BPK Ungkap 14.965 Masalah Senilai Rp10,35 Triliun
Rabu, 18 September 2019 - 14:22 WIB
BPK Ungkap 14.965 Masalah Senilai Rp10,35 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan terdapat 14.965 permasalahan senilai Rp10,35 triliun dalam pemeriksaan keuangan.
Permasalahan tersebut dihimpun BPK selama semester I/ 2019. Hal itu diungkapkan dalam pelaporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat paripurna kemarin. Ikhtisar itu merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan lainnya.
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, temuan permasalahan itu berasal dari 692 (LHP), yang terdiri atas 651 LHP keuangan, 4 LHP kinerja, dan 37 LHP, dengan tujuan tertentu.
Lebih terperinci, jumlah permasalahan itu meliputi 7.236 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal lembaga, 7.636 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp9,68 triliun.
“Serta 93 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektivan senilai Rp676,81 miliar,” ujarnya. Moermahadi menuturkan, pada semester I tahun 2019, BPK melakukan pemeriksaan ke uangan atas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 85 LK Kementerian Lembaga (LKKL), 1 LK Bendahara Umum Negara (LKBUN), 18 LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, 542 LK Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018, serta 4 LK Badan Lainnya.
Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2018 menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP juga diperoleh 81 LKKL termasuk LK BPK dan I LKBUN. Empat LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 LKKL mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).
Jumlah LKKL yang mendapat opini WTP mengalami peningkatan dari 65% atau sebanyak 56 LKKL pada 2015 menjadi 94% atau 82 LKKL pada 2018. “Artinya, pemerintah mendekati target opini WTP pada Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, sebesar 95% pada 2019,” jelas dia.
Kemudian, opini pada LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, l7 LK mendapat opini WTP, LK mendapat opini WDP. Sedangkan 542 LKPD Tahun 2018, BPK memberikan 443 opini WTP (82%), 86 opini WDP (16%), dan 13 opini TMP (2%).
Pada hasil pemeriksaan atas 4 laporan keuangan badan lainnya tahun 2018 yaitu LK Tahunan BI, LK OJK, LK LPS, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji, seluruhnya mendapat opini WTP.
Terkait pemeriksaan kinerja, pada semester I tahun 2019 yang dilakukan BPK, mengungkapkan efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan telah cukup efektif.
Sedangkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian tahun 2016- semester I tahun 2018 kurang efektif. “Sama halnya dengan hasil pemeriksaan atas efektivitas kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran LPG pada PT Pertamina (persero) belum sepenuhnya efektif mendukung ketersediaan kebutuhan energi bagi masyarakat,” jelas dia. (Ichsan Amin/ okezone)
Permasalahan tersebut dihimpun BPK selama semester I/ 2019. Hal itu diungkapkan dalam pelaporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat paripurna kemarin. Ikhtisar itu merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan lainnya.
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, temuan permasalahan itu berasal dari 692 (LHP), yang terdiri atas 651 LHP keuangan, 4 LHP kinerja, dan 37 LHP, dengan tujuan tertentu.
Lebih terperinci, jumlah permasalahan itu meliputi 7.236 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal lembaga, 7.636 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp9,68 triliun.
“Serta 93 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektivan senilai Rp676,81 miliar,” ujarnya. Moermahadi menuturkan, pada semester I tahun 2019, BPK melakukan pemeriksaan ke uangan atas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 85 LK Kementerian Lembaga (LKKL), 1 LK Bendahara Umum Negara (LKBUN), 18 LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, 542 LK Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018, serta 4 LK Badan Lainnya.
Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2018 menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP juga diperoleh 81 LKKL termasuk LK BPK dan I LKBUN. Empat LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 LKKL mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).
Jumlah LKKL yang mendapat opini WTP mengalami peningkatan dari 65% atau sebanyak 56 LKKL pada 2015 menjadi 94% atau 82 LKKL pada 2018. “Artinya, pemerintah mendekati target opini WTP pada Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, sebesar 95% pada 2019,” jelas dia.
Kemudian, opini pada LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, l7 LK mendapat opini WTP, LK mendapat opini WDP. Sedangkan 542 LKPD Tahun 2018, BPK memberikan 443 opini WTP (82%), 86 opini WDP (16%), dan 13 opini TMP (2%).
Pada hasil pemeriksaan atas 4 laporan keuangan badan lainnya tahun 2018 yaitu LK Tahunan BI, LK OJK, LK LPS, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji, seluruhnya mendapat opini WTP.
Terkait pemeriksaan kinerja, pada semester I tahun 2019 yang dilakukan BPK, mengungkapkan efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan telah cukup efektif.
Sedangkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian tahun 2016- semester I tahun 2018 kurang efektif. “Sama halnya dengan hasil pemeriksaan atas efektivitas kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran LPG pada PT Pertamina (persero) belum sepenuhnya efektif mendukung ketersediaan kebutuhan energi bagi masyarakat,” jelas dia. (Ichsan Amin/ okezone)
(nfl)
Lihat Juga :
