Program Bansos Non Tunai Dorong Kenaikan Inklusi Keuangan 2018

JAKARTA - Pemerintah mencatat peningkatan inklusi keuangan dengan adanya program bantuan sosial non tunai. Hal itu terlihat dari hasil survei nasional Inklusi Keuangan Indonesia 2018 yang dilakukan setelah 2016 lalu.

Inklusi keuangan di Indonesia diukur melalui akses berupa penggunaan layanan keuangan formal dan kepemilikan akun. Strategi elektronifikasi program bantuan pemerintah diperkirakan menjadi pendorong pertumbuhan kepemilikan akun.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Iskandar Simorangkir mengatakan, keuangan inklusif dibutuhkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan serta kemiskinan. Keuangan inklusif berarti masyarakat mempunyai akses keuangan formal yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

“Sebesar 70,3% orang dewasa pernah menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan formal. Namun, baru 55,7% orang dewasa yang memiliki akun,” jelas Iskandar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Dia menjelaskan, sudah banyak penduduk dewasa yang menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal. Namun di sisi lain masih terbatas yang memiliki akun terdaftar dengan nama mereka sendiri.

Hasil riset menunjukkan kepemilikan akun meningkat terbatas atau lebih dari 20 poin persentase dibandingkan tahun 2016. "Setidaknya 38 juta orang dewasa telah menjadi pemilik akun baru. Sebagian besar mereka menerima bantuan pemerintah melalui transfer digital," ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan berdasarkan wilayah, kepemilikan akun mayoritas di wilayah perkotaan. Namun, pertumbuhan lebih cepat terjadi di pedesaan. Hal ini seiring dengan program kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif guna mendorong kepemilikan akun tabungan melalui penerapan kebijakan non-tunai dimana bantuan pemerintah diberikan melalui akun, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Program bantuan pemerintah yang menargetkan daerah perdesaan dan perkotaan secara merata mendukung terhadap peningkatan kepemilikan akun," ujarnya.

Sejak diluncurkan dengan skema non tunai tercatat 10 juta keluarga penerima manfaat PKH dan 12 juta keluarga penerima manfaat BPNT melalui akun perbankan maupun uang elektronik. Untuk tahun 2019, pemerintah telah menetapkan target kelompok penerima manfaat BPNT sebesar 15,6 juta jiwa.

Pemerintah juga telah bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia melalui program Agen Laku Pandai dan LKD. Agen Laku Pandai dan LKD ini adalah salah satu upaya bersama dalam menjawab tantangan dalam penyediaan titik-titik akses keuangan yang lebih dekat di masyarakat. Saat ini, sudah terdapat lebih dari 1 juta agen di tengah masyarakat.

Selain itu, jaringan agen tekfin menjadi jaringan agen alternatif guna mengakselerasi inklusi keuangan. Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mengatakan terdapat sekitar 5 juta jaringan agen fintech sebagai komplemen dari 1,3 juta jaringan agen keuangan saat ini. Value proposition dari pemanfaatan agen teknologi keuangan perlu dioptimalkan.

Pemerintah juga menunjukkan komitmennya di sektor jasa dan keuangan dalam meningkatkan akses kepada pembiayaan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang telah mencapai Rp449,77 triliun kepada lebih dari 18 juta penerima sejak tahun 2015.

Program Strategi Nasional Keuangan Inklusif berdasarkan Perpres No. 82/2016, dan telah dilaksanakan Survei Nasional Keuangan Inklusif pada akhir 2018 hingga awal 2019 yang mengukur pencapaian target utama.

Dalam pelaksanaan survei, Satuan Tugas Survei dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif melakukan survei Financial Inclusion Insights dengan representasi nasional untuk mengukur akses masyarakat kepada layanan keuangan formal di Indonesia.

Satuan Tugas Survei beranggotakan para perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Bappenas.

Survei ini melibatkan 6.695 orang dewasa (usia 15+) yang merupakan anggota rumah tangga di seluruh provinsi dan dengan proyeksi populasi nasional 2018 penduduk perkotaan/pedesaan dan jenis kelamin.

Bobot sampling dinormalisasi di tingkat nasional agar jumlah kasus tertimbang sama dengan jumlah sampel. Bobot digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi target di tingkat nasional dan untuk daerah perkotaan dan pedesaan secara terpisah.