Tangani Hoaks, Indonesia-Malaysia Kerja Sama Bidang Government Public Relation

JAKARTA - Perkembangan dan keterbukaan informasi dan komunikasi bisa membantu untuk meningkatkan kemajuan bangsa. Namun di sisi lain, pesatnya informasi dan komunikasi menemukan tantangan dengan maraknya hoaks dan hatespeech.

Masalah hoaks dan hatespeech ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan Malaysia. Kedua negara serumpun ini melakukan kerja sama di bidang informasi dan komunikasi melalui sharing perkembangan government public relation.

Dalam kerja sama ini, delegasi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Negara Malaysia melakukan kunjungan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Indonesia.

Kerja sama kedua kementerian ini semakin mempererat jalinan persahabatan yang telah dibangun sejak 1984, disaat pertukaran pegawai Indonesia dan Malaysia bidang pelayanan informasi dan komunikasi, khususnya terkait layanan informasi pedesaan.

"Jadi tujuan kunjungan ini untuk mempererat jalinan persahabatan Malaysia dan Indonesia khususnya di bidang komunikasi pemerintah. Untuk itu, delegasi Malaysia maupun Indonesia bisa saling mengeksplorasi dan sharing perkembangan Government Public Relation di masing-masing negara," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Widodo Muktiyo di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Widodo juga memberikan penjelasan cara pemerintah Indonesia menangani hoaks. Berdasarkan data Kominfo (melalui Tim AIS), jumlah temuan isu hoaks terus meningkat dari waktu ke waktu. Jumlah penanganan situs negatif hingga tahun 2018 adalah lebih dari 980 ribu. Sementara jumlah penanganan konten negatif di media sosial dalam kurun waktu yang sama mencapai 547.506.

Widodo memaparkan strategi Government Public Relation yang dilakukan oleh Kominfo dimulai dengan menyinergikan seluruh data dan informasi dari seluruh Kementerian, Lembaga, dan Departemen (K/L/D) serta stakeholder lainnya untuk kemudian dilakukan manajemen isu untuk menentukan agenda setting di media.

Setelah agenda setting dirumuskan, Kominfo bersama dengan K/L/D melakukan produksi konten untuk kemudian didiseminasikan melalui berbagai kanal atau media yang tepat sesuai dengan karakter konten dan target audiens yang sesuai.

"Dalam menghadapi fenomena hoaks dan hatespeech saat ini, kami mengupayakan bukan hanya countering konten negatif tersebut tetapi juga membangun ketahanan informasi sehingga tercipta kedaulatan informasi," tegas Widodo.

Widodo juga memamerkan capaian Kominfo yang kini memiliki berbagai kanal penyebaran informasi seperti GPR TV, infopublik.id, Forum Merdeka Barat 9, JPP, dan lain sebagainya. Sementara jaringan kemitraan yang dimiliki di luar K/L/D adalah Blogger, Satuan Tugas Media Sosial, Media Center, Iprahumas, Bakohumas, Lembaga Media Tradisional, Penyuluh Informasi Publik dan salah satu diantaranya adalah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

KIM adalah bentuk paradigma komunikasi masyarakat dengan model komunikasi "communication with people" bukan model "communication to people".

Untuk itu, kehadiran KIM sangat strategis sebagai simpul informasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya grassroot area untuk mengamplifikasi diseminasi informasi nasional kepada masyarakat.

"Dalam kesempatan ini, saya mengajak Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk terus menggali peluang kerja sama antar kedua negara. Harapannya ke depan, Indonesia dan Malaysia dapat terus bersinergi dalam hal peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik di masing-masing negara," ujarnya.