Indonesia Dukung Proyek UPLAND yang Digagas IFAD
Indonesia Dukung Proyek UPLAND yang Digagas IFAD
A
A
A
JAKARTA - Indonesia menyampaikan pandangannya terkait IFAD Partnership Framework pada sidang Executive Board (EB) IFAD ke-127. Sidang tanggal 10-12 September 2019 di Italian Conference Roma (S-105), Kantor Pusat IFAD, di Via Paolo di Dono 44, Roma.
Pandangan Indonesia disampaikan oleh ketua Delegasi Republik Indonesia (Delri) yaitu Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri (KLN) yang mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian selaku Executive Director IFAD untuk Indonesia.
Anggota Delri terdiri dari unsur Kementerian Pertanian yaitu perwakilan dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dan Biro KLN serta dari unsur KBRI Roma yaitu Atase Pertanian dan Deputy Chief of Mission (DCM).
Sekretaris Ditjen PSP Kementan, Mulyadi Hendiawan, mengatakan Indonesia mendukung pengembangan kerangka kerja kemitraan IFAD yang dibangun untuk memperkuat dampak pembangunan pedesaan di tingkat nasional, regional dan global. Melalui penguatan sinergi strategi IFAD dalam hal cofinancing, knowledge management, dan private sector engagement.
"Di Indonesia saat ini terdapat tiga on-going projects yang didanai IFAD pada Kementerian Pertanian. Semuanya dilakukan melalui kerja sama dan sinergi yang baik terkait mitra, donor maupun peran dari sektor swasta," ujar Mulyadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Hal ini sudah terbukti memperlihatkan kontribusi kemitraan mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap tujuan proyek sehingga kinerja proyek menjadi lebih efektif dan efisien.
Dalam sidang ini, agenda utamanya membahas Program kerja dan anggaran IFAD TA 2020 serta program kerja dan anggaran Independent Office of Evaluation (IOE) periode 2021-2022, IFAD Private Sector Engagement Strategy 2019-2024, IFAD10 Impact Assessment Final Report, dan Revised Operational Guidelines on Targeting.
Agenda lainnya membahas Informasi terkait perkembangan proposal pendirian Youth Council di negara berkembang sebagai bagian dari Rencana Aksi Pemuda Perdesaan 2019-2021 dan Pembahasan proposal proyek yang akan dibiayai IFAD di 13 negara anggota termasuk proyek "The Development of Integrated Farming System at Upland Areas" (UPLAND) yang akan diimplementasikan di Indonesia.
Khusus UPLAND, dijelaskan Mulyadi, merupakan Proyek Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur lahan dan air, sistem pertanian modern dan penanganan pasca panen.
"Dataran tinggi di Indonesia yang cukup luas ternyata belum dimanfaatkan secara optimal dalam rangka perluasan lahan mendukung swasembada pangan. Oleh karenanya, satu program pengembangan komoditas di dataran tinggi perlu dirancang," kata Mulyadi.
Kegiatan pengembangan sektor pertanian di dataran tinggi akan didanai dari pinjaman luar negeri dengan pemberi pinjaman adalah Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) sebesar USD120 juta. Sebagian dana tersebut yaitu sebesar USD75,2 juta akan diterushibahkan kepada 14 kabupaten lokasi kegiatan.
Ke-14 kabupaten tersebut antara lain Banjarnegara, Cirebon, Garut, Gorontalo, Lebak, Lombok Timur, Magelang, Malang, Minahasa Selatan, Purbalingga, Subang, Sumbawa, Sumenep dan Tasikmalaya.
"Komoditas yang dikembangkan merupakan komoditas yang masuk dalam target program swasembada atau komoditas unggulan daerah yang diperuntukkan bagi pasar ekspor," papar Mulyadi.
Proyek UPLAND ini mempunyai beberapa tujuan. Seperti untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis dan penguatan sistem kelembagaan. Kemudian membangun sentra perbibitan, dilengkapi dengan prasarana dan sarana budidaya benih modern.
"Lalu ada modernisasi pertanian melalui penyediaan alat mesin pertanian (alsintan), sarana produksi pertanian serta peralatan penanganan pasca panen untuk mendukung kegiatan pengembangan sistem pertanian terpadu," tambah Mulyadi.
Tujuan lainnya untuk menguatkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan petani melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan menuju kelembagaan yang profesional. Juga untuk meningkatkan serta memperluas akses pasar dari komoditas pertanian spesifik wilayah di daerah dataran tinggi melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak swasta.
"Selain itu meningkatkan kapasitas staf pusat, dinas pertanian dan petani dalam pengelolaan kegiatan usahatani modern," sebutnya.
Adapun kegiatan UPLAND nantinya antara lain, pengembangan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas dan pembentukan ketahanan pertanian. Yang meliputi pengembangan lahan dan prasarana dan pengelolaan produksi dan budidaya.
"Juga pengembangan agribisnis dan fasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat. Yang terdiri dari 4 sub komponen meliputi pengembangan kelembagaan pertanian, dukungan peralatan dan infrastruktur pemasaran, penguatan jaringan pasar dan kemitraan serta akses kepada layanan keuangan," jelasnya.
Kemudian penguatan sistem kelembagaan. Meliputi 2 sub komponen yaitu penguatan kapasitas dan pengembangan institusi pemerintah pusat dan daerah serta kerjasama hasil penelitian.
