Jaga Inflasi, Ekonom Minta Pemerintah Waspadai Subsidi Energi

JAKARTA - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam upaya menjaga inflasi agar tetap rendah. Salah satunya adalah mewaspadai subsidi energi yang bisa membuat inflasi melonjak tinggi.

"Tantangannya adalah bagaiman menjaga inflasi terus berada di kisaran ini, di tengah permasalahan sempitnya ruang fiskal. Kita tahu salah satu beban pemerintah adalah besarnya subsidi energi," ujar Piter saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (2/9/2019).

Dia menambahkan, dengan beban subsidi energi yang begitu besar, ruang fiskal menjadi sempit sehingga pemerintah tidak bisa memacu belanja modal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, mengurangi subsidi energi khususnya bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak pada kenaikan harga BBM yang secara historis dampaknya terhadap inflasi sangat besar.

"Ini adalah tantangan utama pemerintah untuk mengupayakan tidak mengurangi subsidi energi guna tetap menahan inflasi yang rendah," tandasnya.

Berdasarkan data Nota Keuangan RAPBN 2020, angaran subsidi BBM ditetapkan hanya Rp20,8 triliun atau turun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp32,3 triliun. Kemudian, anggaran subsidi LPG juga turun dari Rp58 triliun menjadi Rp54,4 triliun. Sementara anggaran subsidi listrik naik dari Rp52,3 triliun menjadi Rp62,2 triliun.