Kartu Pra Kerja Berlaku Januari 2020, Sasar 2 Juta Orang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar program kartu pra kerja dapat diimplementasikan mulai Januari 2020. Kartu pra kerja ini merupakan salah satu janji kampanye Jokowi saat perhelatan Pilpres 2019 lalu.

“Betul-betul kita harapkan saat menginjak bulan Januari, program ini sudah mulai dijalankan,” tandas Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Menurut dia, 58% tenaga kerja Indonesia merupakan lulusan SMP ke bawah. Karena itu, dia ingin adanya pembenahan baik dari sistem pendidikan maupun pelatihan vokasi.

“Urusannya mendikbud. Yang kita harapkan disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan kebutuhan di dunia industri. Oleh sebab itu, terkait dengan reformasi sistem pelatihan vokasi, saya minta kartu pra kerja ini segera bisa diimplementasikan tahun depan,” tandasnya.

Jokowi juga meminta agar pemilik kartu pra kerja nantinya bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang sudah disiapkan. Mulai dari pelatihan barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, programming, sampai coding.

“Selain para pencari kerja, korban PHK juga perlu diberikan yang ingin meningkatkan keterampilannya. melalui program reskilling maupun upskilling,” paparnya. Jokowi juga meminta agar melibatkan swasta saat pemberian pelatihan. Selain swasta, BUMN dan Balai Latihan Kerja (BLK) juga perlu dilibatkan.

“Kemudian yang kedua, BUMN juga ikut campur di sini. Karena BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif. Beberapa saya sudah melihatnya. Kemudian dan yang ketiga baru BLK. Saya kira BLK diberikan sesuai porsi yang sudah ada yang lalu,” ujarnya.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kartu pra kerja akan menyasar 2 juta orang tenaga kerja. Di mana dana yang dianggarkan mencapai Rp10 triliun di tahun 2019. “Tadi tadi kita membahas mengenai program kartu pra kerja. Di mana kartu pra kerja itu dipersiapkan untuk 2 juta tenaga kerja yang dipersiapkan untuk masuk kerja,” ungkapnya.

Dia mengatakan dari 2 juta tenaga kerja tersebut, 500.000 di antaranya akan berbasis kartu. Sementara sisanya 1,5 juta berbasis digital. “Pemanfaatannya adalah untuk triple skilling. Jadi untuk upskilling, reskilling, dan juga pelatihan itu sendiri,” paparnya.

Airlangga mengatakan, nantinya pemerintah akan memanfaatkan lembaga pelatihan yang dimiliki kementerian maupun swasta. Selain itu sebagaimana arahan presiden, nantinya kartu ini tidak seperti bantuan pemerintah lainnya yang sifatnya satu arah saja. “Berbeda dengan kartu lain yang sifatnya satu arah seperti bantuan pemerintah. Kalau ini pesertanya banyak, kursusnya banyak,” ujarnya.

Program ini juga akan berbasis kuota. Hal ini dilakukan agar pendaftar dari kota besar maupun kota kecil memiliki kesempatan yang sama. Di mana nantinya titik pelatihannya ada di seluruh Indonesia. “Pemerintah menyiapkan dana pelatihan yang sifatnya terbuka. Jadi, ada pelatihan yang seminggu misalnya untuk barista kopi mungkin ongkosnya jauh lebih murah daripada pelatihan coding yang butuh waktu 3 sampai 6 bulan,” ungkapnya.

Pihaknya juga tengah mempersiapkan beberapa peraturan presiden (perpres) untuk pelaksanan program ini. Di antaranya perpres terkait project management office, perpres pelaksanaan dan kriteria penerima manfaat.

“Termasuk kriteria siapa yang eligible. Sementara yang eligible adalah mereka yang usia tertentu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, di atas 18 (tahun) dan mereka yang sedang tidak sekolah. Jadi diharapkan program ini bisa komplementer untuk menciptakan lapangan pekerjaan,” tandasnya.