Kementerian PUPR Percepat Program Sertifikasi lewat Program Vokasi
A
A
A
JAKARTA - Seiring dengan dilaksanakannya pembangunan infrastruktur, pemerintah juga melakukan berbagai upaya dalam rangka pembangunan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong percepatan sertifikasi tenaga kerja sektor konstruksi, sesuai amanat Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong sertifikasi melalui program vokasi. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin pada saat membuka kegiatan Rapat Persiapan Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Pada Program Vokasi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (22/9).
Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan diploma 4) yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1.
"Dengan demikian, tenaga kerja konstruksi yang kompeten semakin banyak dihasilkan dan turut mendukung Pembangunan Infrastruktur. Dan yang lebih penting mereka yang mengikuti program ini ialah SDM yang benar-benar mampu praktik di lapangan," ujar Syarif Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Senin (23/9/2019).
Hingga saat ini, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus mempercepat program sertifikasi program vokasi dalam menciptakan SDM Konstruksi yang andal dan kompeten. Bahkan telah dilakukan harmonisasi supply demand tenaga kerja konstruksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) konstruksi seperti dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta politeknik dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Khusus untuk program vokasi, Kementerian PUPR dalam bekerjasama dengan perguruan tinggi vokasi menekankan pembelajaran empat C yaitu: Communication, Collaboration, Creativity, dan Critical Thinking. "Intinya mahasiswa harus mampu berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi, berkomunikasi dan berkolaborasi hingga akhirnya melahirkan gagasan inovasi di dunia kerja," ungkap Syarif.
Sebagai informasi, pada tahun 2019 target pelatihan dan sertifikasi sebagian diarahkan untuk pendidikan vokasi yaitu, politeknik, dan perguruan tinggi vokasi. Target Kementerian PUPR untuk program vokasi pada tahun 2019 sebanyak 21.000 orang dan untuk pada tahun 2020 meningkat hampir dua kali lipatnya yakni sebanyak 48.000 orang. Program vokasi dapat diikuti oleh mahasiswa yang sudah lulus, akan segera lulus dan yang sedang mengikuti proses pembelajaran.
"Dengan adanya sinergi baik dari akademisi dan dunia swasta, pemerintah juga dapat menyelaraskan visi dalam rangka mewujudkan tenaga kerja konstruksi SDM yang berkualitas, di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur," pungkasnya.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong sertifikasi melalui program vokasi. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin pada saat membuka kegiatan Rapat Persiapan Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Pada Program Vokasi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (22/9).
Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan diploma 4) yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1.
"Dengan demikian, tenaga kerja konstruksi yang kompeten semakin banyak dihasilkan dan turut mendukung Pembangunan Infrastruktur. Dan yang lebih penting mereka yang mengikuti program ini ialah SDM yang benar-benar mampu praktik di lapangan," ujar Syarif Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Senin (23/9/2019).
Hingga saat ini, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus mempercepat program sertifikasi program vokasi dalam menciptakan SDM Konstruksi yang andal dan kompeten. Bahkan telah dilakukan harmonisasi supply demand tenaga kerja konstruksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) konstruksi seperti dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta politeknik dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Khusus untuk program vokasi, Kementerian PUPR dalam bekerjasama dengan perguruan tinggi vokasi menekankan pembelajaran empat C yaitu: Communication, Collaboration, Creativity, dan Critical Thinking. "Intinya mahasiswa harus mampu berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi, berkomunikasi dan berkolaborasi hingga akhirnya melahirkan gagasan inovasi di dunia kerja," ungkap Syarif.
Sebagai informasi, pada tahun 2019 target pelatihan dan sertifikasi sebagian diarahkan untuk pendidikan vokasi yaitu, politeknik, dan perguruan tinggi vokasi. Target Kementerian PUPR untuk program vokasi pada tahun 2019 sebanyak 21.000 orang dan untuk pada tahun 2020 meningkat hampir dua kali lipatnya yakni sebanyak 48.000 orang. Program vokasi dapat diikuti oleh mahasiswa yang sudah lulus, akan segera lulus dan yang sedang mengikuti proses pembelajaran.
"Dengan adanya sinergi baik dari akademisi dan dunia swasta, pemerintah juga dapat menyelaraskan visi dalam rangka mewujudkan tenaga kerja konstruksi SDM yang berkualitas, di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur," pungkasnya.
(fjo)