Menhub Serahkan Usulan Moda Tranportasi Ibu Kota Baru ke Jokowi Pekan Ini
Rabu, 04 September 2019 - 06:04 WIB
Menhub Serahkan Usulan Moda Tranportasi Ibu Kota Baru ke Jokowi Pekan Ini
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, akan menyerahkan usulan konsep moda transportasi di ibu kota baru kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir pekan ini. Hal ini seiring keputusan Jokowi yang akan memindahkan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
"Jadi kami sedang membuat (usulan moda transportasi), akan kami sampaikan akhir minggu ini ke pak Presiden" ujar Budi Karya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Dia menerangkan setelah konsep transportasi itu disetujui oleh Jokowi, maka pihaknya bakal melanjutkan ke studi komprehensif. Yaitu mencakup detail pembangunan infrastruktur transportasi hingga anggaran yang dibutuhkan.
"Untuk studi saja membutuhkan waktu hingga satu tahun. Saya usulkan dulu, baru studi. Saya belum tahu titik-titik kota baru di mana saja. Jadi minta rekomendasi dari Kementerian PUPR dan Bappenas," terangnya.
Dia menyatakan, skema pembangunan infrastruktur transportasi di ibu kota baru bakal berupa Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal tersebut sesuai rencana Bappenas untuk memaksimalkan pendanaan dari swasta bukan hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pada dasarnya kita membuka KPBU. Kalau saya mau usulkan, yang LRT dulu yang kita berikan kepada swasta," jelas dia.
Sebelumnya, Bappenas mencatatkan kebutuhan pembiayaan ibu kota baru mencapai Rp466 triliun. Di mana porsi dari APBN untuk ibu kota baru hanya 19%, sisanya berasal dari investasi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Jadi kami sedang membuat (usulan moda transportasi), akan kami sampaikan akhir minggu ini ke pak Presiden" ujar Budi Karya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Dia menerangkan setelah konsep transportasi itu disetujui oleh Jokowi, maka pihaknya bakal melanjutkan ke studi komprehensif. Yaitu mencakup detail pembangunan infrastruktur transportasi hingga anggaran yang dibutuhkan.
"Untuk studi saja membutuhkan waktu hingga satu tahun. Saya usulkan dulu, baru studi. Saya belum tahu titik-titik kota baru di mana saja. Jadi minta rekomendasi dari Kementerian PUPR dan Bappenas," terangnya.
Dia menyatakan, skema pembangunan infrastruktur transportasi di ibu kota baru bakal berupa Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal tersebut sesuai rencana Bappenas untuk memaksimalkan pendanaan dari swasta bukan hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pada dasarnya kita membuka KPBU. Kalau saya mau usulkan, yang LRT dulu yang kita berikan kepada swasta," jelas dia.
Sebelumnya, Bappenas mencatatkan kebutuhan pembiayaan ibu kota baru mencapai Rp466 triliun. Di mana porsi dari APBN untuk ibu kota baru hanya 19%, sisanya berasal dari investasi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
(ven)
Lihat Juga :
