Pembangunan Infrastruktur Papua Barat Bakal Jadi Prioritas

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan Papua Barat. Pembangunan tersebut akan meliputi sarana jalan, jembatan, bandar udara, rumah sakit. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan jajaran pemerintah kabupaten (pemkab) dan masyarakat Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat.

Kawasan ini menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Jokowi dan rombongan dari Jakarta. Dalam sambutan, Presiden Jokowi mengaku sangat senang dan terharu bisa menyambangi Kabupaten Arfak untuk pertama kalinya dan bertemu langsung dengan warga setempat.

"Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Gubernur, mengenai yang pertama, jalan antara Manokwari dan Pegunungan Arfak yang tadi Pak Bupati menyampaikan minta segera diselesaikan dan diaspal. Maka kita segera selesaikan," katanya.

Jokowi mengatakan perbaikan jalan akan memudahkan transportasi orang dan distribusi barang, terutama produk-produk pertanian. Para petani asal Pegunungan Arfak nantinya bisa menjual beragam komoditas pertanian seperti wortel, kol, dan kentang ke Manokwari. "Agar barang-barang pertanian, produk-produk pertanian yang berasal dari Pegunungan Arfak bisa dijual di Manokwari," lanjutnya.

Selain itu, dia juga berharap pembangunan jalan tersebut bisa mendongkrak pariwisata di daerah Pegunungan Arfak agar berkembang dengan lebih pesat. Menurutnya, Pegunungan Arfak memiliki potensi pariwisata yang indah seperti dua danau, Anggi Giji dan Anggi Gida.

“Juga pariwisata agar orang bisa berdatangan berbondong-bondong dari Manokwari dan dari provinsi lain dari seluruh Tanah Air melihat keindahan Danau Anggi yang ada di Pegunungan Arfak. Tadi saya sudah lihat dari atas, begitu sangat indahnya danau itu," paparnya.

Selain infrastruktur jalan, dia juga berkomitmen untuk mengembangkan bandara dan sejumlah fasilitas publik lainnya di Pegunungan Arfak. Dia menilai bandara memiliki peran penting bagi penduduk setempat agar bisa lebih maju.

"Beri waktu saya dua tahun untuk menyelesaikan airport yang ada di sini, sehingga semuanya terbuka, masyarakat di sini bisa pergi ke mana pun, dan airport adalah sebuah sarana transportasi yang sangat penting bagi penduduk yang ada di sini untuk bisa lebih maju ke depan," jelasnya.

Selain itu, dia juga menjanjikan pembangunan fasilitas kesehatan dan pasar. Dia meminta waktu dua sampai tiga tahun untuk menuntaskannya. "Tadi juga disampaikan banyak dari Pak Bupati mengenai rumah sakit, mengenai puskesmas, pasar, semuanya diminta oleh Pak Bupati. Saya akan berikan, tetapi mohon waktu paling tidak 2–3 tahun ya," tandasnya.

Papua Barat menjadi provinsi pertama yang dikunjungi Presiden Jokowi setelah dilantik pada 20 Oktober lalu. Setelah dari Kabupaten Pegunungan Arfak, Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Plt Kapolri Komjen Pol Ari Dono, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bergerak ke kawasan Kaimana.

Ribuan masyarakat Kabupaten Kaimana tumpah ruah menyambut kedatangan Kepala Negara di Taman Kota. Mereka menari Seka, salah satu tarian adat masyarakat pesisir selatan Papua yang meliputi daerah Timika, Kaimana, dan Fakfak.

Presiden Jokowi dan Ibu Negara pun larut dalam suasana dan turut menari. Tak sedikit pula warga yang memanfaatkan momen kedatangan Kepala Negara untuk bersalaman dan berfoto. Saat langit mulai memerah, keduanya berjalan menuju tepi anjungan. Keduanya lantas duduk di sebuah kursi dengan meja panjang di depannya, menghadap Laut Arafuru.

Berlatarkan matahari yang perlahan terbenam, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana pun menikmati senja di Kaimana. Ditemani minuman kelapa muda, keduanya tampak menikmati momen indah tersebut sambil berbincang hangat. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah lebih dulu tiba di Papua. Di Timika, Tito memprioritaskan sinkronisasi program agar tepat sasaran dan dapat dirasakan masyarakat di Papua.

“Salah satu prioritas saya adalah bagaimana menyinkronkan program-program agar tepat sasaran, bisa dirasakan oleh masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa program itu bukan hanya sifatnya 'sent' (terkirim), tapi masalahnya apakah sudah ‘delivery' atau sudah dirasakan oleh masyarakat, ini akan saya cek,” kata Tito.

Menurutnya, dengan dana otonomi khusus yang cukup besar dapat dirasakan langsung oleh publik. Dia pun meminta jajarannya di Kemendagri untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap anggaran yang harus berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat pula.

“Saya tahu anggaran-anggaran di Papua cukup besar, masalahnya sampai ke publik atau tidak. Nanti akan disisir oleh tim dari Kemendagri sebagai pembina. Kita tentu ingin agar semua anggaran yang ada, baik di tingkat provinsi sampai di kabupaten/kota harus lebih banyak didominasi belanja modal yang berbentuk program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut Tito juga mengungkapkan, program prioritas lainnya yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dia berencana menyisir perencanaan program pembangunan di Provinsi Papua.

“Kita ingin lihat di Papua, ada atau tidak program itu. Tim saya nanti akan perintahkan untuk menyisir di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota kita lihat. Nanti kita lihat prioritasnya, mana duluan yang kita sisir, supaya tahun 2020 betul-betul pas dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, dia juga menyoroti soal regulasi yang dapat mendukung kemudahan program untuk dijalankan. Menurutnya, regulasi akan berpengaruh terhadap pengembangan potensi daerah, kemudahan lapangan pekerjaan, serta investasi.

“Lalu memperluas lapangan kerja, apakah ada program-program yang memperluas lapangan kerja? Salah satu problem (masalah) di Papua yaitu hak ulayat. Bagaimana menyelesaikannya supaya investor tidak ragu-ragu datang, karena kalau hanya mengandalkan APBN saja mungkin kurang maksimal,” pungkasnya.