Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju Disebut Terjadi Penurunan Kualitas

JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan terjadi penurunan kualitas dalam tim ekonomi dalam Kabinet Indonesia Maju, dibanding periode sebelumnya Kabinet Kerja.

Bhima menyoroti pemilihan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang ia anggap, tidak sebanding dengan pendahulunya, Darmin Nasution.

"Saya kira pak Darmin lebih paham kebijakan makro ekonomi dibandingkan Airlangga. Jadi ini penurunan kualitas kabinet ditengah tantangan resesi ekonomi didepan mata," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Bhima sangat menyayangkan posisi Menko Perekonomian diisi dari partai politik. Apalagi, kata dia, prestasi Airlangga saat menjabat Menteri Perindustian tidak terlalu bagus.

"Jabatan Menko Perekonomian, seharusnya bukan dari politisi. Karena itu pos sangat strategis. Selain itu, kinerja pak Airlangga di Kementerian Perindustrian bisa dibilang jauh dari harapan. Misalnya deindustrialisasi prematur terus berlanjut, dan pak Airlangga gagal menahan laju deindustrialisasi," jelasnya.

Berikut nama-nama Menteri Ekonomi dalam Kabinet Indonesia Maju dari Joko Widodo-Ma'ruf Amin:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartato
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi salah satu menteri wajah lama yang tampak di Istana. Sebelumnya, Airlangga menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Jokowi mengatakan pemilihan Airlangga dikarenakan kepentingan untuk mengembangkan industri nasional.

2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut yang dipercayai kembali menduduki jabatan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, namun dengan tambahan tugas yang dalam nomenklatur baru turut mengurus investasi.

Mengenai pilihan ini, Jokowi mengatakan Luhut sangat andal dalam menanganti investasi. "Dalam rangka menangani hambatan investasi dan merealisasikan investasi, komitmen terbesar ada di tangan beliau," kata Jokowi.

3. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
Setelah datang ke Istana pada Selasa (22/10) lalu, Sri Mulyani, mengatakan bahwa Jokowi memintanya untuk menyampaikan statusnya yang tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan ke publik.

Jokowi mengatakan Sri Mulyani bisa mengelola utang dan menekan defisit transaksi berjalan. "Dia sangat ramah investasi, rasio utang terhadap PDB dan urusan current account defisit, beliau sangat andal," pujinya.

4. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziyah
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ida Fauziyah mengaku diminta membantu Presiden Jokowi dalam pemerintahan periode keduanya bersama Ma'ruf Amin. Ida mengaku membicarakan soal lapangan kerja, meningkatkan kapasitas bekerja dan perlindungan pekerjaan migran. Jokowi pun menegaskan Ida sangat bisa menangani permasalahan tenaga kerja.

5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
Politikus Golkar Agus Gumiwang dipastikan lanjut menjadi menteri untuk periode kedua. Namun begitu, posisinya akan berbeda dari sebelumnya. Seperti diketahui Agung Gumiwang pada periode 2014-2019 menjabat sebagai menteri sosial. Sedangkan untuk periode kedua Jokowi ini, dia ditunjuk sebagai menteri perindustrian.

6. Menteri Perdagangan: Agus Supartmanto
Sebelum terjun ke politik, Agus merupakan Direktur Utama PT Galangan Manggar Biliton (GMB). Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra juga menjadi komisaris di perusahaan yang beroperasi di Bangka Belitung itu.GMB mempunyai proyek pembangunan dok kapal di Manggar, Belitung Timur. Proyek ini dikerjakan dengan menggandeng anak usaha PT Timah Tbk, yaitu PT Dok dan Perkapalan Air Kantung (PT DAK).

7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif
Pos Menteri ESDM yang baru diisi oleh Arifin Tasrief, yang sebelumnya menjabat Duta Besar Indonesia untuk Jepang. Sebagai Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Arifin terlibat dalam sejumlah kerja sama bidang energi antara Indonesia dan Jepang. Salah satunya adalah penandatanganan Head of Agreement (HOA) pengembangan Blok Masela pada 16 Juni 2019 di Jepang.

8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
Presiden Joko Widodo kembali memanggil Basuki Hadimuljono untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan selama lima tahun belakangan. Basuki kembali menjabat Menteri PUPR.

9. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
Budi Karya Sumadi kembali menduduki jabatan yang sama untuk periode 2019-2024. Budi saat dipanggil ke Istana kemarin mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Budi Karya mengaku diberi amanah untuk terus membangun konektivitas antar wilayah di Indonesia.

10. Menteri Komunikasi dan Informatika: Jhonny G. Plate
Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate, menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Rudiantara.

11. Menteri Badan Usaha Milik Negara: Erick Thohir
Sebagai profesional, Erick Thohir akhirnya diplot sebagai menteri BUMN menggantikan Rini Soemarno. Sebelum menjadi Ketua TKN, Erick dikenal sebagai pengusaha muda dan sukses dengan kekayaan yang ditaksir mencapai Rp12 triliun.

12. Menteri Usaha Kecil dan Menengah: Teten Masduki
Mantan Kepala Staf Presiden (KSP) Teten Masduki kembali diberikan dipercaya Presiden Jokowi untuk bergabung dalam kabinet menjabat sebagai menteri yang mengurusi sektor kerja terbesar saat ini, UKM.

13. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama Kusubandio
Wisnutama mengaku dirinya diminta untuk membantu Presiden Joko Widodo mengurusi sektor kreatif. Namanya mencuat saat dipercaya menjadi Creative Director Opening and Closing Ceremony Asian Games 2018.

14. Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal: Bahlil Lahadalia
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019, Bahlil Lahadalia masuk Istana untuk mengurusi bidang investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

25. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Suharso Manoarfa
Suharso merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 19 Januari 2015. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat pada Kabinet Indonesia Bersatu II.