Ekonom: BPJS Kesehatan Menjadi Kisruh dan Dibiarkan Tanpa Perhatian

JAKARTA - Perjalanan 30 tahun hadirnya jaminan kesehatan secara nasional yang sempat gagal karena alasan tidak dana, kini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang belakangan juga menjadi kisruh karena terus mengalami defisit. Buntutnya pemerintah bakal menaikkan tarif mulai awal tahun depan untuk mengatasi hal itu.

Menanggapi hal itu Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengatakan, BPJS pada masa sekarang menjadi kisruh dan dibiarkan begitu saja tanpa perhatian, dukungan dan tanpa uluran tangan pemerintah secara seksama. "Padahal bisa mencontoh banyak negara lain, yang sudah menjalankan kebijakan jaminan sosial dan kesehatan ini sudah sampai 1 abad lamanya," ungkap Didik lewat keterangan resmi di Jakarta.

Lebih lanjut Ia menekankan, bahwa BPJS Kesehatan merupakan tugas Presiden yang belum tuntas. Menurutnya, kebijakan dan program BPJS tidak boleh diakui sepihak oleh pemeriantah yang sedang berkuasa dan sedang menjalankannya. "Proses perjuangan jaminan kesehatan dan jaminan sosial sudah terjadi puncaknya pada dua puluh atahun lalu pada masa reformasi ketika amandemen UUD 1945 diselesaikan," paparnya.

Terang Didik, Amandemen UUD 1945 pada masa reformasi tersebut langung mengamanatkan agar dan kesehatan, sesuai pasal 28H. Berbeda dengan ratusan atau ribuan program di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), amanat untuk menjalankan kebijakan ini bersifat langsung sehingga jika presiden tidak melaksanakannya, itu berarti melanggar undang-undang dasar, dalam hal ini pasal 28H.

"Jika presiden mengurangi atau menghentikan dana desa, dana alokasi khusus, subsidi untuk BUMN dengfan nama PMN, atau mengurangi raskin, maka tidak ada delik khusus karena tidak ada secvara eksplpisit di dalam undang-undang dasar," ungkapnya.

Sambung dia mencerikan, pada masa sebelumnya sudah 30 tahun kebijakan ini tidak berhasil dijalankan karena alasan tidak ada dana yang cukup untuk menjalankannya mengingat Indonesia tergolong kelompok berpenduduk paling besar di dunia. Pada masa reformasi kebijakan ini ditetapkan dalam UUD 1945 tetapi sulit dilaksanakan pada masa Habibie, Gusdur dan Megawati karena krisis ekonomi.

Baru pada masa SBY pogram ini dijalankan karena men yadari bahwa jaminan sosial kesehatan adalah amanah langsung dari undang-undang dasar. Tetapi menteri keuangan pada waktu itu keberatan karena merasa akan membangkrutkan APBN, meskipun akhirnya terlaksana sampai masa Jokowi sekarang ini.

"Tetapi BPJS pada masa sekarang menjadi kisruh dan dibiarkan begitu saja. Kita baru saja menjalankannya tapi sudah bermasalah berat, yang bisa membangkrutkan BPJS," tandasnya.