GKN Minta Pemerintah Libatkan Pelaku UMK dan Pemerhati Wirausaha

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mengumumkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dipilih sebagi lokasi ibu kota baru. Salah satu alasan pemindahan ibu kota adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Prawiradinata, pada pertemuan antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/PPN dengan pakar tata ruang kota dari seluruh dunia di acara bertajuk 55th ISOCARP World Palnning Congress 2019-Relocating the National Capital di Jakarta, sangat optimistis dengan rencana pemindahan tersebut. Rudy memperhitungkan sekitar 50 % wilayah di Indonesia akan mengalami peningkatan perdagangan jika ibu kota RI dipindah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menyebutkan sekitar 54,48% aktivitas ekonomi Indonesia berpusat di Pulau Jawa. Apabila pembangunan masih dilakukan di Jawa-sentris, maka tidak akan ada pertumbuhan ekonomi secara merata.
Sebesar 21,58% di Sumatera, 8.20% di Kalimantan, 3,05% di Bali dan Nusa Tenggara, 6,22% di Sulawesi serta 2,47% di Maluku dan Papua. Untuk itu, jika ibu kota dipindahkan ke lokasi yang lebih ideal, maka pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan pembangunan akan lebih merata.

Pemindahan ibu kota, menurutnya, layak untuk diperhatikan dan didukung. "Tapi akan lebih penting, pemerintah tetap memperhatikan sektor UKM yang selama ini menjadi penopang perekonomian bangsa, yang sangat nyata berdampak," ujar Ketua Umum DPP GKN Indonesia, Awang Dodi Kardeli di Bandung, Kamis (12/9/2019).

Pemerintah perlu menggandeng UKM dan pemerhati wirausaha dalam mendiskusikan pemindahan ibu kota terebut. GKN Inonesia melihat, diskusi ini jangan berhenti pada tataran eksekutif saja. "Pemerintah pun harus mendengar aspirasi arus bawah yang selama ini belum terasa dilibatkan untuk diskusi bersama," tegas Awang.

Dengan dihadirkannya UKM dan Pemerhati Wirausaha Pemula bersama Pemerintah, dia yakin akan membawa dampak baik dalam menopang perekonomian bangsa. "Perlu saya sampaikan bahwa Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) adalah organisasi non pemerintah yang fokus dalam pengembangan kewirausahaan. Kita tahu bahwa rasio wirausaha meningkat jadi 7% di tahun 2018 itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan dan itu tidak lepas dari peran serta pemerintah saat ini untuk pengembangan kewirausahaan," paparnya.

Namun, lanjutnya, kalau ternyata perjuangan GKN putus dengan adaya pemindahan ibu kota, maka pihaknya sebagai pengerak wirausaha baru sangatlah terpukul. "Apa kita harus mulai dari nol lagi?" pungkasnya.

Awang pun menyinggung ancaman resesi global yang sudah melanda beberapa negara di Asia dan Amerika. Awang menilai, fakta ini harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengkaji rencana pemindahan ibu kota dari segi pertahanan UKM dan UMKM. "Resesi sudah terjadi di Jepang, Turki, Aregentina malah sudah dua kali nggak bisa bayar utang. Di Amerika Serikat banyak prediksi pada 2020 terjadi resesi pertumbuhan selama beberapa bulan terus turun," jelasnya.

Langkah strategi pemerintah di tengah ancaman tersebut adalah memperkuat struktur ekonomi nasional. Satu di antara caranya memperkokoh para pelaku IKM, UKM, dan UMKM yang selama ini sedang bertumbuh baik. Krisis 1998 sudah menjadi bukti, antibody yang bagus justru perlawanan pelaku UMKM dalam menghadapi krisis.

"Jadi GKN Indonesia melihat jangan samapai pemerintah menutup mata terkait peran dan sumbangsih nyata pelaku IKM, UKM, dan UMKM selama ini. Jika terjadi krisis lagi seperti 1998, mohon maaf, kami dan pelaku IKM, UKM, dan UMKM yang bisa bertahan dan membantu ekonomi bangsa ini," jelas Awang.