Potensi Dana Kelola BPDLH Capai Rp800 Triliun, Sri Mulyani Siapkan Strategi
Rabu, 09 Oktober 2019 - 14:54 WIB
Potensi Dana Kelola BPDLH Capai Rp800 Triliun, Sri Mulyani Siapkan Strategi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, sumber pendanaan lingkungan hidup masih memiliki potensi yang sangat besar untuk ditingkatkan. Ia bahkan menyebut Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berpotensi mengelola dana sebesar Rp800 triliun untuk mengatasi isu terkait lingkungan hidup.
"Biasanya, mereka yang memiliki dana dan perduli terhadap lingkungan, mereka akan mencari negara maupun instiitusi yang memiliki kredibilitas dan komitmen untuk melaksanakan prgram-program dalam rangka memperbaiki dan melindungi lingkungan hidup," ujar Menkeu Sri Mulyani di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/10/2019).
Sambung dia menambahkan, pengumpulan dana yang tidak hanya terfokus dari negara menjadi kunci utama untuk merealisasikan potensi tersebut. "Melalui BPLDH ini diharapkan mampu menarik sumber pendanaan dari berbagai pihak, seperti swasta, organisasi non-profit, atau pribadi," katanya
Menkeu menyebutkan salah satu sumber pendanaan yang dinilai potensial adalah perdagangan karbon atau carbon trading. Carbon trading sendiri merupakan suatu kompensasi yang dibayarkan negara maju kepada negara mitra akibat tidak mampu mengurangi emisi karbon yang sudah ditentukan dalam perjanjian.
"Potensi anggaran yang dikelola selain berasal dari (dana) reboisasi dan lain-lain, untuk carbon trading dan juga potensi lainnya bisa mencapai Rp800 triliun. Nanti kita lihat bagaimana strategi dan skemanya," kata dia.
Ditemui di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Andin Hadiyanto mengatakan, untuk dana awal yang sudah tersedia untuk dikelola oleh BDPLH sebesar Rp2,1 triliun. Untuk tahun depan, badan ini berpotensi mengelola dana sebesar Rp4,29 triliun. "Sumber dananya dana reboisasi, dana dari Norwegia dan APBN," jelas Andin.
"Biasanya, mereka yang memiliki dana dan perduli terhadap lingkungan, mereka akan mencari negara maupun instiitusi yang memiliki kredibilitas dan komitmen untuk melaksanakan prgram-program dalam rangka memperbaiki dan melindungi lingkungan hidup," ujar Menkeu Sri Mulyani di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/10/2019).
Sambung dia menambahkan, pengumpulan dana yang tidak hanya terfokus dari negara menjadi kunci utama untuk merealisasikan potensi tersebut. "Melalui BPLDH ini diharapkan mampu menarik sumber pendanaan dari berbagai pihak, seperti swasta, organisasi non-profit, atau pribadi," katanya
Menkeu menyebutkan salah satu sumber pendanaan yang dinilai potensial adalah perdagangan karbon atau carbon trading. Carbon trading sendiri merupakan suatu kompensasi yang dibayarkan negara maju kepada negara mitra akibat tidak mampu mengurangi emisi karbon yang sudah ditentukan dalam perjanjian.
"Potensi anggaran yang dikelola selain berasal dari (dana) reboisasi dan lain-lain, untuk carbon trading dan juga potensi lainnya bisa mencapai Rp800 triliun. Nanti kita lihat bagaimana strategi dan skemanya," kata dia.
Ditemui di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Andin Hadiyanto mengatakan, untuk dana awal yang sudah tersedia untuk dikelola oleh BDPLH sebesar Rp2,1 triliun. Untuk tahun depan, badan ini berpotensi mengelola dana sebesar Rp4,29 triliun. "Sumber dananya dana reboisasi, dana dari Norwegia dan APBN," jelas Andin.
(akr)
Lihat Juga :
