BI Ungkap Tiga Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Periode II Jokowi
Kamis, 07 November 2019 - 19:09 WIB
BI Ungkap Tiga Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Periode II Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mendukung komitmen pemerintah untuk terus mengakeselarasi pembangunan infrastruktur disertai dengan reformasi struktural dan penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Seperti diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali menggenjot pembangunan infrastrukturnya pada periode II masa pemerintahannya, lantaran infrastruktur diyakini penting untuk memikat lebih banyak investor.
Salah satu bentuk dukungan BI terhadap percepatan pembangunan infrastruktur melalui fasilitasi kegiatan diskusi dalam bertukar pikiran dan merumuskan arah, langkah strategis dan prioritas pembangunan infrastruktur daerah ke depan. "Sinergi antar institusi diperlukan untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur dalam mencapai visi Indonesia maju 2045," ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi, di Jakarta, Kamis (7/11/2019).
(Baca Juga: Anggaran Infrastruktur Jokowi Jilid II Rp6.421 Triliun, Kemampuan Tak Lebih 40% )Lebih lanjut Ia menyampaikan bahwa penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah diperlukan untuk menjawab tiga tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Pertama, keterbatasan APBN dan APBD dalam menyediakan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dimana dalam 5 tahun ke depan, " Kita memiliki gap pembiayaan sekitar Rp4.000 Triliun," katanya.
Kedua, terkait dengan implementasi skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang belum sepenuhnya optimalnya digunakan pada proyek infrastruktur daerah. Dan ketiga, masih terbatasnya kompetensi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) khususnya di daerah terkait penyiapan dokumen proyek, dalam rangka implementasi skema KPBU.
Sebagai informasi, workshop ini merupakan rangkaian awal kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) yang akan diselenggarakan pada awal Desember 2019 dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Diharapkan dengan adanya workshop ini proyek-proyek infrastruktur di berbagai daerah dapat diselesaikan dengan lebih baik dan lebih cepat.
Salah satu bentuk dukungan BI terhadap percepatan pembangunan infrastruktur melalui fasilitasi kegiatan diskusi dalam bertukar pikiran dan merumuskan arah, langkah strategis dan prioritas pembangunan infrastruktur daerah ke depan. "Sinergi antar institusi diperlukan untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur dalam mencapai visi Indonesia maju 2045," ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi, di Jakarta, Kamis (7/11/2019).
(Baca Juga: Anggaran Infrastruktur Jokowi Jilid II Rp6.421 Triliun, Kemampuan Tak Lebih 40% )Lebih lanjut Ia menyampaikan bahwa penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah diperlukan untuk menjawab tiga tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Pertama, keterbatasan APBN dan APBD dalam menyediakan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dimana dalam 5 tahun ke depan, " Kita memiliki gap pembiayaan sekitar Rp4.000 Triliun," katanya.
Kedua, terkait dengan implementasi skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang belum sepenuhnya optimalnya digunakan pada proyek infrastruktur daerah. Dan ketiga, masih terbatasnya kompetensi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) khususnya di daerah terkait penyiapan dokumen proyek, dalam rangka implementasi skema KPBU.
Sebagai informasi, workshop ini merupakan rangkaian awal kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) yang akan diselenggarakan pada awal Desember 2019 dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Diharapkan dengan adanya workshop ini proyek-proyek infrastruktur di berbagai daerah dapat diselesaikan dengan lebih baik dan lebih cepat.
(akr)
Lihat Juga :
