Pemindahan Ibu Kota Jadi Angin Segar Bagi Industri Properti
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan pertumbuhan industri properti di tahun 2019 masih stagnan di angka 3,8%. Meski begitu, Kadin menilai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan angin segar bagi pengembang dan pelaku industri properti.
"Kami tetap optimis dan memiliki harapan bahwa situasi akan bisa lebih baik ke depannya. Salah satunya peluang pemindahan ibu kota," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Properti Hendro S Gondokusumo di Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Menurut Hendro, rencana pemindahan ibu kota ke Kaltim dinilai tepat mengingat beban Jakarta yang semakin tinggi. Selain itu, lokasi ibu kota baru yang sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara dinilai sesuai karena sudah berkembang. Infrastruktur tol juga sudah dibangun dan berada dipinggir laut sehingga secara lokasi bagus.
"Kita lihat pemerintah punya tanah 180.000 hektare. Ini menjadi penting. Kalau swasta mau diajak kerjasama untuk mengembangkan properti di sana, kita ingin satu planning selesai dulu," jelasnya.
Hendro melanjutkan, pihaknya ingin pemerintah menyelesaikan perizinan dan membangun infrastruktur dasar. Setelah itu baru ditawarkan pada sektor swasta. "Kalau sudah dibuat klaster baru ditawarkan ke kita. Perlu 2-3 tahun baru terlihat perkembangannya," imbuhnya.
Hendro menambahkan, industri properti sangat bergantung pada ekonomi dunia dan dalam negeri. Apabila ekonomi tumbuh tinggi maka sektor properti akan mengikuti pertumbuhan tersebut.
"Tahun depan, untuk menengah ke bawah terlihat masih ada pertumbuhan karena sektor ini bukan investasi melainkan suatu kebutuhan. Masih banyak yang membutuhkan rumah," tuturnya.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan, swasta akan berperan sangat besar untuk pembangunan ibu kota baru. Dari total pembiayaan sebesar Rp466 triliun untuk pemindahan ibu kota, hanya sekitar 19% yang berasal dari APBN. Sisanya diharapkan peran dari swasta. "Oleh sebab itu, kami berharap Kadin dan organisasi yang bernaung di bawahnya bisa memanfaatkan peluang ini," tuturnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pertumbuhan pada sektor properti akan menggerakkan industri lainnya seperti material, industri logistik dan pengangkutan material hingga industri bidang jasa seperti arsitektur, serta industri keuangan dan perbankan lewat kredit pemilikan rumah (KPR).
"Sektor ini memiliki multiplier effect di atas satu. Artinya, jika sektor ini tumbuh Rp1 triliun maka dampaknya Rp1,9 triliun untuk konstruksi dan Rp1,2 triliun untuk real estate," ungkapnya.
"Kami tetap optimis dan memiliki harapan bahwa situasi akan bisa lebih baik ke depannya. Salah satunya peluang pemindahan ibu kota," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Properti Hendro S Gondokusumo di Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Menurut Hendro, rencana pemindahan ibu kota ke Kaltim dinilai tepat mengingat beban Jakarta yang semakin tinggi. Selain itu, lokasi ibu kota baru yang sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara dinilai sesuai karena sudah berkembang. Infrastruktur tol juga sudah dibangun dan berada dipinggir laut sehingga secara lokasi bagus.
"Kita lihat pemerintah punya tanah 180.000 hektare. Ini menjadi penting. Kalau swasta mau diajak kerjasama untuk mengembangkan properti di sana, kita ingin satu planning selesai dulu," jelasnya.
Hendro melanjutkan, pihaknya ingin pemerintah menyelesaikan perizinan dan membangun infrastruktur dasar. Setelah itu baru ditawarkan pada sektor swasta. "Kalau sudah dibuat klaster baru ditawarkan ke kita. Perlu 2-3 tahun baru terlihat perkembangannya," imbuhnya.
Hendro menambahkan, industri properti sangat bergantung pada ekonomi dunia dan dalam negeri. Apabila ekonomi tumbuh tinggi maka sektor properti akan mengikuti pertumbuhan tersebut.
"Tahun depan, untuk menengah ke bawah terlihat masih ada pertumbuhan karena sektor ini bukan investasi melainkan suatu kebutuhan. Masih banyak yang membutuhkan rumah," tuturnya.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan, swasta akan berperan sangat besar untuk pembangunan ibu kota baru. Dari total pembiayaan sebesar Rp466 triliun untuk pemindahan ibu kota, hanya sekitar 19% yang berasal dari APBN. Sisanya diharapkan peran dari swasta. "Oleh sebab itu, kami berharap Kadin dan organisasi yang bernaung di bawahnya bisa memanfaatkan peluang ini," tuturnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pertumbuhan pada sektor properti akan menggerakkan industri lainnya seperti material, industri logistik dan pengangkutan material hingga industri bidang jasa seperti arsitektur, serta industri keuangan dan perbankan lewat kredit pemilikan rumah (KPR).
"Sektor ini memiliki multiplier effect di atas satu. Artinya, jika sektor ini tumbuh Rp1 triliun maka dampaknya Rp1,9 triliun untuk konstruksi dan Rp1,2 triliun untuk real estate," ungkapnya.
(fjo)