Penilaian Indef, Menteri-menteri Ekonomi Ini Layak Diganti
Senin, 19 April 2021 - 14:16 WIB
loading...
Indef menilai sejumlah menteri ekonomi saat ini layak diganti. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Isu kocok ulang menteri-menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin semakin menguat saat ini. Menyikapi hal itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pun menyampaikan penilaiannya atas sejumlah menteri bidang ekonomi saat ini.
Indef menilai ada sejumlah menteri yang belum maksimal kinerjanya, khususnya dalam merespons pergolakan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Dimana, tujuan Jokowi untuk mengambil langkah pemulihan ekonomi dan kesehatan masih dinilai lamban untuk diimplementasikan oleh jajarannya.
Baca Juga: Kocok Ulang Kabinet Jilid II, Pengusaha Minta Jokowi Tak Pilih Orang Parpol
Adapun nama-nama yang dimaksud adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, hingga Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Ekonom dan Peneliti asal Indef Nailul Huda menyebut, sudah saatnya Kepala Negara mengambil langkah perombakan atau pergantian Tim Ekonomi di dalam kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, kasus rente impor pangan hingga Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tak maksimal dijalankan ketiga nama tersebut.
Indef menilai ada sejumlah menteri yang belum maksimal kinerjanya, khususnya dalam merespons pergolakan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Dimana, tujuan Jokowi untuk mengambil langkah pemulihan ekonomi dan kesehatan masih dinilai lamban untuk diimplementasikan oleh jajarannya.
Baca Juga: Kocok Ulang Kabinet Jilid II, Pengusaha Minta Jokowi Tak Pilih Orang Parpol
Adapun nama-nama yang dimaksud adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, hingga Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Ekonom dan Peneliti asal Indef Nailul Huda menyebut, sudah saatnya Kepala Negara mengambil langkah perombakan atau pergantian Tim Ekonomi di dalam kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, kasus rente impor pangan hingga Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tak maksimal dijalankan ketiga nama tersebut.
