Skema Pembiayaan KPBU Belum Optimal di Proyek Infrastruktur Daerah

JAKARTA - Skema pembiayaan infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dinilai belum optimal, terutama di daerah. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Rosmaya Hadi menjelaskan, alasannya dikarenakan kurangnya pemahaman pemerintah daerah (Pemda) terhadap skema KPBU ini.

Padahal skema pembiayaan ini menurutnya bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Implementasi skema KPBU yang belum sepenuhnya optimal digunakan pada proyek infrastruktur di daerah," ujar Rosmaya di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Sambung dia menekankan, skema KPBU ini penting untuk proyek-proyek infrastruktur daerah. Pasalnya seperti diketahui proyek infrastruktur daerah kurang menarik bagi swasta karena perlu investasi besar sedangkan keuntungan yang didapat rendah.

"Kami melihat masih perlunya peningkatan pemahaman terhadap skema KPBU yang dapat mengatasi keterbatasan APBD ini. Terutama merealisasikan pembangunan infrastruktur yang tingkat pengembaliannya di bawah tingkat rate komersial," katanya.

Menurutnya, kurangnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) di daerah membuat proyek strategis daerah kurang maksimal. Pasalnya, suatu proyek harus dikerjakan oleh semua pihak dengan saling bersinergi bukan sendiri-sendiri.

"Misalnya ada sebuah projek yang sangat bagus dan potensial, kan harusnya semuanya kan harus bareng (mengerjakan). Kalau hanya dikerjakan oleh satu pihak yang hanya tahu soal SDM tapi tidak tau soal kualitas projek itu juga sulit," ucapnya.

BI terus menggandeng instansi-instansi daerah untuk memantapkan pemahaman tentang KPBU. Salah satunya dnegan menggelar Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah yang diadakan setiap tiga bulan. "BI akan terus menggandeng semua. Saya rasa ini adalah langkah yang baik untuk mengajak semua. Semua institusi pun sekarang sangat bersinergi dengan baik," tandasnya.