"Yang terakhir manajemen proyek. Seluruh pelaksanaan setiap komponen akan dilaksanakan oleh District Project Implementation Unit (DPIU) dan dikoordinasikan oleh Provincial Project Implementation Unit (PPIU) serta Project Management Unit (PMU) di tingkat pusat dengan didukung oleh konsultan," pungkasnya.
Pandangan Indonesia disampaikan oleh ketua Delegasi Republik Indonesia (Delri) yaitu Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri (KLN) yang mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian selaku Executive Director IFAD untuk Indonesia.
Anggota Delri terdiri dari unsur Kementerian Pertanian yaitu perwakilan dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dan Biro KLN serta dari unsur KBRI Roma yaitu Atase Pertanian dan Deputy Chief of Mission (DCM).
Sekretaris Ditjen PSP Kementan, Mulyadi Hendiawan, mengatakan Indonesia mendukung pengembangan kerangka kerja kemitraan IFAD yang dibangun untuk memperkuat dampak pembangunan pedesaan di tingkat nasional, regional dan global. Melalui penguatan sinergi strategi IFAD dalam hal cofinancing, knowledge management, dan private sector engagement.
"Di Indonesia saat ini terdapat tiga on-going projects yang didanai IFAD pada Kementerian Pertanian. Semuanya dilakukan melalui kerja sama dan sinergi yang baik terkait mitra, donor maupun peran dari sektor swasta," ujar Mulyadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Hal ini sudah terbukti memperlihatkan kontribusi kemitraan mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap tujuan proyek sehingga kinerja proyek menjadi lebih efektif dan efisien.
Dalam sidang ini, agenda utamanya membahas Program kerja dan anggaran IFAD TA 2020 serta program kerja dan anggaran Independent Office of Evaluation (IOE) periode 2021-2022, IFAD Private Sector Engagement Strategy 2019-2024, IFAD10 Impact Assessment Final Report, dan Revised Operational Guidelines on Targeting.
Agenda lainnya membahas Informasi terkait perkembangan proposal pendirian Youth Council di negara berkembang sebagai bagian dari Rencana Aksi Pemuda Perdesaan 2019-2021 dan Pembahasan proposal proyek yang akan dibiayai IFAD di 13 negara anggota termasuk proyek "The Development of Integrated Farming System at Upland Areas" (UPLAND) yang akan diimplementasikan di Indonesia.
Khusus UPLAND, dijelaskan Mulyadi, merupakan Proyek Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur lahan dan air, sistem pertanian modern dan penanganan pasca panen.
"Dataran tinggi di Indonesia yang cukup luas ternyata belum dimanfaatkan secara optimal dalam rangka perluasan lahan mendukung swasembada pangan. Oleh karenanya, satu program pengembangan komoditas di dataran tinggi perlu dirancang," kata Mulyadi.
Kegiatan pengembangan sektor pertanian di dataran tinggi akan didanai dari pinjaman luar negeri dengan pemberi pinjaman adalah Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) sebesar USD120 juta. Sebagian dana tersebut yaitu sebesar USD75,2 juta akan diterushibahkan kepada 14 kabupaten lokasi kegiatan.
Ke-14 kabupaten tersebut antara lain Banjarnegara, Cirebon, Garut, Gorontalo, Lebak, Lombok Timur, Magelang, Malang, Minahasa Selatan, Purbalingga, Subang, Sumbawa, Sumenep dan Tasikmalaya.
"Komoditas yang dikembangkan merupakan komoditas yang masuk dalam target program swasembada atau komoditas unggulan daerah yang diperuntukkan bagi pasar ekspor," papar Mulyadi.
Proyek UPLAND ini mempunyai beberapa tujuan. Seperti untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis dan penguatan sistem kelembagaan. Kemudian membangun sentra perbibitan, dilengkapi dengan prasarana dan sarana budidaya benih modern.
"Lalu ada modernisasi pertanian melalui penyediaan alat mesin pertanian (alsintan), sarana produksi pertanian serta peralatan penanganan pasca panen untuk mendukung kegiatan pengembangan sistem pertanian terpadu," tambah Mulyadi.
Tujuan lainnya untuk menguatkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan petani melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan menuju kelembagaan yang profesional. Juga untuk meningkatkan serta memperluas akses pasar dari komoditas pertanian spesifik wilayah di daerah dataran tinggi melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak swasta.
"Selain itu meningkatkan kapasitas staf pusat, dinas pertanian dan petani dalam pengelolaan kegiatan usahatani modern," sebutnya.
Adapun kegiatan UPLAND nantinya antara lain, pengembangan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas dan pembentukan ketahanan pertanian. Yang meliputi pengembangan lahan dan prasarana dan pengelolaan produksi dan budidaya.
"Juga pengembangan agribisnis dan fasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat. Yang terdiri dari 4 sub komponen meliputi pengembangan kelembagaan pertanian, dukungan peralatan dan infrastruktur pemasaran, penguatan jaringan pasar dan kemitraan serta akses kepada layanan keuangan," jelasnya.
Kemudian penguatan sistem kelembagaan. Meliputi 2 sub komponen yaitu penguatan kapasitas dan pengembangan institusi pemerintah pusat dan daerah serta kerjasama hasil penelitian.
"Yang terakhir manajemen proyek. Seluruh pelaksanaan setiap komponen akan dilaksanakan oleh District Project Implementation Unit (DPIU) dan dikoordinasikan oleh Provincial Project Implementation Unit (PPIU) serta Project Management Unit (PMU) di tingkat pusat dengan didukung oleh konsultan," pungkasnya.
(ven)
Explore More