Taiwan-RI Eksplorasi Potensi Kerjasama Daur Ulang Limbah Plastik
Kamis, 26 September 2019 - 23:09 WIB
Taiwan-RI Eksplorasi Potensi Kerjasama Daur Ulang Limbah Plastik
A
A
A
JAKARTA - Taipei Economic and Trade Office (TETO) bersama Pusat Studi Asia Tenggara/ Centre dor South East Asian Studies (CSEAS) mengeksplorasi kebijakan limbah plastik laut dan potensi kerja sama kedua negara di sektor tersebut. Hal ini bahas dalam seminar bertajuk Limbah Plastik Laut dan Ekonomi Daur Ulqnh (Marine Plastic Litter and Circular Economy Seminar).
Wakil Kepala TETO, Peter Lam (Lan Sha-li) mengatakan, limbah laut adalah isu global dengan sumber polusi yang sangat rumit dan dampak yang signifikan. “Sehingga untuk dapat menyelesaikan masalah ini membutuhkan sinergi dari kebijakan dan peraturan pemerintah berbagai negara, penyelidikan dan riset dari lembaga pendidikan serta kerja sama masyarakat sipil,” ujarnya di Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Indonesia ungkapnya, merupakan negara maritim yang besar dan sangat mementingkan masalah limbah laut. “TETO amat senang dapat bekerjasama dengan lembaga think-tank terkemuka yaitu CSEAS dalam menyelenggarakan seminar “Limbah Plastik Laut dan Ekonomi Daur Ulang”, dan juga mengundang pejabat pemerintah, pakar industri, dan cendekiawan dari 3 negara, yaitu Taiwan, Indonesia serta Jepang,” jelasnya.
Dalam rangka berbagi pengalaman soal limbah laut, Peter berharap melalui seminar dan diskusi bisa memberikan masukan untuk konferensi ke-6 ‘Our Ocean Conference’ di Norwegia pada 23-24 Oktober 2019. “Dengan konferensi ini kita bisa selangkah lebih maju dalam mencapai tujuan bersama para peneliti di berbagai belahan dunia yaitu mengurangi limbah laut dan dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi,” ungkapnya.
Dia menambahkan, bahwa untuk mendorong kerjasama internasional untuk perlindungan lingkungan adalah bagian penting dari ‘Kebijakan Baru ke Arah Selatan’. Taiwan sendiri telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam pemantauan lingkungan, kualitas udara, perbaikan polusi air, pengolahan limbah, pengelolaan racun, konservasi alam, dan perekonomian daur ulang.
Prospek kerja sama kedua belah pihak cukup menjanjikan, juga akan memperkuat hubungan antar masyarakat di semua lapisan, dan menciptakan keadaan yang saling mengutungkan bagi kedua belah pihak. Kami berharap seminar ini akan menghasilkan saran dan tindakan yang lebih baik untuk "kebersihan lautan".
“Kami berharap dapat membuka kerjasama yang lebih erat antara Taiwan dan Indonesia dalam hal perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah laut, dan sebagainya, guna menciptakan pembangunan kawasan dan kemakmuran bersama,” pungkasnya.
Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam konferensi “Our Ocean Conference” tahun ke-5 di Bali pada 29 Oktober tahun lalu, menekankan bahwa sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada daratan, sehingga presiden menyadari bahwa "lautan adalah masa depan kita" (our Ocean is Our Future).
Namun, dalam beberapa tahun terakhir akibat perubahan iklim, polusi air dan limbah plastik, juga perusakan terumbu karang, kesehatan lautan memburuk dengan cepat. Karena itu Presiden Joko Widodo menyerukan semua negara untuk mengambil tindakan nyata untuk memperkuat kerjasama untuk mengurangi limbah plastik laut sehingga dapat ditargetkan penurunan sampah plastik sampai 70% di Indonesia pada tahun 2025.
Wakil Kepala TETO, Peter Lam (Lan Sha-li) mengatakan, limbah laut adalah isu global dengan sumber polusi yang sangat rumit dan dampak yang signifikan. “Sehingga untuk dapat menyelesaikan masalah ini membutuhkan sinergi dari kebijakan dan peraturan pemerintah berbagai negara, penyelidikan dan riset dari lembaga pendidikan serta kerja sama masyarakat sipil,” ujarnya di Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Indonesia ungkapnya, merupakan negara maritim yang besar dan sangat mementingkan masalah limbah laut. “TETO amat senang dapat bekerjasama dengan lembaga think-tank terkemuka yaitu CSEAS dalam menyelenggarakan seminar “Limbah Plastik Laut dan Ekonomi Daur Ulang”, dan juga mengundang pejabat pemerintah, pakar industri, dan cendekiawan dari 3 negara, yaitu Taiwan, Indonesia serta Jepang,” jelasnya.
Dalam rangka berbagi pengalaman soal limbah laut, Peter berharap melalui seminar dan diskusi bisa memberikan masukan untuk konferensi ke-6 ‘Our Ocean Conference’ di Norwegia pada 23-24 Oktober 2019. “Dengan konferensi ini kita bisa selangkah lebih maju dalam mencapai tujuan bersama para peneliti di berbagai belahan dunia yaitu mengurangi limbah laut dan dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi,” ungkapnya.
Dia menambahkan, bahwa untuk mendorong kerjasama internasional untuk perlindungan lingkungan adalah bagian penting dari ‘Kebijakan Baru ke Arah Selatan’. Taiwan sendiri telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam pemantauan lingkungan, kualitas udara, perbaikan polusi air, pengolahan limbah, pengelolaan racun, konservasi alam, dan perekonomian daur ulang.
Prospek kerja sama kedua belah pihak cukup menjanjikan, juga akan memperkuat hubungan antar masyarakat di semua lapisan, dan menciptakan keadaan yang saling mengutungkan bagi kedua belah pihak. Kami berharap seminar ini akan menghasilkan saran dan tindakan yang lebih baik untuk "kebersihan lautan".
“Kami berharap dapat membuka kerjasama yang lebih erat antara Taiwan dan Indonesia dalam hal perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah laut, dan sebagainya, guna menciptakan pembangunan kawasan dan kemakmuran bersama,” pungkasnya.
Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam konferensi “Our Ocean Conference” tahun ke-5 di Bali pada 29 Oktober tahun lalu, menekankan bahwa sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada daratan, sehingga presiden menyadari bahwa "lautan adalah masa depan kita" (our Ocean is Our Future).
Namun, dalam beberapa tahun terakhir akibat perubahan iklim, polusi air dan limbah plastik, juga perusakan terumbu karang, kesehatan lautan memburuk dengan cepat. Karena itu Presiden Joko Widodo menyerukan semua negara untuk mengambil tindakan nyata untuk memperkuat kerjasama untuk mengurangi limbah plastik laut sehingga dapat ditargetkan penurunan sampah plastik sampai 70% di Indonesia pada tahun 2025.
(akr)
Lihat Juga :
