Bank Dunia Sebut Ketimpangan Ekonomi Masih Jadi Tantangan
Kamis, 10 Oktober 2019 - 17:43 WIB
Bank Dunia Sebut Ketimpangan Ekonomi Masih Jadi Tantangan
A
A
A
JAKARTA - Meski Indonesia mengalami kemajuan dalam hal pengurangan kemiskinan, Bank Dunia menilai masih ada tantangan domestik yang harus dihadapi negara ini yaitu mengurangi ketimpangan antar daerah.
Bank Dunia menyebutkan, dari Maret 2018 hingga Maret 2019, sebanyak 28 provinsi berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun, enam provinsi lainnya menunjukkan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin.
"Indonesia kawasan Timur khususnya tertinggal secara signifikan, sementara Jakarta memiliki tingkat kemiskinan terendah pada 3,5% dan Papua memiliki tingkat tertinggi di 27,5%," ujar Lead Country Economist Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander di Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Di samping itu, lanjut dia, risiko terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi juga meningkat di tengah ketidakpastian global. Kembali tereskalasinya ketegangan perdagangan baru-baru ini, menimbulkan risiko bagi perdagangan dunia dan proyeksi pertumbuhan China.
"Perselisihan perdagangan yang berlanjut ini dapat membebani pertumbuhan regional dan harga komoditas, dan karenanya juga berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan neraca transaksi berjalan akibat melemahnya ekspor," tutur Frederico.
Ia menambahkan bahwa ruang lingkup untuk membatasi impor lebih lanjut menjadi terbatas dan cenderung merugikan pertumbuhan karena investasi membutuhkan impor barang modal. Setelah pemulihan yang solid tahun lalu, mata uang di negara-negara berkembang kembali berada di bawah tekanan karena investor menyeimbangkan kembali portofolio mereka dengan aset safe-haven tradisional seperti US Treasuries sebagai pengganti aset di pasar negara berkembang.
"Imbal hasil obligasi yang lebih tinggi dan konsekuensinya biaya pinjaman yang lebih tinggi bisa menghambat pemulihan kredit baru-baru ini, dan selanjutnya membebani investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi dan investasi melambat, pastinya mempengaruhi penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan," imbuh Frederico.
Bank Dunia menyebutkan, dari Maret 2018 hingga Maret 2019, sebanyak 28 provinsi berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun, enam provinsi lainnya menunjukkan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin.
"Indonesia kawasan Timur khususnya tertinggal secara signifikan, sementara Jakarta memiliki tingkat kemiskinan terendah pada 3,5% dan Papua memiliki tingkat tertinggi di 27,5%," ujar Lead Country Economist Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander di Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Di samping itu, lanjut dia, risiko terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi juga meningkat di tengah ketidakpastian global. Kembali tereskalasinya ketegangan perdagangan baru-baru ini, menimbulkan risiko bagi perdagangan dunia dan proyeksi pertumbuhan China.
"Perselisihan perdagangan yang berlanjut ini dapat membebani pertumbuhan regional dan harga komoditas, dan karenanya juga berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan neraca transaksi berjalan akibat melemahnya ekspor," tutur Frederico.
Ia menambahkan bahwa ruang lingkup untuk membatasi impor lebih lanjut menjadi terbatas dan cenderung merugikan pertumbuhan karena investasi membutuhkan impor barang modal. Setelah pemulihan yang solid tahun lalu, mata uang di negara-negara berkembang kembali berada di bawah tekanan karena investor menyeimbangkan kembali portofolio mereka dengan aset safe-haven tradisional seperti US Treasuries sebagai pengganti aset di pasar negara berkembang.
"Imbal hasil obligasi yang lebih tinggi dan konsekuensinya biaya pinjaman yang lebih tinggi bisa menghambat pemulihan kredit baru-baru ini, dan selanjutnya membebani investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi dan investasi melambat, pastinya mempengaruhi penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan," imbuh Frederico.
(fjo)
Lihat Juga :
