Mentan Yasin Limpo Ungkap 88 Daerah di Indonesia Rentan Rawan Pangan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, ada 88 daerah di Indonesia rentan rawan pangan yang harus dibenahi. Hal ini disampaikan saat Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar perjanjian kerja sama bersama enam Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait sinergi serta dukungan terhadap program pengentasan daerah rentan rawan pangan.
Mentan Yasin Limpo mengatakan, bahwa perjanjian kerja sama ini untuk mempersiapkan kemampuan negara Indonesia untuk memiliki ketahanan khususnya di bidang pangan. "Ada 88 kabupaten/kota di Indonesia yang rentan rawan pangan. Jadi kita akan membenahi itu," ujar Syahrul di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Sambung dia menerangkan, akan menindaklanjuti 88 daerah rentan rawan itu dan bakal segera diatasi. "Jadi tidak boleh rawan, yang ada yakni rentan rawan. Hal itu berarti kita akan turun sepenuhnya untuk melihat dan memetakan daerah tersebut dengan baik," tegasnya.
Dia berharap dengan kerja sama ini, nantinya bisa menjamin rakyat bisa makan dengan baik dan pendidikan anak-anaknya terpenuhi. "Data yang kami dapat itu dari pemetaan yang diperoleh badan ketahanan pangan," pungkasnya.
Sementara sebelumnya terkait dengan tudingan mantan Mentan adanya data lahan baku sawah yang disahkan empat lembaga sebagai data mafia, pihaknya mengaku akan melakukan sinkronisasi data pertanian dengan Badan Pusat Statistik (BPS). "Saya akan rapat. Kita berharap ada kesatuan data yang ada, tidak boleh saling klaim kita itu Kementerian Pertanian (Kementan) yang lain tidak boleh pegang data lain," jelas Mentan beberapa waktu lalu.
Mentan Yasin Limpo mengatakan, bahwa perjanjian kerja sama ini untuk mempersiapkan kemampuan negara Indonesia untuk memiliki ketahanan khususnya di bidang pangan. "Ada 88 kabupaten/kota di Indonesia yang rentan rawan pangan. Jadi kita akan membenahi itu," ujar Syahrul di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Sambung dia menerangkan, akan menindaklanjuti 88 daerah rentan rawan itu dan bakal segera diatasi. "Jadi tidak boleh rawan, yang ada yakni rentan rawan. Hal itu berarti kita akan turun sepenuhnya untuk melihat dan memetakan daerah tersebut dengan baik," tegasnya.
Dia berharap dengan kerja sama ini, nantinya bisa menjamin rakyat bisa makan dengan baik dan pendidikan anak-anaknya terpenuhi. "Data yang kami dapat itu dari pemetaan yang diperoleh badan ketahanan pangan," pungkasnya.
Sementara sebelumnya terkait dengan tudingan mantan Mentan adanya data lahan baku sawah yang disahkan empat lembaga sebagai data mafia, pihaknya mengaku akan melakukan sinkronisasi data pertanian dengan Badan Pusat Statistik (BPS). "Saya akan rapat. Kita berharap ada kesatuan data yang ada, tidak boleh saling klaim kita itu Kementerian Pertanian (Kementan) yang lain tidak boleh pegang data lain," jelas Mentan beberapa waktu lalu.
(akr)