Benahi Jakarta, Bappenas Anggarkan Rp571 Triliun

JAKARTA - Rencana pemindahan ibukota negara Indonesia ke Kalimantan Timur tidak serta merta membuat pemerintah berpaling dari masalah-masalah yang timbul di Jakarta. Pemerintah berencana untuk menganggarkan sebesar Rp571 triliun untuk mengatasi masalah-masalah di Jakarta dalam bentuk regenerasi urban (urban regeneration).

"Dana sebesar Rp571 triliun ini terdiri dari 32% APBD DKI Jakarta, 38% APBN, pinjaman daerah 18%, dan 12% dana swasta," ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Ia memaparkan, bahwa regenerasi urban ini akan melewati beberapa tahap pengembangan, yakni jangka pendek (2019-2022), jangka menengah (2022-2025) dan jangka panjang (2025-2030).

Pemerintah menargetkan manajemen air bersih yang mencakup 100% coverage layanan air bersih untuk penduduk Jakarta dengan pengerahan dana sebesar Rp27 triliun. Untuk manajemen limbah air disiapkan dana sebesar Rp69 triliun.

"Untuk mengurangi kemacetan, kami anggarkan Rp214 triliun untuk pembangunan jalur MRT dari 16 Km ke 223 Km, serta Rp60 triliun untuk pembangunan jalur LRT dari 5,8 Km ke 16 Km. Selain itu, kami anggarkan Rp27 triliun untuk meningkatkan 27 Km inner city railroad dan Rp4 triliun untuk revitalisasi 20.000 kendaraan transportasi publik," lanjut Rudy.

Pemerintah juga akan mengeluarkan dana sebesar Rp70 triliun untuk mitigasi banjir dan mengatur ketersediaan air. Hal ini diwujudkan dengan pembangunan sea walls setinggi 3.338 meter, pembangunan 28 waduk, naturalisasi dan normalisasi 13 sungai, tata air serta pembangunan terowongan serbaguna dan terintegrasi.

"Kami juga akan menganggarkan sebesar Rp90 triliun untuk perumahan penduduk, dimana kami akan berfokus membangun 600.000 unit perumahan low-cost yang mencakup ketetapan serta manajemen rumah susun dan rumah dengan DP 0 Rupiah," tutur Rudy.