Penilaian Indef, Menteri-menteri Ekonomi Ini Layak Diganti

JAKARTA - Isu kocok ulang menteri-menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin semakin menguat saat ini. Menyikapi hal itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pun menyampaikan penilaiannya atas sejumlah menteri bidang ekonomi saat ini.

Indef menilai ada sejumlah menteri yang belum maksimal kinerjanya, khususnya dalam merespons pergolakan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Dimana, tujuan Jokowi untuk mengambil langkah pemulihan ekonomi dan kesehatan masih dinilai lamban untuk diimplementasikan oleh jajarannya.



Adapun nama-nama yang dimaksud adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, hingga Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Ekonom dan Peneliti asal Indef Nailul Huda menyebut, sudah saatnya Kepala Negara mengambil langkah perombakan atau pergantian Tim Ekonomi di dalam kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, kasus rente impor pangan hingga Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tak maksimal dijalankan ketiga nama tersebut.

"Menurut pendapat saya, memang sudah saatnya ada perombakan di tim ekonomi Presiden Jokowi. Terutama, ketika ada beberapa kasus rente impor pangan yang sangat meresahkan masyarakat dan bagaimana kinerjanya dalam pemulihan ekonomi nasional ketika pandemi," ujar Huda saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (19/4/2021).

Khusus Menko Perekonomian, rapor merah Indef terkait dengan realisasi program kartu pra kerja dan rencana impor beras. Khusus, program kartu pra kerja dipandang tidak maksimal saat dikoordinasikan oleh Airlangga.

Sejak awal program tersebut direalisasikan, sejumlah pengamat menilai bahwa Kartu Prakerja tak bisa menjadi solusi menekan angka pengangguran, menciptakan wirausaha. Bahkan, tidak mendorong demand atau permintaan terhadap tenaga kerja. Namun, ditujukan untuk memperbaiki sisi supply berupa perbaikan kualitas tenaga kerja dengan memberikan bantuan pelatihan.

Ihwal impor pangan, Pemerintah melalui Menko Perekonomian menyetujui adanya impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton pada awal 2021. Padahal, sebelumnya direktur utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Budi Waseso, mengaku tak mengusulkan pengadaan beras impor pada tahun ini. Justru, impor beras ini muncul justru setelah pihaknya menerima perintah mendadak dari Muhammad Lutfi dan Airlangga.

"Nah impor pangan salah satu contohnya, impor beras ini kan merugikan petani dan meresahkan masyarakat. Itu dibawah koordinasi Pak Menko Perekonomian. Diduga impor tersebut hanya menguntungkan rente impor pangan dengan keuntungan selangit. Jelas menteri yang terlibat harus diganti," katanya.