Neraca Dagang Defisit, Jokowi: Kebangetan Pakai Uang Pemerintah untuk Impor
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melayangkan kritik terhadap kebiasaan para pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah yang hobi mengimpor barang. Terlebih impor itu dilakukan, lanjut Presiden, dengan menggunakan uang pemerintah. Hal ini ketika neraca dagang sejak awal tahun masih berkutat dengan defisit yang terus melebar hingga menghambat pertumbuhan.
“Kok kita masih hobi impor. Kebangetan banget. Uangnya pemerintah lagi, kebangetan kita ini. Kalau itu masih diterus-teruskan, kebangetan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, di Plenary Hall JCC, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Lebih lanjut, Ia meminta kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memetakan mana yang bisa diproduksi di dalam negeri secara utuh. Ia menanyakan kembali mana yang assembling harus dirakit di sini dan mana yang impor. “Ini harus dicek. Yang impor langsung distabilo merah aja, engga usah,” tegasnya.
Presiden juga memerintahkan kepada Kepala LKPP untuk memprioritaskan produk dengan komponen lokal yang sangat tinggi. “Sudah persulit barang yang namanya impar impor itu. Barang impar juga, barang impor juga. Impar impor senangnya kita udah. Udah setoplah gitu-gitu. Ini sekali lagi duit APBN, duit APBD,” ungkapnya dikuti dari Setkab.
Sambung mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan, agar diprioritaskan benar bahwa harga murah bukan menjadi patokan yang utama. Murah kalau diperoleh secara impor, Presiden mengaku, lebih senang beli barang yang lokal meskipun harganya sedikit mahal. Untuk itu, Presiden meminta agar difasilitasi barang-barang yang ada di dalam negeri untuk secepatnya bisa masuk E-Katalog.
Usaha kecil, usaha menegah yang punya produk-produk itu, menurut Presiden, segera masukan ke E-Katalog. Presiden Jokowi juga mengingatkan, jangan sampai aturan E-Katalog LKPP mempersulit produk-produk dalam negeri sehingga betul-betul produk dalam negeri jadi tuan rumah di negara sendiri. “Kalau ada aturannya, ubah aturannya. Aturan yang membuat kita kok, ubah aturan, permudah aturannya, gampangkan aturannya,” tuturnya
Sindir Impor Pacul
Sebelumnya Presiden menyindir urusan pacul/cangkul yang sampai impor ratusan ribu. Ia mempertanyakan. Apakah (pacul) tidak bisa didesain industri UKM (Usaha Kecil Menengah). “Ini Pak Roni (Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP), juga Pak Menteri Bappenas tolong hal-hal seperti ini didesain. Strategi dalam kita mendesain berkembangnya industri-industri UKM yang ada di negara kita,” tegas Presiden Jokowi.
Menurutnya itu baru satu barang, sedangkan yang lain masih ribuan. “Enak banget itu, di negara yang dimana barang itu kita impor, enak banget itu. Kita ini masih defisit transaksi berjalan, kita ini masih defisit neraca perdagangan. Impor barang seperti itu yang sebetulnya kita sambil tidur aja bisa buat,” kata Presiden menyindir seraya menambahkan, impor itu enak banget karena harganya pasti murah.
Artinya, yang ngimpor untungnya lebih gede. Tapi di sini ruang untuk menciptakan lapangan pekerjaan jadi hilang. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto.
“Kok kita masih hobi impor. Kebangetan banget. Uangnya pemerintah lagi, kebangetan kita ini. Kalau itu masih diterus-teruskan, kebangetan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, di Plenary Hall JCC, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Lebih lanjut, Ia meminta kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memetakan mana yang bisa diproduksi di dalam negeri secara utuh. Ia menanyakan kembali mana yang assembling harus dirakit di sini dan mana yang impor. “Ini harus dicek. Yang impor langsung distabilo merah aja, engga usah,” tegasnya.
Presiden juga memerintahkan kepada Kepala LKPP untuk memprioritaskan produk dengan komponen lokal yang sangat tinggi. “Sudah persulit barang yang namanya impar impor itu. Barang impar juga, barang impor juga. Impar impor senangnya kita udah. Udah setoplah gitu-gitu. Ini sekali lagi duit APBN, duit APBD,” ungkapnya dikuti dari Setkab.
Sambung mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan, agar diprioritaskan benar bahwa harga murah bukan menjadi patokan yang utama. Murah kalau diperoleh secara impor, Presiden mengaku, lebih senang beli barang yang lokal meskipun harganya sedikit mahal. Untuk itu, Presiden meminta agar difasilitasi barang-barang yang ada di dalam negeri untuk secepatnya bisa masuk E-Katalog.
Usaha kecil, usaha menegah yang punya produk-produk itu, menurut Presiden, segera masukan ke E-Katalog. Presiden Jokowi juga mengingatkan, jangan sampai aturan E-Katalog LKPP mempersulit produk-produk dalam negeri sehingga betul-betul produk dalam negeri jadi tuan rumah di negara sendiri. “Kalau ada aturannya, ubah aturannya. Aturan yang membuat kita kok, ubah aturan, permudah aturannya, gampangkan aturannya,” tuturnya
Sindir Impor Pacul
Sebelumnya Presiden menyindir urusan pacul/cangkul yang sampai impor ratusan ribu. Ia mempertanyakan. Apakah (pacul) tidak bisa didesain industri UKM (Usaha Kecil Menengah). “Ini Pak Roni (Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP), juga Pak Menteri Bappenas tolong hal-hal seperti ini didesain. Strategi dalam kita mendesain berkembangnya industri-industri UKM yang ada di negara kita,” tegas Presiden Jokowi.
Menurutnya itu baru satu barang, sedangkan yang lain masih ribuan. “Enak banget itu, di negara yang dimana barang itu kita impor, enak banget itu. Kita ini masih defisit transaksi berjalan, kita ini masih defisit neraca perdagangan. Impor barang seperti itu yang sebetulnya kita sambil tidur aja bisa buat,” kata Presiden menyindir seraya menambahkan, impor itu enak banget karena harganya pasti murah.
Artinya, yang ngimpor untungnya lebih gede. Tapi di sini ruang untuk menciptakan lapangan pekerjaan jadi hilang. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto.
(akr)