Ekonomi Semester I/2019 Tumbuh 5,06% Diklaim Stabil
Selasa, 05 November 2019 - 22:07 WIB
Ekonomi Semester I/2019 Tumbuh 5,06% Diklaim Stabil
A
A
A
JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hingga semester I tahun 2019 mencapai 5,06% tidak terlepas dari perlambatan ekonomi global yang berdampak ke domestik lewat tiga jalur. Yakni, pasar finansial di mana aliran modal ke Indonesia dipengaruhi kebijakan moneter negara maju.
"Juga penanaman modal asing di mana sentimen negatif memengaruhi investor confidence. Perdagangan, di mana kinerja nonmigas tertekan, defisit neraca migas masih tinggi," ujar Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, nilai tukar rupiah sampai akhir Oktober 2019 sangat memengaruhi perlambatan pertumbuhan, dan ditutup pada tingkat Rp14.008,00 per USD. "Angka tersebut cukup jauh jika dibandingkan asumsi nilai tukar dalam APBN 2019 dimana asumsinya sebesar Rp15.000,00 per USD," kata Dito.
Sambung dia menerangkan, pemerintah bekerja sama dengan DPR akan senantiasa memonitor tantangan kondisi ekonomi dunia yang disertai isu-isu perang dagang, pelemahan harga komoditas, dan peningkatan tensi geopolitik.
"Terlepas dari gejolak kondisi eksternal, perekonomian Indonesia hingga 2019 ini tetap terjaga dengan stabilnya kurs mata uang, inflasi, rasio utang terhadap PDB di sekitar 30% serta defisit APBN di sekitar 2% yang masih dalam batas-batas prudent dan konservatif," paparnya.
Dito mengatakan, pemerintah bersama dengan DPR akan senantiasa berupaya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Terutama dalam hal mengeluarkan kebijakan yang konsisten dalam rangka mendukung stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat.
Memasuki tahun 2020, pemerintah bersama dengan DPR akan mengawal APBN yang akan dimanfaatkan sebagai instrumen countercyclical untuk merespons risiko pelemahan perekonomian.
Penyerapan APBN terutama belanja kementerian/lembaga akan terus didorong agar tepat sasaran dan produktif sebagai upaya stimulus dalam pertumbuhan ekonomi nasional. "Hal ini terlihat dari realisasi TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) yang selalu tumbuh dari tahun ke tahun," katanya.
Lebih jauh Dito menuturkan, arah kebijakan pembiayaan utang 2020 adalah untuk meningkatkan produktivitas utang dengan tetap mengedepankan pengelolaan utang yang prudent guna mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal.
APBN 2020 diarahkan untuk mendukung hal-hal utama seperti SDM yang berkualitas, penguatan program perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastuktur, birokrasi yang efisien dan bebas korupsi, antisipasi ketidakpastian ekonomi global dan domestik.
"Juga penanaman modal asing di mana sentimen negatif memengaruhi investor confidence. Perdagangan, di mana kinerja nonmigas tertekan, defisit neraca migas masih tinggi," ujar Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, nilai tukar rupiah sampai akhir Oktober 2019 sangat memengaruhi perlambatan pertumbuhan, dan ditutup pada tingkat Rp14.008,00 per USD. "Angka tersebut cukup jauh jika dibandingkan asumsi nilai tukar dalam APBN 2019 dimana asumsinya sebesar Rp15.000,00 per USD," kata Dito.
Sambung dia menerangkan, pemerintah bekerja sama dengan DPR akan senantiasa memonitor tantangan kondisi ekonomi dunia yang disertai isu-isu perang dagang, pelemahan harga komoditas, dan peningkatan tensi geopolitik.
"Terlepas dari gejolak kondisi eksternal, perekonomian Indonesia hingga 2019 ini tetap terjaga dengan stabilnya kurs mata uang, inflasi, rasio utang terhadap PDB di sekitar 30% serta defisit APBN di sekitar 2% yang masih dalam batas-batas prudent dan konservatif," paparnya.
Dito mengatakan, pemerintah bersama dengan DPR akan senantiasa berupaya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Terutama dalam hal mengeluarkan kebijakan yang konsisten dalam rangka mendukung stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat.
Memasuki tahun 2020, pemerintah bersama dengan DPR akan mengawal APBN yang akan dimanfaatkan sebagai instrumen countercyclical untuk merespons risiko pelemahan perekonomian.
Penyerapan APBN terutama belanja kementerian/lembaga akan terus didorong agar tepat sasaran dan produktif sebagai upaya stimulus dalam pertumbuhan ekonomi nasional. "Hal ini terlihat dari realisasi TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) yang selalu tumbuh dari tahun ke tahun," katanya.
Lebih jauh Dito menuturkan, arah kebijakan pembiayaan utang 2020 adalah untuk meningkatkan produktivitas utang dengan tetap mengedepankan pengelolaan utang yang prudent guna mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal.
APBN 2020 diarahkan untuk mendukung hal-hal utama seperti SDM yang berkualitas, penguatan program perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastuktur, birokrasi yang efisien dan bebas korupsi, antisipasi ketidakpastian ekonomi global dan domestik.
(akr)
Lihat Juga :
