Ini Bayangan Ibu Kota yang Ideal Versi Presiden Jokowi
Ini Bayangan Ibu Kota yang Ideal Versi Presiden Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Dalam pembukaan Konstruksi Indonesia (KI) 2019, Indonesia Infrastructure Development Financing (IIDF) 2019, serta Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2019 di JI Expo Kemayoran Jakarta, hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kembali bahwa rencana pemindahan ibu kota negara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi berkelanjutan demi visi Indonesia Maju.
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengakomodirnya melalui sayembara gagasan desain kawasan ibu kota negara untuk menjaring hasil desain yang inklusif, inovatif, dan adaptif terhadap visi dan kriteria yang diharapkan pemerintah.
"Saya bayangkan nanti di ibu kota negara ada klusterisasi, seperti kluster tersendiri untuk pemerintahan, kluster untuk pendidikan, kluster kesehatan, kluster wisata, dan kluster lainnya," ujar Jokowi di Jakarta, Rabu(6/11/2019).
Ia menambahkan, ibu kota negara yang baru sebagai ibu kota yang memberikan kualitas hidup tertinggi bagi penghuninya, transportasi publik bebas emisi, kota dinamis, harga terjangkau, kota yang masyarakatnya majemuk, toleran, dan gotong royong. "Inilah bayangan yang ada di benak saya," tuturnya.
Jokowi menjelaskan bawa ibu kota negara ini bukanlah sekedar kota pemerintahan, tapi juga kota bisnis dengan industri yang bebas emisi, mempekerjakan orang-orang bertalenta kelas global, yang mampu menarik diaspora di luar negeri kembali ke Indonesia.
"Ibu kota baru harus bisa memberikan pelayanan kelas dunia, minimal pelayanan kesehatan dan pendidikan kelas dunia. Saya ingin melihat rancangan kota dari Anda-anda semua, yang humanis, yang berkualitas, ramah lingkungan. Saya ingin membuat kota yang memberi contoh dan mengatasi permasalahan permasalahan dunia," jelas Jokowi.
Ia berharap nantinya ibu kota ini, akan menjadi hadiah Indonesia untuk dunia. "The happiest city on earth, the most liveable, cleanest, innovative city. Bukan sekadar pindah tempat, tapi pindah sistem, pindah budaya kerja, pindah mindset. Ini yang kita harapkan dari pemindahan ibu kota negara," tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar BUMN tidak mendominasi pembangunan infrastruktur, dan harus memberikan ruang bagi pihak swasta dan pengusaha lokal untuk berpartisipasi.
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengakomodirnya melalui sayembara gagasan desain kawasan ibu kota negara untuk menjaring hasil desain yang inklusif, inovatif, dan adaptif terhadap visi dan kriteria yang diharapkan pemerintah.
"Saya bayangkan nanti di ibu kota negara ada klusterisasi, seperti kluster tersendiri untuk pemerintahan, kluster untuk pendidikan, kluster kesehatan, kluster wisata, dan kluster lainnya," ujar Jokowi di Jakarta, Rabu(6/11/2019).
Ia menambahkan, ibu kota negara yang baru sebagai ibu kota yang memberikan kualitas hidup tertinggi bagi penghuninya, transportasi publik bebas emisi, kota dinamis, harga terjangkau, kota yang masyarakatnya majemuk, toleran, dan gotong royong. "Inilah bayangan yang ada di benak saya," tuturnya.
Jokowi menjelaskan bawa ibu kota negara ini bukanlah sekedar kota pemerintahan, tapi juga kota bisnis dengan industri yang bebas emisi, mempekerjakan orang-orang bertalenta kelas global, yang mampu menarik diaspora di luar negeri kembali ke Indonesia.
"Ibu kota baru harus bisa memberikan pelayanan kelas dunia, minimal pelayanan kesehatan dan pendidikan kelas dunia. Saya ingin melihat rancangan kota dari Anda-anda semua, yang humanis, yang berkualitas, ramah lingkungan. Saya ingin membuat kota yang memberi contoh dan mengatasi permasalahan permasalahan dunia," jelas Jokowi.
Ia berharap nantinya ibu kota ini, akan menjadi hadiah Indonesia untuk dunia. "The happiest city on earth, the most liveable, cleanest, innovative city. Bukan sekadar pindah tempat, tapi pindah sistem, pindah budaya kerja, pindah mindset. Ini yang kita harapkan dari pemindahan ibu kota negara," tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar BUMN tidak mendominasi pembangunan infrastruktur, dan harus memberikan ruang bagi pihak swasta dan pengusaha lokal untuk berpartisipasi.
(fjo)
Explore More