Anggaran Subsidi Tol Laut Baru Terserap 30% Hingga September
Anggaran Subsidi Tol Laut Baru Terserap 30% Hingga September
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong percepatan penyerapan anggaran subsidi angkutan tol laut, kapal perintis, dan kapal ternak 2019 yang senilai Rp1,2 triliun. Hingga awal September 2019, penyerapan subsidi tol laut, kapal perintis maupun kapal ternak baru mencapai 30%.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan, tantangan utama untuk mempercepat penyerapan anggaran subsidi dilakukan dengan verifikasi. Hal itu mengingat luasnya wilayah dan banyak ya jumlah kapal yang mengoperasikan pelayanan bersubsidi dari pemerintah.
“Iya memang untuk verifikasi ini perlu karena banyak sekali kapalnya dan memang luas sekali wilayahnya. Tidak ada negara seperti negara kita yang banyak kapal perintisnya,” ungkap Wisnu Handoko di sela rapat koordinasi (rakor) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub di Jakarta, Senin (9/9/2019).
Sebagai informasi, tercatat sebanyak 138 kapal yang melayani trayek subsidi. Kapal-kapal tersebut terdiri atas 19 kapal tol laut, 113 kapal perintis serta enam kapal ternak.
Jumlah itu berada belum termasuk 26 kapal PT Pelni yang memperoleh tugas untuk mengangkut penumpang dengan skema public service obligation (PSO). Sedangkan pada 2018, banyaknya kapal yang melayani pelayanan bersubsidi sekitar 120 unit.
Wisnu menyebutkan, pihaknya mendorong unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan laut di seluruh wilayah lebih terlibat aktif melaksanakan verifikasi sehingga prosesnya bisa berlangsung lebih cepat, tetapi tetap akurat.
“Kapal-kapal itu tersebar ke sana ke mari di seluruh pangkal-pangkalan kita. Kami ingin monitoring atau supervisi bisa dilakukan teman-teman di daerah secara lebih kuat lagi. Dengan demikian, lebih mempercepat terhadap verifikasi subsidi, dimana biaya subsidi yang dikeluarkan pemerintah itu kan pengeluaran dikurangi pendapatan dari tiket atau muatan,” jelas Wisnu.
Kemenhub menyiapkan anggaran subsidi angkutan laut pada 2019 mencapai Rp1,2 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas anggaran subsidi angkutan laut perintis Rp943 miliar, tol laut Rp222 miliar, dan angkutan kapal ternak Rp40 miliar.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus Purnomo menyebutkan, program angkutan laut bersubsidi ini terkesan kelihatan hanya dari pemerintah pusat. Sedangkan jajaran di daerah cenderung masih belum terlalu aktif.
Dia meminta jajarannya untuk etis mendorong keterlibatan pemerintah daerah. “Saya minta kawan-kawan di daerah ada kepedulian, jika ada kapal yang bersubsidi dibuat laporannya. Selain terkait jadwal kapal itu, juga muatannya diawasi,” ungkap Agus.
Lebih jauh dia mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan sistem pemantauan berbasis teknologi informasi (TI) sehingga pengawasan kapal-kapal bersubsidi bisa dilakukan secara online. Sistem tersebut dibangun melalui kerja sama dengan PT Telkom.
“Ke depan, kami memang menyiapkan sistem TI, nanti akan dibuat Telkom. Telkom sudah siap. nanti kapal ada di mana bisa ditelusuri melalui smartphone,” pungkas Agus Purnomo.
Sebagai informasi, dalam draf RAPBN 2020, Kemenhub menyiapkan subsidi pelayanan angkutan kapal ternak sebanyak senam trayek Rp46,6 miliar, terselenggaranya angkutan laut perintis 113 trayek Rp979 miliar, dan tol laut 21 trayek Rp349 miliar.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan, tantangan utama untuk mempercepat penyerapan anggaran subsidi dilakukan dengan verifikasi. Hal itu mengingat luasnya wilayah dan banyak ya jumlah kapal yang mengoperasikan pelayanan bersubsidi dari pemerintah.
“Iya memang untuk verifikasi ini perlu karena banyak sekali kapalnya dan memang luas sekali wilayahnya. Tidak ada negara seperti negara kita yang banyak kapal perintisnya,” ungkap Wisnu Handoko di sela rapat koordinasi (rakor) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub di Jakarta, Senin (9/9/2019).
Sebagai informasi, tercatat sebanyak 138 kapal yang melayani trayek subsidi. Kapal-kapal tersebut terdiri atas 19 kapal tol laut, 113 kapal perintis serta enam kapal ternak.
Jumlah itu berada belum termasuk 26 kapal PT Pelni yang memperoleh tugas untuk mengangkut penumpang dengan skema public service obligation (PSO). Sedangkan pada 2018, banyaknya kapal yang melayani pelayanan bersubsidi sekitar 120 unit.
Wisnu menyebutkan, pihaknya mendorong unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan laut di seluruh wilayah lebih terlibat aktif melaksanakan verifikasi sehingga prosesnya bisa berlangsung lebih cepat, tetapi tetap akurat.
“Kapal-kapal itu tersebar ke sana ke mari di seluruh pangkal-pangkalan kita. Kami ingin monitoring atau supervisi bisa dilakukan teman-teman di daerah secara lebih kuat lagi. Dengan demikian, lebih mempercepat terhadap verifikasi subsidi, dimana biaya subsidi yang dikeluarkan pemerintah itu kan pengeluaran dikurangi pendapatan dari tiket atau muatan,” jelas Wisnu.
Kemenhub menyiapkan anggaran subsidi angkutan laut pada 2019 mencapai Rp1,2 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas anggaran subsidi angkutan laut perintis Rp943 miliar, tol laut Rp222 miliar, dan angkutan kapal ternak Rp40 miliar.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus Purnomo menyebutkan, program angkutan laut bersubsidi ini terkesan kelihatan hanya dari pemerintah pusat. Sedangkan jajaran di daerah cenderung masih belum terlalu aktif.
Dia meminta jajarannya untuk etis mendorong keterlibatan pemerintah daerah. “Saya minta kawan-kawan di daerah ada kepedulian, jika ada kapal yang bersubsidi dibuat laporannya. Selain terkait jadwal kapal itu, juga muatannya diawasi,” ungkap Agus.
Lebih jauh dia mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan sistem pemantauan berbasis teknologi informasi (TI) sehingga pengawasan kapal-kapal bersubsidi bisa dilakukan secara online. Sistem tersebut dibangun melalui kerja sama dengan PT Telkom.
“Ke depan, kami memang menyiapkan sistem TI, nanti akan dibuat Telkom. Telkom sudah siap. nanti kapal ada di mana bisa ditelusuri melalui smartphone,” pungkas Agus Purnomo.
Sebagai informasi, dalam draf RAPBN 2020, Kemenhub menyiapkan subsidi pelayanan angkutan kapal ternak sebanyak senam trayek Rp46,6 miliar, terselenggaranya angkutan laut perintis 113 trayek Rp979 miliar, dan tol laut 21 trayek Rp349 miliar.
(ind)
Explore More