SDGs Annual Conference 2019: Fokus pada Isu Laut untuk Kesejahteraan

JAKARTA - Guna merefleksikan pengalaman dan merumuskan agenda bersama ke depan, Kementerian PPN/Bappenas, didukung para pemangku kepentingan pembangunan berkelanjutan menyelenggarakan SDGs Annual Conference 2019.

Konferensi tahun ini fokus pada isu ekosistem lautan dengan tema Sustainable Ocean for Improving Prosperity and Reducing Inequality atau ‘Laut Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Mengurangi Kesenjangan’.

SDGs Annual Conference 2019 diselenggarakan pada 8-9 Oktober 2019, dan dibuka Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Wapres sekaligus menyampaikan berbagai arahan untuk memastikan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia bagi seluruh pilar partisipasi, yaitu pemerintah, parlemen, filantropi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, media massa, serta akademisi dan pakar, untuk tetap menjaga prinsip inklusif dan No One Left Behind dari pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, SDGs Annual Conference 2019 merupakan pelaksanaan kali kedua. Konferensi ini pertama kali digelar pada 2018 lalu. Bertujuan untuk memberikan masukan kepada para perumus kebijakan dalam melaksanakan program pembangunan dengan lebih baik untuk mencapai target SDGs di 2030.

"Selain itu, akan membahas isu-isu tentang pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem lautan dan lessons learned pelaksanaan SDGs di tingkat regional Asia Pasifik, mendorong pelaksanaan SDGs sebagai gerakan tingkat lokal, mempercepat pencapaian SDGs berdasarkan hasil riset dan inovasi, meningkatkan keterlibatan sektor bisnis, filantropi, organisasi non-pemerintah, dan generasi muda termasuk para santri dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia, serta inovasi pembiayaan untuk SDGs,” jelas Bambang yang sekaligus Koordinator Tim Nasional Pelaksanaan Pencapaian SDGs.

Menurutnya, pemerintah telah berupaya keras mewujudkan komitmen pelaksanaan pencapaian SDGs sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, yang sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan global.

"Pelaksanaan pencapaian SDGs sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dilakukan dengan memegang teguh prinsip No One Left Behind dan inclusiveness dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi," kata Bambang.

Kementerian PPN/Bappenas telah membangun koordinasi pelaksanaan SDGs dan berkontribusi aktif baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional, dengan melibatkan unsur pemerintah dan non-pemerintah. Selain itu memastikan pengarusutamaan SDGs ke dokumen perencanaan, seperti RKP 2018, RKP 2019, dan RPJMN 2020-2024 serta menyusun Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs yang telah diluncurkan tahun lalu.

Kementerian PPN/Bappenas juga memantapkan pembiayaan SDGs dengan menjadi SDGs financing hub dan menjalin kerjasama strategis dengan berbagai institusi untuk memobilisasi dan memfasilitasi penyaluran sumber-sumber pembiayaan inovatif kepada kegiatan SDGs.

“Memasuki tahun keempat pelaksanaan SDGs di Indonesia, kami menyadari masih banyak tugas serta rencana kerja yang harus dilakukan secara kolaboratif seluruh pemangku kepentingan hingga 2030. Pengarusutamaan SDGs ke dalam dokumen perencanaan di tingkat pusat dan daerah harus terus dilakukan secara masif dan sistemik. SDGs tidak akan dapat tercapai hanya oleh upaya pemerintah saja, namun perlu keterlibatan seluruh pihak dan didukung oleh gerakan masyarakat menuju SDGs. Selain itu, inovasi pembiayaan dan mobilisasi sumber pembiayaan baru non-pemerintah akan menjadi salah satu faktor penting untuk kesuksesan pencapaian SDGs di Indonesia,” jelas Menteri Bambang keterangan tertulis, Rabu (9/10/2019).

Hingga kini, 24 provinsi telah menetapkan rencana aksi daerah dengan peraturan gubernur, serta telah terbentuk 11 SDGs Center di universitas, yaitu Universitas Padjajaran, Universitas Jember, Universitas Bengkulu, Universitas Mataram, IPB, ITB, Universitas Hasanuddin, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Riau, dan Universitas Andalas.

Indonesia pun secara aktif terlibat dalam forum kerja sama internasional terkait SDGs, serta memperoleh pengakuan dan apresiasi terhadap proses pelaksanaan SDGs di Indonesia pada High Level Political Forum yang dilaksanakan ECOSOC, yang dituangkan dalam laporan Indonesia’s Voluntary National Review 2019.