Bisnis Hulu Migas Perlu Kembangkan Sistem Digitalisasi

PALEMBANG - Satuan Kerja Khusus Aktivitas Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menekankan pentingnya perubahan menyeluruh aktivitas bisnis hulu migas ke sistem digitalisasi. Hal ini mendesak dilakukan untuk menjawab perkembangan dunia yang sangat pesat serta kebutuhan atas energi minyak dan gas yang semakin meningkat.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, industri hulu migas, perlu inovasi dalam cara mengeksplorasi hingga cara memproduksikannya. Penggunaan teknologi menjadi sebuah keharusan di kala kerumitan area operasi dan eksplorasi juga semakin menantang.

"Industri hulu migas membutuhkan sebuah transformasi tidak hanya di kegiatan inti hulu migas, tetapi juga di kegiatan penunjangnya, tidak terkecuali dalam facility management,” ujar Dwi saat membuka secara resmi kegiatan Facility Management Forum (FM Forum) 2019 bertemakan ‘FM Transformation in the Digital Era’ di hotel Santika Premiere Bandara, Palembang, Sumatera Selatan, kemarin.

Dwi mengaku prihatin atas aktivitas hulu migas berikut produksi minyak dan gas bumi yang terus mengalami penurunan. "Bendera setengah tiang. Kondisinya (produksi oil dan gas) kurang menyenangkan," tegas Dwi.

Dari ujung barat hingga timur Indonesia, lanjut Dwi, ada 128 cekungan atau wilayah yang berpotensi memiliki kandungan migas. Yang dikelola baru 54 cekungan, tidak sampai setengahnya. Bahkan dari 54 cekungan, baru 19 yang dalam status produksi.

"Makanya kita harus punya strong vision. Membangun mimpi agar bisa menemukan cadangan-cadangan (migas) besar. Untuk mewujudkan itu, tentu membutuhkan modal besar dan ini dimiliki oleh investor. Agar investor tertarik, cara kerja dan mainset kita harus dibenahi, termasuk transformasi digitalisasi," tukas Dwi.

Tak lupa Dwi mengimbau, jika para investor dan mitra kerja menemui kendala pengurusan perizinan di SKK Migas, agar tak segan melapor langsung ke dirinya. Apalagi, SKK migas selaku wakil negara dalam urusan migas harus bisa bekerja maksimal, terutama dalam memberikan pelayanan.

"Proses perizinan mesti lebih sederhana. Tidak lagi mengurus ke banyak deputi, termasuk revitalisasi perwakilan (SKK Migas) di daerah-daerah. Optimalisasi kinerja juga ditingkatkan. Termasuk akselerasi cadangan ke produksi dan lebih membangun komersialisasi guna mewujudkan 1 juta barel per day pada 2030," papar Dwi.

Sementara itu, acara FM Forum 2019 yang diselenggarakan oleh SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dihadiri sekitar 400 praktisi facility management dari berbagai sektor termasuk dari sektor industri hulu migas. Kegiatan ini merupakan salah satu kontribusi industri hulu minyak dan gas bumi Indonesia dalam mengembangkan kompetensi para profesional di bidang FM untuk menghadapi tantangan bisnis terkini.

Sekretaris SKK Migas selaku Pelindung Panitia FM Forum 2019 Murdo Gantoro sangat gembira dapat menyelenggarakan FM Forum 2019 yang ke empat kalinya tahun ini. "Ajang ini menjadi tempat berkumpulnya para manager dan eksekutif dari berbagai perusahaan serta wadah berdiskusi para praktisi GA dan FM dalam bekerja sama dan menambah pengetahuan, menemukan solusi-solusi baru, serta menghasilkan dan mempertahankan lingkungan kerja yang sehat serta membahas isu-isu dalam pengelolaan FM," papar Murdo. (Hendri Irawan)