KNPI Maluku Dukung Penolakan Kebijakan Moratorium Menteri Susi
Selasa, 03 September 2019 - 09:52 WIB
KNPI Maluku Dukung Penolakan Kebijakan Moratorium Menteri Susi
A
A
A
JAKARTA - DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku mendukung penolakan Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail atas kebijakan moratorium Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kebijakan tersebut dinilai tidak berimplikasi terhadap kesejahteraan daerah, dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan potensi sumber daya laut (perikanan) di Maluku.
"Sebagai lumbung ikan nasional, Maluku seharusnya mendapat dampak dari pengelolaan negara atas sumber daya tersebut. Namun, kebijakan Moratorium Susi, justru ibarat api yang jauh dari panggangan. Ekspektasi Maluku yang sejahtera karena memiliki potensi besar perikanan malah tidak mendapatkan hasil yang signifikan," ungkap Ketua Tim Caretaker KNPI Maluku Abdussalam Hehanussa melalui keterangan pers, Selasa (3/9/2019).
Padahal, kata dia, dalam catatan hasil tangkap yang disampaikan gubernur Maluku pada acara pelantikan Pj. Sekda Maluku Senin (2/9), Murad menegaskan jika setiap bulan sebanyak 400 kontainer ikan diambil dari Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Ratusan kontainer hasil laut Maluku itu diekspor keluar, namun tidak berdampak kepada peningkatan pendapatan di daerah yang saat ini menjadi fokus kerja gubernur Maluku dalam mendorong kesejahteraan daerah.
"Artinya, Maluku tidak memperoleh apapun dari hasil tangkap dan pengelolaan sumber daya perikanan di Maluku," cetusnya.
Tak hanya itu, kebijakan moratorium Menteri Susi juga dinilai tidak memiliki implikasi teradap penyerapan tenaga kerja lokal. Mengutip pernyataan Gubernur Murad, Abdussalam mengatakan tidak ada anak buah kapal (ABK) yang merupakan putra Maluku dari kapal-kapal yang menangkap ikan di Laut Arafura.
"Kekesalan gubernur ini merupakan keresahan daerah, keresahan masyarakat dan juga keresahan pemuda. Sikap gubernur Maluku merupakan upaya proteksi atas keadilan bagi hasil pengelolaan SDA bagi Maluku. Maluku adalah potensi yang kaya, namun indeks pembangunan masih tertinggal, dan ini menjadi catatan DPD KNPI Maluku," tegasnya.
Karena itu, tegas dia, DPD KNPI Maluku mendukung pernyataan "perang" yang dilontarkan gubernur atas kebijakan tersebut. KNPI, kata dia, menilai sikap itu sebagai upaya proteksi gubernur Maluku terhadap daerah. "Maluku memiliki kelimpahan sumber daya alam, baik perikanan, pertambangan maupun hutan. Dengan modal itu, artinya Maluku harus maju dan bersanding dengan daerah lain," tandasnya.
Dalam merespons sikap gubernur Maluku tersebut, lanjut Abdussalam, maka DPD KNPI Maluku menyiapkan agenda konsolidasi dan menyatakan sikap secara resmi berada di garis depan untuk memperjuangkan keadilan bagi Maluku untuk pengelolaan hasil sumber daya alamnya, baik perikanan, pertambangan, hutan dan lain-lain.
Dia menegaskan, KNPI Maluku bahkan siap melakukan aksi protes secara masif dengan mengonsolidasi kepentingan seluruh elemen pemuda di Jakarta dan mengawal kebijakan gubernur untuk kesejahteraan Maluku dalam agenda-agenda strategis Dewan Pimpinan Pusat DPP KNPI.
"Pemuda Maluku siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk mewujudkan visi kesejahteraan dan pembangunan Maluku," pungkasnya.
"Sebagai lumbung ikan nasional, Maluku seharusnya mendapat dampak dari pengelolaan negara atas sumber daya tersebut. Namun, kebijakan Moratorium Susi, justru ibarat api yang jauh dari panggangan. Ekspektasi Maluku yang sejahtera karena memiliki potensi besar perikanan malah tidak mendapatkan hasil yang signifikan," ungkap Ketua Tim Caretaker KNPI Maluku Abdussalam Hehanussa melalui keterangan pers, Selasa (3/9/2019).
Padahal, kata dia, dalam catatan hasil tangkap yang disampaikan gubernur Maluku pada acara pelantikan Pj. Sekda Maluku Senin (2/9), Murad menegaskan jika setiap bulan sebanyak 400 kontainer ikan diambil dari Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Ratusan kontainer hasil laut Maluku itu diekspor keluar, namun tidak berdampak kepada peningkatan pendapatan di daerah yang saat ini menjadi fokus kerja gubernur Maluku dalam mendorong kesejahteraan daerah.
"Artinya, Maluku tidak memperoleh apapun dari hasil tangkap dan pengelolaan sumber daya perikanan di Maluku," cetusnya.
Tak hanya itu, kebijakan moratorium Menteri Susi juga dinilai tidak memiliki implikasi teradap penyerapan tenaga kerja lokal. Mengutip pernyataan Gubernur Murad, Abdussalam mengatakan tidak ada anak buah kapal (ABK) yang merupakan putra Maluku dari kapal-kapal yang menangkap ikan di Laut Arafura.
"Kekesalan gubernur ini merupakan keresahan daerah, keresahan masyarakat dan juga keresahan pemuda. Sikap gubernur Maluku merupakan upaya proteksi atas keadilan bagi hasil pengelolaan SDA bagi Maluku. Maluku adalah potensi yang kaya, namun indeks pembangunan masih tertinggal, dan ini menjadi catatan DPD KNPI Maluku," tegasnya.
Karena itu, tegas dia, DPD KNPI Maluku mendukung pernyataan "perang" yang dilontarkan gubernur atas kebijakan tersebut. KNPI, kata dia, menilai sikap itu sebagai upaya proteksi gubernur Maluku terhadap daerah. "Maluku memiliki kelimpahan sumber daya alam, baik perikanan, pertambangan maupun hutan. Dengan modal itu, artinya Maluku harus maju dan bersanding dengan daerah lain," tandasnya.
Dalam merespons sikap gubernur Maluku tersebut, lanjut Abdussalam, maka DPD KNPI Maluku menyiapkan agenda konsolidasi dan menyatakan sikap secara resmi berada di garis depan untuk memperjuangkan keadilan bagi Maluku untuk pengelolaan hasil sumber daya alamnya, baik perikanan, pertambangan, hutan dan lain-lain.
Dia menegaskan, KNPI Maluku bahkan siap melakukan aksi protes secara masif dengan mengonsolidasi kepentingan seluruh elemen pemuda di Jakarta dan mengawal kebijakan gubernur untuk kesejahteraan Maluku dalam agenda-agenda strategis Dewan Pimpinan Pusat DPP KNPI.
"Pemuda Maluku siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk mewujudkan visi kesejahteraan dan pembangunan Maluku," pungkasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
