para pengemudi Gojek. Jelas pernyataan bos taksi Malaysia sangat merendahkan Indonesia #usirgrabdariindonesia".
Komentar ini dire-tweet oleh banyak netizen, salah satunya oleh akun @jembersolo yang menuliskan “Betul itu suatu pelecehan dan penghinaan terhadap bangsa dan negara ini!! Harus ditindak keras bila perlu pemerintah melalui menlu harus bertindak tegas".
Sementara, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, Evita Nursanty, menyatakan dukungannya bahwa perlu diciptakan iklim bisnis yang adil yang memungkinkan Gojek untuk bisa berkompetisi secara fair di Malaysia.
"Kita bisa terima Grab, kenapa mereka tidak bisa terima Gojek? Pemerintah Malaysia harus bijaksana dan adil, karena ini ‘kan murni soal bisnis. Di Indonesia sendiri, kemajuan teknologi ride hailing ini sebuah keniscayaan tapi yang harus dilakukan adalah menyesesuaikan diri dengan perubahan. Janganlah sampai menghina, apalagi menghina Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut Evita mengatakan, pihaknya akan mengusulkan sesi rapat bersama antara Kemenlu, Kemenkominfo, Kemenperin dan Kemendag untuk membahas diplomasi ekonomi dalam rangka mendukung terbentuknya ekosistem guna mendorong pertumbuhan startup karya anak bangsa.
Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, yang dihubungi terpisah mengatakan, jika diperlukan lobi antara pemerintah (G to G) untuk membantu memuluskan ekspansi Gojek di ASEAN apalagi Gojek jelas merupakan perusahaan asli karya anak bangsa.
"Selama ini negosiasi pemerintah kita lemah, padahal ini tugas Kemendag, Kemenkominfo, dan Kemenlu. Mereka harus berani bernegosiasi untuk capai MoU di level ASEAN untuk membentuk standar tertentu, terutama terkait penataan bisnis berbasis digital," ujarnya.
Sikap Lunak Pemerintah pada Grab
Bhima juga menyoroti sikap pemerintah Indonesia yang menerima dengan tangan terbuka kehadiran Bos Softbank Masayoshi Son awal bulan Agustus ini. Bukan rahasia umum, Softbank merupakan salah satu investor yang memuluskan sepak terjang Grab, perusahaan transportasi daring (online) asal Malaysia, di Tanah Air.
"Negosiasi Softbank itu Business to Government, itu bisa difasilitasi. Padahal uangnya akan dibawa lari ke negara asalnya," tukasnya.
Sementara itu, mengomentari sikap lunak yang ditunjukkan pemerintah Indonesia terhadap investor Grab tersebut, Evita menyerukan agar Kemenkominfo membuat aturan tegas melalui program kerja mereka untuk membangun 1.000-5.000 startup yang tentunya harus menyasar pada pertumbuhan startup nasional.
(ven)
Lihat Juga :
